Demokrasi dan diplomasi Indonesia
Demokrasi dan diplomasi Indonesia
A
A
A
BALI Demokrasi Forum (BDF) VI yang dihadiri lebih 90 negara dan organisasi internasional telah berakhir beberapa waktu lalu. Forum yang diluncurkan 2008 itu dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ditutup oleh Menteri Luar Negeri R M Marty M Natalegawa.
Beberapa catatan menarik dari forum tahunan tersebut di antaranya: Pertama, demokrasi menjadi isu penting bagi bangsa-bangsa di dunia. Negara, pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat, tidak saja di Asia-Pasifik, juga di luar kawasan, menempatkan demokrasi sebagai isu sentral pembicaraan dan pembahasan, sekaligus didorong agar tumbuh dan berkembang serta dimajukan.
Demokrasi adalah impian, tujuan, dan cita-cita di alam mana masyarakat bangsa dapat menikmati kebebasan berbicara, bertindak, dan menentukan pilihan. Kedua, memajukan demokrasi tak semata-mata memerlukan komitmen kuat dari rakyat dan pemerintah. Di dalam proses demokrasi bangsa dan negara memerlukan komunikasi, wadah untuk berkumpul, berhubungan, berkonsultasi, dan bekerja sama.
Di situ mereka bisa saling tukar pengalaman, mendengar pandangan, dan menyampaikan gagasan. Ini penting karena demokrasi satu bangsa tidak serta-merta sama dengan yang lain. Demokrasi di suatu negara memiliki karakteristik, terutama karena sejarah dan nilai-nilai lokal. Ketiga, Indonesia adalah arsitektur demokrasi, terutama di Asia-Pasifik.
Indonesia yang baru menjalani demokrasi sejak reformasi sekitar lima belas tahun lalu—relatif masih muda—kini menjadi sumber inspirasi, tempat berguru, bahkan pendorong ”semangat dan gelombang demokrasi” di berbagai kawasan dunia. Pada saat yang sama Indonesia menyadari bahwa demokrasi Indonesia belum sempurna. Demokrasi kita masih dalam proses.
Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan. Yang kalah dalam persaingan pemilihan kepala daerah misalnya masih belum bisa menerima kenyataan yang sesungguhnya lumrah di alam demokrasi. Lalu muncul tindakan anarkistis. Yang menang tibatiba merasa terbebani karena harus membayar ”utang-utang kemenangan” demokrasi.
Lalu, muncul upaya jalan pintas yang berujung penjara. Meski begitu, saat ini demokrasi Indonesia telah berada di tahap melebihi harapan dan perkirakan banyak orang dan kalangan. Demokrasi Indonesia itu kemudian diperkaya oleh BDF yang merupakan salah satu realisasi dan wujud nyata komitmen, peran, dan tanggung jawab internasional Indonesia baik secara politik, perdamaian, maupun kemanusiaan dalam memajukan dunia.
Sukses penyelenggaraan BDF sejak awal kemudian menjadi harapan masyarakat internasional agar Indonesia melanjutkan BDF pada tahun-tahun berikut, sekaligus meningkatkan peran Institute for Peace and Democracy (IPD) sebagai implementing agency BDF. Suatu amanah, tugas, dan tanggung jawab berikut Indonesia.
Di sisi lain, BDF memberi manfaat nyata bagi Indonesia, tidak sekadar menjadi referensi demokrasi, juga lebih mendorong kontribusi nyata Indonesia untuk kemajuan demokrasi di berbagai negara dan kawasan.
Beralasan
Pengakuan dan dukungan terhadap Indonesia dalam peran penyelenggaraan dan memajukan demokrasi di kawasan Asia-Pasifik maupun di luarnya sangat beralasan dan logis. Pertama, komitmen bangsa dan Pemerintah Indonesia beserta seluruh elemen di dalamnya terhadap upaya penegakan dan pemajuan demokrasi sangat besar dan kuat.
Sejarah masa lalu memberi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dan bahwa kemudian demokrasi adalah pilihan yang tepat dan benar untuk menghantarkan dan mengawal Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju pada abad 21. Kedua, proses demokrasi Indonesia berjalan damai. Dalam proses demokrasi itu, pemerintah tidak berjalan sendirian.
Seluruh komponen bangsa yang atentif, pencinta, pelaku, dan pejuang demokrasi tidak saja memiliki modal keyakinan dan pandangan yang sama dengan pemerintah. Mereka justru tampil bahu-membahu dan saling mengisi bersama pemerintah. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kala mengakui konsolidasi demokrasi telah menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi 1998.
Inilah salah satu kekuatan penentu keberhasilan demokrasi bangsa kita yang tidak selalu dimiliki masyarakat bangsa lain yang tengah memperjuangkan dan membenahi demokrasi, baik di Asia-Pasifik, Timur Tengah, maupun Afrika. Proses demokrasi yang damai melahirkan stabilitas politik.
Stabilitas politik mendorong tumbuh berbagai sektor ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Sementara pertumbuhan ekonomi tentu akan mempercepat proses capai sasaran-sasaran pembangunan nasional, termasuk peningkatan peranan Indonesia di tingkat global.
Diplomasi
Perkembangan demokrasi yang demikian memberi warna tersendiri dan berkontribusi besar pula dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia, baik di tataran regional maupun internasional, baik bilateral maupun multilateral. Kini demokrasi menjadi ikon dan salah satu aset diplomasi Indonesia, khususnya dalam diplomasi publik, di samping Islam moderat, ekonomi progresif, masyarakat plural, dan budaya beragam yang kita miliki.
BDF yang bertujuan mempromosikan kerja sama regional dan internasional di bidang demokrasi salah satu bentuk nyata diplomasi Indonesia. Dalam forum tahunan itu Indonesia mengangkat tema-tema penting yang menjadi perhatian bersama.
Pada BDF I di-tetapkan tema Building and Consolidating Democracy as Agenda for Asia, disusul oleh tema In Search of Synergy: Democracy, Rule of Law, and Development; Democracy and the Promotion of Peace and Stability; Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices; Advancing Democratic Principles at the Global Setting: How Democratic Global Governance Contributes to Effective Enjoyment of Human Rights, International Peace and Security, and Economic Development, dan terakhir pada 2013 kita memilih tema Consolidating Democracy in Pluralistic Society.
Demokrasi Indonesia juga mendorong dan memberi ruang lebih besar dan jelas kepada lembaga-lembaga pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri dalam meningkatkan kualitas hubungan dan kerja sama dengan negaranegara akreditasi. Tentu saja utamanya di bidang demokrasi dan yang terkait itu.
Di sisi lain, semakin banyak tokoh, pemikir, dan pelaku demokrasi Indonesia antara lain dari lembaga-lembaga swasta, institusi pendidikan, lembaga pemikir, masyarakat madani, dan peneliti yang bolak-balik ke luar negeri.
Mereka bukan menghadiri pertemuan, rapat, atau seminar, melainkan menjadi narasumber, pembicara, dan pelatih demokrasi bagi negara-negara lain. Merekalah pelaku diplomasi demokrasi Indonesia di luar negeri.
AL BUSYRA BASNUR
Pengamat Internasional
Beberapa catatan menarik dari forum tahunan tersebut di antaranya: Pertama, demokrasi menjadi isu penting bagi bangsa-bangsa di dunia. Negara, pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat, tidak saja di Asia-Pasifik, juga di luar kawasan, menempatkan demokrasi sebagai isu sentral pembicaraan dan pembahasan, sekaligus didorong agar tumbuh dan berkembang serta dimajukan.
Demokrasi adalah impian, tujuan, dan cita-cita di alam mana masyarakat bangsa dapat menikmati kebebasan berbicara, bertindak, dan menentukan pilihan. Kedua, memajukan demokrasi tak semata-mata memerlukan komitmen kuat dari rakyat dan pemerintah. Di dalam proses demokrasi bangsa dan negara memerlukan komunikasi, wadah untuk berkumpul, berhubungan, berkonsultasi, dan bekerja sama.
Di situ mereka bisa saling tukar pengalaman, mendengar pandangan, dan menyampaikan gagasan. Ini penting karena demokrasi satu bangsa tidak serta-merta sama dengan yang lain. Demokrasi di suatu negara memiliki karakteristik, terutama karena sejarah dan nilai-nilai lokal. Ketiga, Indonesia adalah arsitektur demokrasi, terutama di Asia-Pasifik.
Indonesia yang baru menjalani demokrasi sejak reformasi sekitar lima belas tahun lalu—relatif masih muda—kini menjadi sumber inspirasi, tempat berguru, bahkan pendorong ”semangat dan gelombang demokrasi” di berbagai kawasan dunia. Pada saat yang sama Indonesia menyadari bahwa demokrasi Indonesia belum sempurna. Demokrasi kita masih dalam proses.
Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan. Yang kalah dalam persaingan pemilihan kepala daerah misalnya masih belum bisa menerima kenyataan yang sesungguhnya lumrah di alam demokrasi. Lalu muncul tindakan anarkistis. Yang menang tibatiba merasa terbebani karena harus membayar ”utang-utang kemenangan” demokrasi.
Lalu, muncul upaya jalan pintas yang berujung penjara. Meski begitu, saat ini demokrasi Indonesia telah berada di tahap melebihi harapan dan perkirakan banyak orang dan kalangan. Demokrasi Indonesia itu kemudian diperkaya oleh BDF yang merupakan salah satu realisasi dan wujud nyata komitmen, peran, dan tanggung jawab internasional Indonesia baik secara politik, perdamaian, maupun kemanusiaan dalam memajukan dunia.
Sukses penyelenggaraan BDF sejak awal kemudian menjadi harapan masyarakat internasional agar Indonesia melanjutkan BDF pada tahun-tahun berikut, sekaligus meningkatkan peran Institute for Peace and Democracy (IPD) sebagai implementing agency BDF. Suatu amanah, tugas, dan tanggung jawab berikut Indonesia.
Di sisi lain, BDF memberi manfaat nyata bagi Indonesia, tidak sekadar menjadi referensi demokrasi, juga lebih mendorong kontribusi nyata Indonesia untuk kemajuan demokrasi di berbagai negara dan kawasan.
Beralasan
Pengakuan dan dukungan terhadap Indonesia dalam peran penyelenggaraan dan memajukan demokrasi di kawasan Asia-Pasifik maupun di luarnya sangat beralasan dan logis. Pertama, komitmen bangsa dan Pemerintah Indonesia beserta seluruh elemen di dalamnya terhadap upaya penegakan dan pemajuan demokrasi sangat besar dan kuat.
Sejarah masa lalu memberi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dan bahwa kemudian demokrasi adalah pilihan yang tepat dan benar untuk menghantarkan dan mengawal Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju pada abad 21. Kedua, proses demokrasi Indonesia berjalan damai. Dalam proses demokrasi itu, pemerintah tidak berjalan sendirian.
Seluruh komponen bangsa yang atentif, pencinta, pelaku, dan pejuang demokrasi tidak saja memiliki modal keyakinan dan pandangan yang sama dengan pemerintah. Mereka justru tampil bahu-membahu dan saling mengisi bersama pemerintah. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kala mengakui konsolidasi demokrasi telah menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi 1998.
Inilah salah satu kekuatan penentu keberhasilan demokrasi bangsa kita yang tidak selalu dimiliki masyarakat bangsa lain yang tengah memperjuangkan dan membenahi demokrasi, baik di Asia-Pasifik, Timur Tengah, maupun Afrika. Proses demokrasi yang damai melahirkan stabilitas politik.
Stabilitas politik mendorong tumbuh berbagai sektor ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Sementara pertumbuhan ekonomi tentu akan mempercepat proses capai sasaran-sasaran pembangunan nasional, termasuk peningkatan peranan Indonesia di tingkat global.
Diplomasi
Perkembangan demokrasi yang demikian memberi warna tersendiri dan berkontribusi besar pula dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia, baik di tataran regional maupun internasional, baik bilateral maupun multilateral. Kini demokrasi menjadi ikon dan salah satu aset diplomasi Indonesia, khususnya dalam diplomasi publik, di samping Islam moderat, ekonomi progresif, masyarakat plural, dan budaya beragam yang kita miliki.
BDF yang bertujuan mempromosikan kerja sama regional dan internasional di bidang demokrasi salah satu bentuk nyata diplomasi Indonesia. Dalam forum tahunan itu Indonesia mengangkat tema-tema penting yang menjadi perhatian bersama.
Pada BDF I di-tetapkan tema Building and Consolidating Democracy as Agenda for Asia, disusul oleh tema In Search of Synergy: Democracy, Rule of Law, and Development; Democracy and the Promotion of Peace and Stability; Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices; Advancing Democratic Principles at the Global Setting: How Democratic Global Governance Contributes to Effective Enjoyment of Human Rights, International Peace and Security, and Economic Development, dan terakhir pada 2013 kita memilih tema Consolidating Democracy in Pluralistic Society.
Demokrasi Indonesia juga mendorong dan memberi ruang lebih besar dan jelas kepada lembaga-lembaga pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri dalam meningkatkan kualitas hubungan dan kerja sama dengan negaranegara akreditasi. Tentu saja utamanya di bidang demokrasi dan yang terkait itu.
Di sisi lain, semakin banyak tokoh, pemikir, dan pelaku demokrasi Indonesia antara lain dari lembaga-lembaga swasta, institusi pendidikan, lembaga pemikir, masyarakat madani, dan peneliti yang bolak-balik ke luar negeri.
Mereka bukan menghadiri pertemuan, rapat, atau seminar, melainkan menjadi narasumber, pembicara, dan pelatih demokrasi bagi negara-negara lain. Merekalah pelaku diplomasi demokrasi Indonesia di luar negeri.
AL BUSYRA BASNUR
Pengamat Internasional
(nfl)
Explore More