Objektif menilai ancaman banjir

BANJIR yang melanda Jakarta dengan skala yang sangat merusak dan mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Jakarta bukanlah isu baru.

Bisa dikatakan bahwa banjir ini tidak mengagetkan lagi, bahkan tidak salah bila dikatakan bahwa banjir yang terjadi ini sudah ditunggu-tunggu sebagai siklus lima tahunan. Terlebih pada Januari–Februari tahun ini, yang biasanya menjadi siklus banjir lima tahunan yang terakhir terjadi tahun 2007, banjir besar tidak terjadi. Masyarakat sudah berekspektasi bahwa tahun ini pasti terjadi banjir.

Apalagi pada kenyataannya memang belum ada langkah signifikan yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baik di bawah kepemimpinan mantan Gubernur Fauzi Bowo maupun Joko Widodo (Jokowi). Memang, wajar jika Jokowi tidak terima ketika akhirnya dirinya disalahkan dalam masalah banjir yang terjadi hanya dalam dua bulan masa baktinya.

Seperti dikatakannya kepada para pewarta kemarin dalam kunjungannya ke wilayah-wilayah banjir, bahwa banjir yang terjadi di Jakarta ini bukan baru pertama kali terjadi pada masa dia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Namun tidak selayaknya pejabat berkata seperti itu, terlebih lagi sejak masa kampanye dia sudah tahu problem banjir ini.

Cara memandang banjir oleh para pemangku kebijakan yang tidak objektif ini sangat mengkhawatirkan. Selain pandangan Jokowi itu, yang menjadi masalah adalah pandangan seperti yang dikemukakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Ery Basworo bahwa “banjir itu karena intensitas curah hujan yang tinggi, bukan karena kesalahan drainase dan pompa-pompa yang terpasang di sejumlah tempat”.

Dia juga menjelaskan bahwa sistem drainase yang ada itu hanya dirancang untuk menghadapi curah hujan yang normal dan dia berkelit bahwa hujan seperti yangmengguyur Jakarta belakangan ini dan menyebabkan banjir adalah hujan dalam curah yang tidak normal. Bahkan Ery Basworo sudah mafhum bahwa kejadian seperti itu memang bisa diperkirakan walau kemungkinannya sangat kecil.

“Kemungkinan terburuk selalu ada, tetapi intensitasnya kecil. Bisa saja kami mendesain drainase untuk kemungkinan lebih buruk lagi, tetapi itu tidak efisien,” ujar Ery dalam menanggapi banjir yang melanda jalan protokol Sudirman-Thamrin. Pola pandang seperti itu sungguh sangat mengaggetkan bisa terucap dari orang sekaliber Ery dalam menghadapi banjir Jakarta.

Bahkan orang awam akan tahu bahwa curah hujan yang di luar normal akan menyebabkan banjir jika sistem drainasenya tidak siap. Sungguh mengherankan ketika kita mengetahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum DKI hanya memikirkan efisiensi anggaran dalam menghadapi ancaman, tetapi tidak memikirkan potensi kerugian jika kemungkinan terburuk terjadi.

Sungguh perlu dipertanyakan bagaimana persepsi para pemangku kepentingan di DKI dalam memandang ancaman banjir Jakarta. Masalah seperti banjir ini tak bisa dipandang enteng sehingga Pemprov DKI membiarkan begitu saja ketika tahu bahwa sistem drainasenya memang tak akan sanggup menghadapi curah hujan yang sangat besar seperti yang terjadi pada Hari Ibu 22 Desember lalu itu.

Mungkin Ery Basworo dan seluruh pemangku kebijakan di Jakarta, termasuk Jokowi,harus berpikir ulang mengenai persepsi mengenai efisiensi dan potensi ancaman. Mungkin saja pembangunan sistem drainase yang lebih dari cukup akan lebih mahal puluhan atau ratusan miliar rupiah, tetapi kita juga harus berpikir opportunity lost yang harus ditanggung jika Jakarta sebagai sentra ekonomi Indonesia harus tersendat laju ekonominya hanya karena masalah banjir.

Para pemangku kebijakan harus meletakkan masalah ini secara objektif, yaitu harus mengeluarkan usaha dan dana jauh lebih besar untuk menaikkan level dari cukup menghadapi ancaman normal menjadi lebih dari siap dalam menghadapi kemungkinan terburuk.