BBM bersubsidi
Selasa, 27 November 2012 - 06:40 WIB
BBM bersubsidi
A
A
A
Kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diprediksi habis pada 22 Desember 2012. Meski masih dalam batas perkiraan, pemerintah tak boleh kecolongan. Sebab, dalam beberapa hari terakhir ini sejumlah daerah mulai mengalami gangguan pasokan bahan bakar yang melahirkan antrean panjang dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal di antara masyarakat.
Bayangkan, kekosongan BBM, khususnya premium, selama delapan hari bisa melahirkan berbagai spekulasi yang dapat merepotkan pemerintah. Sebelumnya, PT Pertamina memberlakukan kebijakan pengendalian pasokan BBM bersubsidi guna membatasi penggunaan BBM untuk menyesuaikan kuota yang tersedia. Intinya, Pertamina mengetatkan pendistribusian BBM sesuai dengan kuota per hari tanpa penambahan bila habis, tetapi dampaknya adalah antrean panjang mewarnai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama di luar Jawa.
Kebijakan tersebut amanat dari Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas agar kuota BBM bersubsidi 44,04 juta kiloliter dapat mencukupi hingga akhir tahun ini. Namun, amanat BPH Migas itu justru merepotkan sehingga hanya bisa diberlakukan sepekan. Evaluasi manajemen perusahaan pelat merah itu menyatakan kebijakan tersebut melahirkan bibit kerawanan sosial. Dampaknya bisa mengancam kepentingan nasional yang lebih besar. Kini pendistribusian BBM oleh Pertamina normal lagi.
Sementara itu, realisasi penyaluran BBM bersubsidi sudah menembus sekitar 24,9 juta kiloliter untuk premium, dan 14,9 juta kiloliter solar serta 1,2 juta kiloliter kerosene alias minyak tanah per 20 November lalu. Gagal dengan kebijakan pengendalian yang dilaksanakan Pertamina,BPH Migas mencanangkan hari tanpa BBM bersubsidi tepatnya pada 2 Desember mendatang untuk seluruh SPBU di Jawa dan lima kota besar lain.
Pada hari itu, SPBU tidak diperkenankan melayani pembelian BBM bersubsidi.Kebijakan tersebut diyakini akan membantu mengerem konsumsi BBM hingga tak melampaui kuota yang dipatok.Kebijakan tersebut bukan tanpa risiko karena itu harus disosialisasikan secepat dan sedetail mungkin agar masyarakat bisa memahami dengan baik. Diakui atau tidak, persoalan BBM bersubsidi sudah memasung pemerintah untuk terus-menerus menyesuaikan angka subsidi yang menggelembung tanpa upaya nyata menyetopnya.
Memang, pilihan paling ideal adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Semua pihak memahami tersebut, DPR pun sudah menyalakan lampu hijau buat pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada tahun depan. Namun, para wakil rakyat sepertinya setengah hati karena masih memberi beberapa catatan pensyaratan. Ibaratnya, kepala dilepas ekor tetap dipegang erat sehingga pemerintah pun maju-mundur untuk bertindak.
Berapa harga BBM bersubsidi yang ideal bila harganya dinaikkan? Khusus untuk premium setidaknya harga berada pada kisaran Rp6.000 per liter atau naik Rp1.500 per liter.Harga premium yang normal,menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik,pada kisaran Rp7.000 hingga Rp8.000 per liter.
Dengan harga sekarang, Rp4.500 per liter, selain terjadi disparitas harga yang begitu tajam dengan BBM nonsubsidi,juga menjadi lahan empuk para penyelundup meraih keuntungan besar. Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pengendalian BBM Bersubsidi, angka penyelewengan mencapai Rp289,1 miliar sepanjang Januari hingga September 2012, itu yang ketahuan.
Pertanyaannya, sampai kapan pemerintah akan terpasung oleh subsidi BBM dan hanya berputar-putar pada wacana untuk mengatasinya, sementara anggaran negara semakin tidak sehat akibat angka subsidi BBM yang terus membengkak? Paling mengerikan dampak BBM bersubsidi sudah masuk pada ranah kerawanan sosial yang jauh dari tujuan mulia subsidi tersebut.
Bayangkan, kekosongan BBM, khususnya premium, selama delapan hari bisa melahirkan berbagai spekulasi yang dapat merepotkan pemerintah. Sebelumnya, PT Pertamina memberlakukan kebijakan pengendalian pasokan BBM bersubsidi guna membatasi penggunaan BBM untuk menyesuaikan kuota yang tersedia. Intinya, Pertamina mengetatkan pendistribusian BBM sesuai dengan kuota per hari tanpa penambahan bila habis, tetapi dampaknya adalah antrean panjang mewarnai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama di luar Jawa.
Kebijakan tersebut amanat dari Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas agar kuota BBM bersubsidi 44,04 juta kiloliter dapat mencukupi hingga akhir tahun ini. Namun, amanat BPH Migas itu justru merepotkan sehingga hanya bisa diberlakukan sepekan. Evaluasi manajemen perusahaan pelat merah itu menyatakan kebijakan tersebut melahirkan bibit kerawanan sosial. Dampaknya bisa mengancam kepentingan nasional yang lebih besar. Kini pendistribusian BBM oleh Pertamina normal lagi.
Sementara itu, realisasi penyaluran BBM bersubsidi sudah menembus sekitar 24,9 juta kiloliter untuk premium, dan 14,9 juta kiloliter solar serta 1,2 juta kiloliter kerosene alias minyak tanah per 20 November lalu. Gagal dengan kebijakan pengendalian yang dilaksanakan Pertamina,BPH Migas mencanangkan hari tanpa BBM bersubsidi tepatnya pada 2 Desember mendatang untuk seluruh SPBU di Jawa dan lima kota besar lain.
Pada hari itu, SPBU tidak diperkenankan melayani pembelian BBM bersubsidi.Kebijakan tersebut diyakini akan membantu mengerem konsumsi BBM hingga tak melampaui kuota yang dipatok.Kebijakan tersebut bukan tanpa risiko karena itu harus disosialisasikan secepat dan sedetail mungkin agar masyarakat bisa memahami dengan baik. Diakui atau tidak, persoalan BBM bersubsidi sudah memasung pemerintah untuk terus-menerus menyesuaikan angka subsidi yang menggelembung tanpa upaya nyata menyetopnya.
Memang, pilihan paling ideal adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Semua pihak memahami tersebut, DPR pun sudah menyalakan lampu hijau buat pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada tahun depan. Namun, para wakil rakyat sepertinya setengah hati karena masih memberi beberapa catatan pensyaratan. Ibaratnya, kepala dilepas ekor tetap dipegang erat sehingga pemerintah pun maju-mundur untuk bertindak.
Berapa harga BBM bersubsidi yang ideal bila harganya dinaikkan? Khusus untuk premium setidaknya harga berada pada kisaran Rp6.000 per liter atau naik Rp1.500 per liter.Harga premium yang normal,menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik,pada kisaran Rp7.000 hingga Rp8.000 per liter.
Dengan harga sekarang, Rp4.500 per liter, selain terjadi disparitas harga yang begitu tajam dengan BBM nonsubsidi,juga menjadi lahan empuk para penyelundup meraih keuntungan besar. Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pengendalian BBM Bersubsidi, angka penyelewengan mencapai Rp289,1 miliar sepanjang Januari hingga September 2012, itu yang ketahuan.
Pertanyaannya, sampai kapan pemerintah akan terpasung oleh subsidi BBM dan hanya berputar-putar pada wacana untuk mengatasinya, sementara anggaran negara semakin tidak sehat akibat angka subsidi BBM yang terus membengkak? Paling mengerikan dampak BBM bersubsidi sudah masuk pada ranah kerawanan sosial yang jauh dari tujuan mulia subsidi tersebut.
(maf)
