PPP: Kepercayaan masyarakat runtuh terhadap MK
Kamis, 03 Oktober 2013 - 15:32 WIB
PPP: Kepercayaan masyarakat runtuh terhadap MK
A
A
A
Sindonews.com - Ikut ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 2 Oktober 2013 malam, dinilai mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tinggi negara tersebut.
"Sekarang, kepercayaan masyarakat sudah runtuh," ujar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali di halaman Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2013).
Maka dari itu, dia menyarankan agar seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mundur dari jabatannya. "Sebagai pertanggungjawaban kolektif. Karena MK sebagai lembaga yang aduhai, keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final," kata Menteri Agama (Menag) ini.
"Bagaimana kalau keputusan itu salah, maka keputusan absolut, kalau benar itu absolut juga. Apakah ada kebenaran absolut. Padahal kebenaran itu, tergantung dengan kondisi dan dinamika," tambahnya.
Seperti diketahui, Ketua MK Akil Mochtar merupakan salah satu orang yang ditangkap KPK pada Rabu malam. Akil ditangkap atas dugaan penerimaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan nilai suap sekira Rp2-3 miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura.
Bersama Akil, juga ditangkap berinisial CHN diduga Chairun Nisa yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Golkar, kemudian HB yang diduga Hambit Bintih Bupati Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan CN yang berprofesi pengusaha.
Baca juga berita SDA sarankan seluruh Hakim MK mundur
"Sekarang, kepercayaan masyarakat sudah runtuh," ujar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali di halaman Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2013).
Maka dari itu, dia menyarankan agar seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mundur dari jabatannya. "Sebagai pertanggungjawaban kolektif. Karena MK sebagai lembaga yang aduhai, keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final," kata Menteri Agama (Menag) ini.
"Bagaimana kalau keputusan itu salah, maka keputusan absolut, kalau benar itu absolut juga. Apakah ada kebenaran absolut. Padahal kebenaran itu, tergantung dengan kondisi dan dinamika," tambahnya.
Seperti diketahui, Ketua MK Akil Mochtar merupakan salah satu orang yang ditangkap KPK pada Rabu malam. Akil ditangkap atas dugaan penerimaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan nilai suap sekira Rp2-3 miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura.
Bersama Akil, juga ditangkap berinisial CHN diduga Chairun Nisa yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Golkar, kemudian HB yang diduga Hambit Bintih Bupati Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan CN yang berprofesi pengusaha.
Baca juga berita SDA sarankan seluruh Hakim MK mundur
(kri)
