Fraksi PKS dukung MK diawasi lembaga negara
Rabu, 09 Oktober 2013 - 09:00 WIB
Fraksi PKS dukung MK diawasi lembaga negara
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mendukung, rencana pemerintah untuk membentuk lembaga pengawasan bagi Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, kasus dugaan suap yang menimpa mantan Ketua MK Akil Mochtar, harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia, bahwa lembaga negara membutuhkan pengawasan.
"Saya sangat mendukung adanya pengawasan bagi MK," kata Hidayat Nur Wahid kepada Sindonews, Selasa, 8 Oktober 2013.
Dia berharap, dengan adanya lembaga pengawasan, maka kecurangan yang akan terjadi di lembaga tersebut akan mudah diawasi. "MK akan sadar ada lembaga lain, yang melakukan pengawasan terhadap kinerja MK," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pemerintah untuk menjadikan Komisi Yudisial (KY)yang akan menjadi lembaga pengawas Mahkamah Konstitusi (MK) rupanya mendapatkan beragam tanggapan. Tidak terkecuali Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Andinof Chaniago.
Menurutnya, wacana pengawasan MK yang akan dilakukan Komisi Yudisial (KY) sah-sah saja dilakukan. Pembagian kewenangan dan pengawasan, kata dia, harus dilakukan secara tepat.
Klik di sini untuk berita selengkapnya.
Menurutnya, kasus dugaan suap yang menimpa mantan Ketua MK Akil Mochtar, harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia, bahwa lembaga negara membutuhkan pengawasan.
"Saya sangat mendukung adanya pengawasan bagi MK," kata Hidayat Nur Wahid kepada Sindonews, Selasa, 8 Oktober 2013.
Dia berharap, dengan adanya lembaga pengawasan, maka kecurangan yang akan terjadi di lembaga tersebut akan mudah diawasi. "MK akan sadar ada lembaga lain, yang melakukan pengawasan terhadap kinerja MK," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pemerintah untuk menjadikan Komisi Yudisial (KY)yang akan menjadi lembaga pengawas Mahkamah Konstitusi (MK) rupanya mendapatkan beragam tanggapan. Tidak terkecuali Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Andinof Chaniago.
Menurutnya, wacana pengawasan MK yang akan dilakukan Komisi Yudisial (KY) sah-sah saja dilakukan. Pembagian kewenangan dan pengawasan, kata dia, harus dilakukan secara tepat.
Klik di sini untuk berita selengkapnya.
(stb)
