Reposisi peran parpol Islam

HAMPIR semua partai-partai politik (parpol) Islam atau berbasis massa Islam menolak dikotomi antara Islam versus nasionalis dalam konteks politik Indonesia masa kini. Dikotomisasi inilah yang sebenarnya telah mereduksi Islam karena seolaholah parpol yang berlabel Islam tidak nasionalis dan begitu pula sebaliknya.

Padahal dalam kenyataannya kalangan nasionalis justru banyak lahir dari rahim Islam. Tokoh-tokoh Islam tersebar di banyak parpol lain seperti Demokrat, Golkar, PDIP, dan sebagainya. Dengan kian cairnya sekat ideologis antarparpol Islam dan nasionalis, menjadi tidak relevan lagi dalam konteks sekarang untuk mewacanakan koalisi antarparpol Islam. Selain PPP, parpol-parpol Islam lain seperti PKS, PKB, bahkan PBB menolak tegas koalisi tersebut karena pada gilirannya justru akan mengentalkan kembali dikotomisasi Islam-nasionalis.

Padahal para pemilih hari ini tidak lagi tertarik untuk melihat partai dari identitas ideologisnya. Seorang petinggi PKS, Fachri Hamzah, dalam seminar tentang “Prospek Parpol Islam di Pemilu 2014” di UIN Jakarta (22/11) misalnya menegaskan bahwa kian cairnya perbedaan ideologis tersebut menuntut kita untuk meredefinisi parpol Islam. Pendefinisian Islam yang kental dengan ideologis pada masa lalu terjadi karena memang pada saat itu parpol Islam berhadapan vis a vis dengan parpol-parpol yang secara jelas menonjolkan ideologinya seperti PKI dan PNI.

Dengan demikian, tidak selayaknya parpol Islam sekarang dipandang secara kaku seperti dulu. Pada kenyataannya parpolparpol yang ada saat ini tidak lagi menonjolkan sisi ideologis dalam konteks seperti di atas. Bahkan banyak kalangan menilai bahwa identitas kepartaian (party identity) di Indonesia semakin tidak jelas atau sangat cair. Orang makin tidak dapat mengidentifikasi lagi mana pendukung partai A atau B karena cairnya identitas kepartaian tersebut. Dalam konteks ini, pengentalan ideologis parpolparpol menjadi hal yang kontraproduktif.

Reposisi peran
Membangun koalisi antarparpol Islam saat ini seperti ditegaskan Marwan Ja’far, seorang elite PKB, selain bisa mengentalkan kembali dikotomi Islam-nasionalis, juga bukan tidak mungkin kian memperburuk citra politik Islam. Bagaimanapun sejarah parpol Islam sering diwarnai konflik dan perpecahan internal. Keluarnya NU dari Masyumi, yang ketika itu sebagai wadah aspirasi politik Islam, dan kemudian NU menjadi partai tersendiri merupakan salah satu contoh nyata yang tak terbantahkan.

Pada masa Orde Baru ketika partai-partai Islam berfusi menjadi PPP juga tidak pernah lepas dari konflik internal apalagi fusi itu dilakukan secara “terpaksa” akibat politik penyederhanaan partai oleh pemerintah. Faksi-faksi yang terdapat di dalam partai berlambang Kakbah seperti NU, MI, dan lainnya kerap berselisih dalam sejumlah hal. Pada awal reformasi ketika parpol-parpol kembali ke jati dirinya masingmasing akibat liberalisasi politik juga tidak sepi konflik.

Memang pada Pemilu 1999 sempat melakukan gebrakan dengan membuat koalisi poros tengah yang cukup berhasil, tetapi akhirnya juga melahirkan konflik baru. Sampai saat ini PKB yang merasa dikhianati poros tengah agaknya belum dapat melupakannya. Karena itu, alih-alih membangun koalisi yang memperlihatkan rekam jejak (track record) kurang menguntungkan pada masa lalu, justru yang mesti dilakukan parpolparpol Islam sekarang adalah bagaimana menjalankan fungsi-fungsi kepartaian dengan baik.

Harus diakui bahwa fungsi-fungsi parpol mulai dari rekrutmen, agregasi, sosialisasi, komunikasi politik, dan sebagainya di kalangan parpol-parpol Islam masih kalah jauh dari parpol-parpol besar. Tidak ada figur-figur menonjol di kalangan parpol Islam yang cukup marketable untuk bersaing di Pemilu 2014, yang notabene merupakan salah satu faktor rendahnya perolehan suara parpol Islam dalam berbagai hasil survei belakangan ini, dapat ditutupi apabila fungsi kepartain berjalan secara maksimal.

Dengan kata lain, institusionalisasi kepartaian harus mendapatkan prioritas dalam mengatasi kemandekan parpol Islam. Dalam konteks ini, menurut hemat penulis, parpol-parpol Islam harus berani melakukan reposisi perannya sebagai parpol. Maksudnya dalam melakukan peran dan fungsi kepartaiannya di tengah-tengah masyarakat, parpol-parpol Islam tidak mesti terbatasi pada ihwal yang bernuansa kepentingan Islam. Membangunkan masjid misalnya tentu tidak ada yang menolak kalau itu perbuatan baik, tetapi hendaknya parpol Islam tidak hanya terfokus pada masalah itu.

Tampaknya apa yang dilakukan PKS cukup berhasil dalam upayanya melakukan reposisi peran tersebut. Baru-baru ini misalnya kader PKS yang berada di Kementerian Sosial menyumbangkan bantuan berupa bibit babi kepada masyarakat non-Islam di daerah Bali. Boleh jadi sebagian orang Islam heran dengan tindakan tersebut terutama karena melihat babinya yang notabene merupakan hewan yang diharamkan dalam agama Islam. Tetapi justru dengan terobosan ini, PKS berusaha keluar dari peran kepartaian Islam yang sempit dan ini boleh jadi akan menjadi nilai lebih bagi PKS pada masa yang akan datang.

Pada saat yang sama parpol-parpol Islam juga harus piawai dan cerdas dalam merespons isu ke tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini isu-isu yang berkaitan langsung dengan kebutuhan riil masyarakat secara umum, baik muslim maupun nonmuslim, harus menjadi prioritas perhatian mereka. Sangat disayangkan hingga saat ini jarang sekali elite-elite parpol Islam yang kerap berbicara ke publik misalnya tentang isu HAM, ekonomi kerakyatan,

masalah kesejahteraan kaum buruh, nasib para TKI di luar negeri, dan sebagainya. Karena itu, parpol-parpol Islam harus berani keluar dari perannya sebagai penyuara kepentingan Islam an sich, melainkan kepentingan rakyat dan bangsa secara keseluruhan. Jika langkah ini yang terus dilakukan, optimisme pun dapat disematkan di tubuh parpol Islam. Setidaknya pada Pemilu 2014 parpol-parpol Islam tidak akan tenggelam.

IDING R HASAN
Dosen Komunikasi Politik FISIP UIN Jakarta dan Deputi Direktur The Political Literacy Institute