Hasyim Muzadi pesimis implementasi Perppu MK
Jum'at, 18 Oktober 2013 - 20:41 WIB
Hasyim Muzadi pesimis implementasi Perppu MK
A
A
A
Sindonews.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disinyalir akan menemui banyak kesulitan dalam pelaksanaannya.
"Kekuatan Perppu kan masalah power politik dari pemerintah. Sementara, trust (kepercayaan) masyarakat kurang. Nanti, akan banyak menemui kendala," ujar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi kepada wartawan di Depok, Jumat (18/10/2013).
Sehingga, Perppu belum tentu bisa mengangkat dan memperbaiki pihak lembaga tinggi lain. Di lain pihak, DPR juga belum tentu bisa menerima Perppu MK. Karena penerbitan Perppu tersebut masih menuai pro-kontra dan kesulitan secara politis.
Hasyim mensinyalir anggota-anggota hakim MK sendiri, diam-diam tidak menyenangi penerbitan Perppu. Meskipun mereka menyatakan tidak dalam kapasitas menerima atau menolak.
"Karena yang diharapkan ada masyarakat yang mengajukan judicial review. Apalagi, masyarakat memiliki rasa kritis tinggi. Dalam tumpang tindih kepartaian dan dari faktor ini digugat dalam judicial review. Beberapa permasalahan tadi merupakan bagian dari politik kebangsaan," paparnya.
Hasyim menambahkan secara politik kontitusional, MK adalah lembaga yang setingkat presiden. Namun dalam Perppu, pengawasan terhadap MK dilakukan oleh komisi. Hal inilah yang menjadi kendala konstitusional.
Masalah psikopolitik sosial lainnya yang muncul adalah, apakah ada kepentingan kepartaian dengan adanya kasus MK.
"Dari rentetan permasalahan ini mempunyai hitungan dan Perpu akan berjalan terseok-seok. Sebenarnya, MK punya Majelis Kehormatan sudah bagus, karena mengurus secara intern. Sedangkan, secara independen MK sebagai lembaga tinggi negara," tutupnya.
Baca juga:
Perppu soal MK bisa menimbulkan kegaduhan
Masyarakat uji materi Perppu, MK berhak tindak lanjuti
"Kekuatan Perppu kan masalah power politik dari pemerintah. Sementara, trust (kepercayaan) masyarakat kurang. Nanti, akan banyak menemui kendala," ujar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi kepada wartawan di Depok, Jumat (18/10/2013).
Sehingga, Perppu belum tentu bisa mengangkat dan memperbaiki pihak lembaga tinggi lain. Di lain pihak, DPR juga belum tentu bisa menerima Perppu MK. Karena penerbitan Perppu tersebut masih menuai pro-kontra dan kesulitan secara politis.
Hasyim mensinyalir anggota-anggota hakim MK sendiri, diam-diam tidak menyenangi penerbitan Perppu. Meskipun mereka menyatakan tidak dalam kapasitas menerima atau menolak.
"Karena yang diharapkan ada masyarakat yang mengajukan judicial review. Apalagi, masyarakat memiliki rasa kritis tinggi. Dalam tumpang tindih kepartaian dan dari faktor ini digugat dalam judicial review. Beberapa permasalahan tadi merupakan bagian dari politik kebangsaan," paparnya.
Hasyim menambahkan secara politik kontitusional, MK adalah lembaga yang setingkat presiden. Namun dalam Perppu, pengawasan terhadap MK dilakukan oleh komisi. Hal inilah yang menjadi kendala konstitusional.
Masalah psikopolitik sosial lainnya yang muncul adalah, apakah ada kepentingan kepartaian dengan adanya kasus MK.
"Dari rentetan permasalahan ini mempunyai hitungan dan Perpu akan berjalan terseok-seok. Sebenarnya, MK punya Majelis Kehormatan sudah bagus, karena mengurus secara intern. Sedangkan, secara independen MK sebagai lembaga tinggi negara," tutupnya.
Baca juga:
Perppu soal MK bisa menimbulkan kegaduhan
Masyarakat uji materi Perppu, MK berhak tindak lanjuti
(hyk)
