Pelanggaran kode etik Akil diputuskan pekan depan

Jum'at, 25 Oktober 2013 - 15:05 WIB
Pelanggaran kode etik...
Pelanggaran kode etik Akil diputuskan pekan depan
A A A
Sindonews.com - Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) meminta waktu seminngu untuk memutuskan terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar.

"Kita murni kode etik, kita lebih cepat lebih baik, Insya Allah seminggu," kata Ketua MKHK Sarjono di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2013).

Meskipun Akil menolak untuk diperiksa, tidak membuat majelis kehormatan kebingungan untuk memutuskan apakah Akil melanggar kode etik atau tidak. Menurutnya, ingin memeriksa Akil untuk mengklarifikasi data yang diperoleh.

"Karena beliau menolak jadi klarifikasi tidak perlu dilakukan. Jadi tidak ada persoalan buntu, ada data langsung maupun tidak langsung," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, MKHK terbentuk setelah Akil Mochtar ditangkap KPK lantaran diduga menerima suap penanganan sengketa Pemilukada Lebak Banten, dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, di MK. Akil langsung berstatus tersangka di dua dugaan suap sengketa pemilukada tersebut.

Baca berita sebelumnya: Majelis Kehormatan MK gagal periksa Akil terkait narkoba
(lal)
Berita Terkait
Gugatan Jaksa Dipecat...
Gugatan Jaksa Dipecat Karena Korupsi Ditolak Mahkamah Konstitusi
Perbedaan Mahkamah Konstitusi...
Perbedaan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
Menjaga Martabat Mahkamah...
Menjaga Martabat Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi...
Mahkamah Konstitusi Kembali Diuji
Menimbang Mahkamah Konstitusi...
Menimbang Mahkamah Konstitusi Hari Ini
Mahkamah Konstitusi...
Mahkamah Konstitusi dalam Pusaran Politik
Berita Terkini
Prabowo Kenang Hari...
Prabowo Kenang Hari Lahir Soekarno Lewat Potret Sang Proklamator
Kasus Dadan Cs, Saut...
Kasus Dadan Cs, Saut Situmorang: Semua hingga Eselon Terkecil Harus Bertanggung Jawab
Pigai Usul Jabatan Utama...
Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil, Sahroni: Urusin HAM Saja
Revisi UU Polri: Batas...
Revisi UU Polri: Batas Usia dan Syarat Anggota Kompolnas Diusulkan Lebih Fleksibel
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Infografis
6 Pekan, Houthi Tembak...
6 Pekan, Houthi Tembak Jatuh 7 Drone AS Senilai Rp3,4 Triliun
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved