Bertindak untuk Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana membangun deep tunnel yang akan menjadi salah satu terobosan untuk mengatasi banjir yang setiap musim penghujan tak pernah luput menyapa Ibu Kota.

Terowongan bawah tanah yang membentang dari Cawang, Jakarta Timur, hingga Pluit, Jakarta Utara, itu juga bisa dimanfaatkan untuk jalur lalu lintas sekaligus untuk mengurangi kemacetan yang mendera Jakarta.

Mantan Wali Kota Solo ini meyakinkan bahwa megaproyek yang akan menelan dana Rp16 triliun itu bukanlah wacana karena sudah ada konsep, rencana, dan detailnya.

Walaupun kalangan DPRD menanggapinya skeptis karena proyek tersebut tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2012–2017, tokoh yang akrab dengan sapaan Jokowi ini optimis rencana itu bisa mulai diimplementasikan pada 2013.

Walaupun deep tunnel yang akan mirip dengan smart tunnel Kualalumpur, Malaysia, itu membutuhkan dana besar dan tidak akan bisa ditopang APBD, Jokowi melihat persoalan tersebut tidak akan menjadi masalah karena dia yakin swasta akan berbondong-bondong mengantre untuk terlibat dalam pembangunan proyek tersebut.

Terlepas dari pro-kontra yang muncul, tawaran yang dilontarkan Jokowi patut diapresiasi karena memang Jakarta membutuhkan terobosan besar untuk menyelesaikan banjir.

Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang semula diyakini bisa menyelesaikan problem klasik tersebut ternyata tidak berdaya juga. Namun, semua masyarakat Jakarta tentu berharap jangan sampai program yang sangat positif tersebut hanya berhenti pada wacana.

Lihatlah rencana pembangunan enam waduk resapan yang akan mengelilingi Jakarta, yakni di Kali Sunter (100 hektare), Halim Perdanakusumah (60 ha), Kelurahan Setu (40 hektare), Kali Cipinang (30 hektare), dan tiga kelurahan di Sungai Ciliwung (450 hektare).

Walaupun sudah digodok secara matang oleh mantan Gubernur Sutiyoso dan pemerintah pusat yang diwakili mantan Menristek Kusmayanto Kadiman, program yang dicanangkan bisa dimulai pada 2013 itu ternyata hingga detik ini tidak terdengar lagi kelanjutannya.

Bahkan, rencana tersebut seolah menjadi “isu” baru ketika Sutiyoso beberapa hari lalu kembali melontarkan program tersebut.

Apalagi jika melihat rencana pembangunan waduk Ciawi yang digadang-gadang mampu menampung luapan Sungai Ciliwung sehingga air bah yang mengalir dari Puncak dan Bogor tidak sampai menggenangi Ibu Kota.

Walaupun program tersebut sangatlah baik, ternyata pembangunan waduk seluas 100 ha dan bertempat di kawasan Cibogo tersebut selama 10 tahun terakhir hanya sebatas konsumsi media massa dan beritanya muncul tenggelam seiring dengan datangnya musim hujan.

Merunut berbagai rencana tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemprov DKI Jakarta tentu juga pemerintah pusat––tidak pernah serius mengatasi persoalan banjir. Karena berbagai kajian, program, dan rencana yang sudah digodok secara matang ternyata lebih banyak dimasukkan ke laci meja ketimbang diimplementasikan.

Karena itu pantas saja banjir selalu rutin menyapa Jakarta dan membuat kalang kabut warga yang tinggal di dalamnya. Jokowi tentu diharapkan bisa belajar dari “tradisi” para pemimpin sebelumnya dan memperbaikinya.

Kuncinya sederhana, menyelesaikan banjir tidak membutuhkan rencana, tetapi wujud nyata. Pemimpin Jakarta jangan hanya berwacana, tapi bertindak untuk mewujudkan gagasan menjadi konkret, yakni bisa dilihat dan dirasakan warga.

Program deep tunnel ini akan menjadi tolok ukur Jokowi, apakah dia benar-benar pemimpin yang bertindak untuk Jakarta atau sama saja dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya yang jago berwacana.

Karena itu, apa pun hambatan yang muncul, apalagi jika sekadar pandangan skeptis, tidak ada pilihan bagi Jokowi selain harus mewujudkan program tersebut pada 2013 seperti dijanjikannya. Jika tidak, sudah pasti Jokowi akan dimaki-maki setiap hari.