RI segera terbangkan pesawat evakuasi WNI ke Mesir
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah RI tengah meminta Kedutaan RI di Mesir untuk melakukan pendataan terhadap WNI di Mesir yang akan dilakukan evakuasi.
Menteri Koordinator Politi, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko mengatakan, kementeriannya telah melakukan rapat-rapat pendahuluan untuk mencermati dan menyikapi dinamika politik dan keamanan di Mesir, pada dua minggu sebelum Lebaran kemarin.
"Sudah ada rumusan-rumusan, langkah-langkah yang diambil. Kita mengacu kepada apa yang telah kita perbuat ketika Presiden Husni Mubarak turun. Kita telah melaksanakan hal itu yang sama. Oleh karena itu agak lebih mudah. Hanya tinggal sekarang menata tahapan-tahapannya,"katanya di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/8/2013).
Djoko menambahkan, hari ini situasi di Mesir masih landai. Informasi demikian didapatkan dari Dubes Indonesia untuk Mesir. Meski situasi dinyatakan tidak begitu mengkhawatirkan, lanjut dia, bukan berarti Pemerintah tidak melakukan tindakan-tindakan antisipasi.
"Oleh karena itu saya minta kepada Dubes untuk mendata lokasi mereka dimana, kemudian siapa yang ingin pulang. Itu penting karena untuk menetapkan prioritas-prioritas tahapan pulangnya nanti. Sementara disini, kita sudah koordinasi dengan segenap kementerian dan lembaga terkait, PT Garuda Indonesia, maskapai-maskapai penerbangan yang apabila diperlukan, tergantung eskalasinya nanti, setiap saat kita bisa evakuasi warga kita di Mesir,"ucapnya.
Akan tetapi, ujar dia, hingga saat ini belum ada instruksi kapan WNI di Mesir dievakuasi ke tanah air.
Seperti diketahui, beberapa kalangan mendesak Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk menghentikan peristiwa pembantaian warga sipil Mesir yang dilakukan militer Mesir.
Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pun mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan kewenangan strategisnya guna menghentikan konflik di Mesir.
Menteri Koordinator Politi, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko mengatakan, kementeriannya telah melakukan rapat-rapat pendahuluan untuk mencermati dan menyikapi dinamika politik dan keamanan di Mesir, pada dua minggu sebelum Lebaran kemarin.
"Sudah ada rumusan-rumusan, langkah-langkah yang diambil. Kita mengacu kepada apa yang telah kita perbuat ketika Presiden Husni Mubarak turun. Kita telah melaksanakan hal itu yang sama. Oleh karena itu agak lebih mudah. Hanya tinggal sekarang menata tahapan-tahapannya,"katanya di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/8/2013).
Djoko menambahkan, hari ini situasi di Mesir masih landai. Informasi demikian didapatkan dari Dubes Indonesia untuk Mesir. Meski situasi dinyatakan tidak begitu mengkhawatirkan, lanjut dia, bukan berarti Pemerintah tidak melakukan tindakan-tindakan antisipasi.
"Oleh karena itu saya minta kepada Dubes untuk mendata lokasi mereka dimana, kemudian siapa yang ingin pulang. Itu penting karena untuk menetapkan prioritas-prioritas tahapan pulangnya nanti. Sementara disini, kita sudah koordinasi dengan segenap kementerian dan lembaga terkait, PT Garuda Indonesia, maskapai-maskapai penerbangan yang apabila diperlukan, tergantung eskalasinya nanti, setiap saat kita bisa evakuasi warga kita di Mesir,"ucapnya.
Akan tetapi, ujar dia, hingga saat ini belum ada instruksi kapan WNI di Mesir dievakuasi ke tanah air.
Seperti diketahui, beberapa kalangan mendesak Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk menghentikan peristiwa pembantaian warga sipil Mesir yang dilakukan militer Mesir.
Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pun mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan kewenangan strategisnya guna menghentikan konflik di Mesir.
(lal)