Komitmen SBY berantas korupsi diragukan
Sabtu, 05 Oktober 2013 - 06:03 WIB
Komitmen SBY berantas korupsi diragukan
A
A
A
Sindonews.com - Praktik korupsi yang semakin sering terjadi di instansi pemerintah dengan melibatkan pejabat negara, menjadikan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memberantas korupsi diragukan.
"Jadi peristiwa ini membuat banyak orang ragu akan komitmen yang berulang kali diutarakan Presiden untuk melakukan pemberantasan korupsi," ujar Pengamat Politik dari Universitas Airlangga, Haryadi, kepada Sindonews, Sabtu (5/10/2013).
Praktik korupsi yang semakin marak terjadi dengan menjerat pejabat negara dan wakil rakyat, tidak hanya mencoreng wibawa lembaga negara tersebut, tapi juga mencoreng pemimpin negara yang dikelilingi oleh pembantu-pembantu yang korup. Begitu juga dalam hal kasus suap yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.
"Semua korupsi yang dilakukan pejabat publik, dan korupsi itu menjadi sesuatu yang berkembang sistemik. Maka tentu yang menjadi pucuk utama persoalan ini adalah pucuk pimpinan pemerintahan," kata Haryadi.
"Artinya orang mulai ragu, jangan-jangan pucuk pemerintahan tertinggi tidak cukup punya komitmen untuk memberantas korupsi," tukas dia.
Sehingga praktik korupsi di negeri ini menjadi hal biasa dan dilakukan oleh seluruh jajaran pejabat negara yang duduk di kursi menteri, pimpinan lembaga negara, maupun kursi pimpinan lembaga peradilan yang dimuliakan atas nama keadilan.
Baca juga berita Akil ditangkap, SBY merasakan kemarahan rakyat Indonesia.
"Jadi peristiwa ini membuat banyak orang ragu akan komitmen yang berulang kali diutarakan Presiden untuk melakukan pemberantasan korupsi," ujar Pengamat Politik dari Universitas Airlangga, Haryadi, kepada Sindonews, Sabtu (5/10/2013).
Praktik korupsi yang semakin marak terjadi dengan menjerat pejabat negara dan wakil rakyat, tidak hanya mencoreng wibawa lembaga negara tersebut, tapi juga mencoreng pemimpin negara yang dikelilingi oleh pembantu-pembantu yang korup. Begitu juga dalam hal kasus suap yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.
"Semua korupsi yang dilakukan pejabat publik, dan korupsi itu menjadi sesuatu yang berkembang sistemik. Maka tentu yang menjadi pucuk utama persoalan ini adalah pucuk pimpinan pemerintahan," kata Haryadi.
"Artinya orang mulai ragu, jangan-jangan pucuk pemerintahan tertinggi tidak cukup punya komitmen untuk memberantas korupsi," tukas dia.
Sehingga praktik korupsi di negeri ini menjadi hal biasa dan dilakukan oleh seluruh jajaran pejabat negara yang duduk di kursi menteri, pimpinan lembaga negara, maupun kursi pimpinan lembaga peradilan yang dimuliakan atas nama keadilan.
Baca juga berita Akil ditangkap, SBY merasakan kemarahan rakyat Indonesia.
(lal)
