Koruptor Itu Manusia Bukan Angka

Senin, 06 April 2020 - 06:09 WIB
Koruptor Itu Manusia Bukan Angka
Koruptor Itu Manusia Bukan Angka
A A A
Maqdir Ismail
Advokat di Jakarta dan Staf Pengajar FH UAI

MASIH saja ada orang yang keberatan dengan pembebasan “koruptor” dan orang-orang yang sedang diadili karena di dakwa korupsi atau lagi di tahan dalam peroses penyidikan pekara korupsi. Bahkan banyak kecaman kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mewacanakan pembebasan warga binaan perkara korupsi.

Salah satu di antaranya Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik kemungkinan pembebasan warga binaan kasus korupsi yang telah berusia di atas 60 tahun yang telah menjalani 2/3 masa tahanannya dapat dibebaskan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012.

Kritik terhadap wacana Menteri ini begitu banyaknya dilakukan, oleh pengamat atau oleh orang-orang yeng menyebut diri anti korupsi, dan pernyataan sudah berbentuk “kebencian” yang disebar melalui berbagai berita, termasuk media sosial. Bahkan hampir sepeti “badai kebencian” yang disebar luaskan dan menerjang kedudukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terhadap krtitik atas rencana membebaskan warga binaan perkara korupsi ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, hanya orang tumpul rasa kemanusiaannya yang tidak mau membebaskan narapidana dari lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan kondisi kelebihan kapasitas di tengah pandemi Covid-19.

Tentu pernyataan ini harus dianggap sebagai reaksi keras Menteri terhadap orang yang hanya melakukan keritik, tanpa mempertimbangkan bahwa para warga binaan itu sebagai manusia yang sama dengan pihak pengkritik. Sampai-sampai Menteri menyatkan, "Saya mengatakan hanya orang yang sudah tumpul rasa kemanusiaannya dan tidak menghayati sila kedua Pancasila yang tidak menerima pembebasan napi di lapas 'over' kapasitas,"

Sikap Menteri yang sudah membebaskan para warga binaan perkara tindak pidana umum, patut di hargai. Inilah bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia untuk mendapatkan jaminan kesehetan bagi mereka yang sedang menjalani hukuman. Apalagi, mengingat seperti di katakana oleh Menteri bahwa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah over kapasitas.

Korban PP 99 yang Melanggar UU
Yang selalu dijadikan dasar untuk tidak memberikan hak-hak warga binaan dalam perkara korupsi adalah ketentuan PP 99 Tahun 2012. Cukup banyak keterangan yang disampaikan pemerintah sesudah lahirnya peraturan pemerintah ini, antara lain, bahwa terhadap warga binaan kasus korupsi hanya akan diberikan remisi, jika bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan keberadaan PP 99/2012 inilah warga binaan perkara korupsi, tidak pernah akan mendapatkan remisi, kecuali bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dengan cara membuat penyataan adanya keterlibatan orang lain dalam perkara yang dihadapi. Bahkan, ada juga yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum tetapi toh tetap saja permintaan menjadi justice collaborator ditolak oleh Hakim. Karena putusan akhir ada pada Hakim dan tentu saja harus ada pesrsetujuan dari Penuntut Umum.

Dalam praktik hukum kita, penggunaan status justice collaborator untuk tujuan lain yaitu mengakui keterlibatan orang lain, telah digunakan dalam perkara Muhammad Muafaq Wirahadi, pemberi suap perkara mantan Ketua PPP M. Romahurmuziy. Diberi status justice collaborator oleh KPK dan Hakim, karena mengakui adanya pemberian uang kepada mantan Ketua PPP M. Romahurmuziy.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1162 seconds (11.210#12.26)