RUU JPH kemungkinan molor
Senin, 08 Oktober 2012 - 16:37 WIB
RUU JPH kemungkinan molor
A
A
A
Sindonews.com - Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) sampai sekarang belum ada titik temu.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII Jazuli Juwaini, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/10/2012).
"Ada masalah kelembagaan yang belum clear antara DPR dan pemerintah, mencakup apakah nanti digunakan voluntary atau mandatory. Itu yang belum selesai," kata Jazuli.
Lebih lanjut dia menuturkan, RUU ini sudah banyak kemajuannya, terutama dari aspek peranan ulama.
Namun, karena masih ada persoalan di konten dan substansinya, maka kemungkinan jadwal yang sudah ditetapkan panitia kerja (panja) pada 10 Oktober 2012 untuk masuk ke sidang paripurna, diundur.
"Kita jadwalkan untuk masa sidang ini, tapi karena konten dan substansinya belum clear. Ya kita lihat nanti," tambah Jazuli.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, jika tidak selesai di masa sidang ini, maka akan ditargetkan untuk diselesaikan di masa sidang depan.
"Masalah ini tidak bisa dipaksakan. Apalagi kepemimpinan di DPR ini semua fraksi punya pendapat sendiri-sendiri," tutupnya.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII Jazuli Juwaini, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/10/2012).
"Ada masalah kelembagaan yang belum clear antara DPR dan pemerintah, mencakup apakah nanti digunakan voluntary atau mandatory. Itu yang belum selesai," kata Jazuli.
Lebih lanjut dia menuturkan, RUU ini sudah banyak kemajuannya, terutama dari aspek peranan ulama.
Namun, karena masih ada persoalan di konten dan substansinya, maka kemungkinan jadwal yang sudah ditetapkan panitia kerja (panja) pada 10 Oktober 2012 untuk masuk ke sidang paripurna, diundur.
"Kita jadwalkan untuk masa sidang ini, tapi karena konten dan substansinya belum clear. Ya kita lihat nanti," tambah Jazuli.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, jika tidak selesai di masa sidang ini, maka akan ditargetkan untuk diselesaikan di masa sidang depan.
"Masalah ini tidak bisa dipaksakan. Apalagi kepemimpinan di DPR ini semua fraksi punya pendapat sendiri-sendiri," tutupnya.
(maf)
