Politik dinasti Atut identik dengan suap
Sabtu, 12 Oktober 2013 - 17:23 WIB
Politik dinasti Atut identik dengan suap
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat politik Heri Budianto mengatakan kekuasaan dinasti politik merusak tatanan demokrasi. Menurutnya, kekuatan politik yang dibangun atas dasar dinasti sudah pasti akan menggunakan segala cara untuk menjadi pemenang. Dinasti politik kecenderungannya melakukan suap.
"Suap yang libatkan Akil, CHN (Cahairun Nisa), dan TCW (Tubagus Chaeri Wardana), bahwa cara peroleh kekuasaan itu dengan suap," kata Heri, saat diskusi Polemik SINDO Trijaya, di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/10/2013).
Dijelaskan Heri, politik dinasti terbagi menjadi dua. Yakni politik dinasti secara vertikal, dan dinasti politik secara horizontal. Vertikal dijelaskan dia, ketika kekuasaan politik dilanjutkan kepada adik dan keluarga kandung. Sedangkan horizontal, kekuasaan politik yang disebarluaskaan dari keluarga sampai ke saudaranya.
Menurut Heri, tipe dinasti politik yang bersifat horizontal ini yang jauh lebih membahayakan. Hhal tersebut di praktikan oleh dinasti politik Atut di Banten.
"Tapi kalau horizonstal ini yang membahayakan. Karena dari keluarga semua menyentuh aspek politik daerah," pungkasnya.
Selain itu, kata dia, gejala suap di era sistem demokrasi sekarang, peran MK cukup vital. Sebab MK satu-satunya lembaga yang memutus perkara sengketa pemilukada yang kuat dan mengingat. Sehingga, menjadi bahaya jika kekuasaan dinasti politik sudah masuk dalam lembaga tersebut.
"Selama ini proses yang bergulir dalam pesta pemilukada dan pemilu dibawa ke MK. Karena di sana keputusannya final dan mengikat," tutupnya.
Baca juga berita Dinasti Atut berhak menjabat.
"Suap yang libatkan Akil, CHN (Cahairun Nisa), dan TCW (Tubagus Chaeri Wardana), bahwa cara peroleh kekuasaan itu dengan suap," kata Heri, saat diskusi Polemik SINDO Trijaya, di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/10/2013).
Dijelaskan Heri, politik dinasti terbagi menjadi dua. Yakni politik dinasti secara vertikal, dan dinasti politik secara horizontal. Vertikal dijelaskan dia, ketika kekuasaan politik dilanjutkan kepada adik dan keluarga kandung. Sedangkan horizontal, kekuasaan politik yang disebarluaskaan dari keluarga sampai ke saudaranya.
Menurut Heri, tipe dinasti politik yang bersifat horizontal ini yang jauh lebih membahayakan. Hhal tersebut di praktikan oleh dinasti politik Atut di Banten.
"Tapi kalau horizonstal ini yang membahayakan. Karena dari keluarga semua menyentuh aspek politik daerah," pungkasnya.
Selain itu, kata dia, gejala suap di era sistem demokrasi sekarang, peran MK cukup vital. Sebab MK satu-satunya lembaga yang memutus perkara sengketa pemilukada yang kuat dan mengingat. Sehingga, menjadi bahaya jika kekuasaan dinasti politik sudah masuk dalam lembaga tersebut.
"Selama ini proses yang bergulir dalam pesta pemilukada dan pemilu dibawa ke MK. Karena di sana keputusannya final dan mengikat," tutupnya.
Baca juga berita Dinasti Atut berhak menjabat.
(lal)
