Kasus Akil Mochtar ancam stabilitas di daerah
Jum'at, 04 Oktober 2013 - 15:19 WIB
Kasus Akil Mochtar ancam stabilitas di daerah
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua DPD La Ode Ida khawatir akan terjadi peningkatan stabilitas di berbagai daerah, dengan adanya perkara dugaan penerimaan suap yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.
Menurutnya, penggugat kasus pemilukada yang kalah melalui putusan MK, tidak akan percaya terhadap kesimpulan MK karena kasus suap tersebut.
"Mereka akan kembali menggugat. Itu akan berbahaya bagi daerah dan bisa mengganggu stabilitas daerah," kata La Ode dalam diskusi DPD di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2013).
Lanjut dia, stabilitas itu bisa semakin terjadi jika mereka yang selama ini kalah dalam gugatannya di MK, bisa membawa bukti kecurangan dan bersedia menjadi saksi untuk menyampaikan gugatan berikutnya.
"Kalau ada yang menggugat karena ditangani Pak Akil Mochtar, dan dikalahkan dengan uang akan kembali menggugat. Apalagi kalau ada yang mengadu dan bersaksi," tuntasnya.
Seperti diketahui, Ketua MK Akil Mochtar ditangkap oleh KPK di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra III, No 7, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu 2 Oktober 2013.
Akil ditangkap atas dugaan penerimaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan nilai suap sekira Rp2-Rp3 miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura.
Klik di sini untuk berita terkait.
Menurutnya, penggugat kasus pemilukada yang kalah melalui putusan MK, tidak akan percaya terhadap kesimpulan MK karena kasus suap tersebut.
"Mereka akan kembali menggugat. Itu akan berbahaya bagi daerah dan bisa mengganggu stabilitas daerah," kata La Ode dalam diskusi DPD di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2013).
Lanjut dia, stabilitas itu bisa semakin terjadi jika mereka yang selama ini kalah dalam gugatannya di MK, bisa membawa bukti kecurangan dan bersedia menjadi saksi untuk menyampaikan gugatan berikutnya.
"Kalau ada yang menggugat karena ditangani Pak Akil Mochtar, dan dikalahkan dengan uang akan kembali menggugat. Apalagi kalau ada yang mengadu dan bersaksi," tuntasnya.
Seperti diketahui, Ketua MK Akil Mochtar ditangkap oleh KPK di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra III, No 7, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu 2 Oktober 2013.
Akil ditangkap atas dugaan penerimaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan nilai suap sekira Rp2-Rp3 miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)
