Realisasi anggaran tersumbat lagi?
Selasa, 25 Desember 2012 - 11:02 WIB
Realisasi anggaran tersumbat lagi?
A
A
A
Menjelang tutup tahun, lagu lama yang bertajuk “Daya Serap Anggaran Rendah” selalu menjadi suguhan yang tak menarik. Meski terasa sumbang di telinga, pemerintah belum mampu menyingkirkannya.
Telah berbagai upaya ditempuh menteri keuangan untuk mengatasi agar serapan anggaran berjalan lancar termasuk pembuatan aturan khusus juga tak banyak membantu.Tahun anggaran yang tersisa lima hari lagi kembali mengulang kisah tahun-tahun sebelumnya dengan penyerapan anggaran yang rendah alias tidak sesuai target.
Publikasi terbaru dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan enam kementerian masuk kategori terburuk dalam penyerapan anggaran berdasarkan laporan realisasi anggaran pada semester pertama tahun ini.
Sepanjang Januari hingga Juni realisasi penyerapan anggaran enam kementerian yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat masih di bawah 20%.
Penyerapan anggaran yang rendah dari enam kementerian tersebut, oleh Fitra, ditengarai menjadi salah satu sumbat realisasi penyerapan anggaran tahun ini. Tengok saja data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang menunjukkan realisasi belanja pemerintah pusat baru mencapai Rp778,9 triliun per 30 November 2012.
Hal itu setara dengan 72,8% dari belanja pemerintah pusat yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan sebesar Rp1.069 triliun. Dengan demikian, antara realisasi dan target belanja pemerintah pusat terdapat selisih yang cukup besar atau sekira Rp290 triliun. Dana selisih yang belum direalisasikan tersebut tidak kecil.
Bayangkan, bila dihitung dari awal Desember di mana hari kerja efektif sisa 15 hari, tidak mungkin membelanjakan uang sebanyak itu.
Kalaupun dipaksakan, pemerintah mengeluarkan anggaran sekitar Rp20 triliun per hari. Kualitas penggunaan anggaran perlu dipertanyakan dan sangat rawan penyalahgunaan karena hanya untuk memenuhi realisasi anggaran.
Tudingan Fitra yang menyebut sejumlah kementerian leletdalam merealisasikan anggaran tahun ini membuat pimpinannya bereaksi keras. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy FaishalZaini mengklaim sudah menyerap 85,7% anggaran hingga awal Desember, dan Helmy optimistis bisa menyerap 92% dari total anggaran yang diperuntukkan lembaganya hingga penutupan tahun ini.
Reaksi serupa juga dilontarkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ukus Kuswara. Kabarnya, penyerapan anggaran di kementerian itu sudah mencapai 68,53% hingga pertengahan Desember. Angka tersebut belum semua tercatat karena masih ada beberapa kegiatan yang digelar hingga akhir tahun ini.
Namun, diakui bahwa pada semester pertama serapan anggaran sempat melambat akibat perubahan nomenklatur dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik hanya bisa mengimbau agar penyerapan anggaran jangan ditunda sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun. Membela diri terkait tuduhan buruk menyerap anggaran adalah hak setiap pimpinan kementerian.
Tetapi, masyarakat tidak tidur apakah tudingan Fitra hanya sebuah isapan jempol atau kembali terbukti daya serap anggaran rendah terulang lagi. Kita berharap, kalaupun tahun ini terjadi lagi, semoga tidak menular pada tahun depan.Semua paham APBN adalah salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyerapan anggaran jangan ditunda-tunda.
Telah berbagai upaya ditempuh menteri keuangan untuk mengatasi agar serapan anggaran berjalan lancar termasuk pembuatan aturan khusus juga tak banyak membantu.Tahun anggaran yang tersisa lima hari lagi kembali mengulang kisah tahun-tahun sebelumnya dengan penyerapan anggaran yang rendah alias tidak sesuai target.
Publikasi terbaru dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan enam kementerian masuk kategori terburuk dalam penyerapan anggaran berdasarkan laporan realisasi anggaran pada semester pertama tahun ini.
Sepanjang Januari hingga Juni realisasi penyerapan anggaran enam kementerian yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat masih di bawah 20%.
Penyerapan anggaran yang rendah dari enam kementerian tersebut, oleh Fitra, ditengarai menjadi salah satu sumbat realisasi penyerapan anggaran tahun ini. Tengok saja data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang menunjukkan realisasi belanja pemerintah pusat baru mencapai Rp778,9 triliun per 30 November 2012.
Hal itu setara dengan 72,8% dari belanja pemerintah pusat yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan sebesar Rp1.069 triliun. Dengan demikian, antara realisasi dan target belanja pemerintah pusat terdapat selisih yang cukup besar atau sekira Rp290 triliun. Dana selisih yang belum direalisasikan tersebut tidak kecil.
Bayangkan, bila dihitung dari awal Desember di mana hari kerja efektif sisa 15 hari, tidak mungkin membelanjakan uang sebanyak itu.
Kalaupun dipaksakan, pemerintah mengeluarkan anggaran sekitar Rp20 triliun per hari. Kualitas penggunaan anggaran perlu dipertanyakan dan sangat rawan penyalahgunaan karena hanya untuk memenuhi realisasi anggaran.
Tudingan Fitra yang menyebut sejumlah kementerian leletdalam merealisasikan anggaran tahun ini membuat pimpinannya bereaksi keras. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy FaishalZaini mengklaim sudah menyerap 85,7% anggaran hingga awal Desember, dan Helmy optimistis bisa menyerap 92% dari total anggaran yang diperuntukkan lembaganya hingga penutupan tahun ini.
Reaksi serupa juga dilontarkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ukus Kuswara. Kabarnya, penyerapan anggaran di kementerian itu sudah mencapai 68,53% hingga pertengahan Desember. Angka tersebut belum semua tercatat karena masih ada beberapa kegiatan yang digelar hingga akhir tahun ini.
Namun, diakui bahwa pada semester pertama serapan anggaran sempat melambat akibat perubahan nomenklatur dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik hanya bisa mengimbau agar penyerapan anggaran jangan ditunda sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun. Membela diri terkait tuduhan buruk menyerap anggaran adalah hak setiap pimpinan kementerian.
Tetapi, masyarakat tidak tidur apakah tudingan Fitra hanya sebuah isapan jempol atau kembali terbukti daya serap anggaran rendah terulang lagi. Kita berharap, kalaupun tahun ini terjadi lagi, semoga tidak menular pada tahun depan.Semua paham APBN adalah salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyerapan anggaran jangan ditunda-tunda.
(kur)
