Mendagri: Baru 16 provinsi yang sahkan APBD
Minggu, 15 Desember 2013 - 21:15 WIB
Mendagri: Baru 16 provinsi yang sahkan APBD
A
A
A
Sindonews.com - Dari 34 provinsi di Indonesia hingga pertengahan Desember 2013 ini, baru 16 provinsi yang telah mengesahkan APBD tahun 2014.
"Baru 16 provinsi yang sudah mengesahkan APBD 2014, tapi saya enggak hafal provinsi apa saja," ujar Mendagri Gamawan Fauzi usai peresmian pusat Kuliner PKL di Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 14 Desember 2013.
Gamawan tidak membantah kalau banyak jadwal pengesahan APBD provinsi yang molor karena 2014 tahun politik. "Ya, ada yang molor, banyak penyebabnya. Kemendagri kewenangannya terkait APBD adalah evaluasi," ujar mantan Gubernur Sumbar periode 2005-2010 ini.
Terlambatnya pengesahan APBD, apalagi sampai disahkan pada Bulan Januari 2014 tentunya serapan anggaran tidak optimal. "Kalau terlambat maka target serapan anggaran sampai Desember sebesar 95 persen sulit tercapai," ujar Gamawan.
Gamawan mewanti-wanti, jika ada provinsi yang sampai Maret 2014 tidak juga mengesahkan APBD maka dana pusat untuk daerah itu tidak akan dicairkan.
Kasus APBD Gate jangan timbulkan ketimpangan hukum
"Baru 16 provinsi yang sudah mengesahkan APBD 2014, tapi saya enggak hafal provinsi apa saja," ujar Mendagri Gamawan Fauzi usai peresmian pusat Kuliner PKL di Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 14 Desember 2013.
Gamawan tidak membantah kalau banyak jadwal pengesahan APBD provinsi yang molor karena 2014 tahun politik. "Ya, ada yang molor, banyak penyebabnya. Kemendagri kewenangannya terkait APBD adalah evaluasi," ujar mantan Gubernur Sumbar periode 2005-2010 ini.
Terlambatnya pengesahan APBD, apalagi sampai disahkan pada Bulan Januari 2014 tentunya serapan anggaran tidak optimal. "Kalau terlambat maka target serapan anggaran sampai Desember sebesar 95 persen sulit tercapai," ujar Gamawan.
Gamawan mewanti-wanti, jika ada provinsi yang sampai Maret 2014 tidak juga mengesahkan APBD maka dana pusat untuk daerah itu tidak akan dicairkan.
Kasus APBD Gate jangan timbulkan ketimpangan hukum
(lal)
