Pemerintah Diminta Keluarkan Kebijakan Tegas Soal Mudik Dadakan
Jum'at, 27 Maret 2020 - 22:19 WIB
Pemerintah Diminta Keluarkan Kebijakan Tegas Soal Mudik Dadakan
A
A
A
JAKARTA - Wabah virus Corona (COVID-19) berimbas kepada para perantau yang mencari mata pencaharian di kota-kota besar seperti Jakarta. Tak sedikit dari para perantau tersebut adalah pekerja di sektor informal seperti warung makan, penjaja makanan keliling dan lain sebagainya yang mengalami penurunan omset dan memaksa mereka menutup usahanya. (Baca juga: Gawat, Korban Corona di Indonesia Tembus 1.046 Orang, 87 Meninggal)
Ketua Departemen Komunitas Kesehatan DPN PKPI, Dita Eka Sartika menduga, kondisi ini yang membuat para perantau itu mudik dadakan atau mudik lebih awal dari jadwal Lebaran seperti biasanya. Sementara ada imbauan pemerintah agar masyarakat tanpa terkecuali tetap tinggal di rumah, dan menjaga jarak fisik dengan yang lain. (Baca juga: Larangan Mudik Solusi Tepat untuk Antisipasi Sebaran Virus Corona)
"Bukan pulang mudik. Kita tidak tahu Apakah dalam perjalanan pulang Atau sebelumnya, pemudik tersebut terpapar virus Corona dan akhirnya menularkan kepada keluarganya di daerah. Ini kan gawat," kata Dita, Jumat (27/3/2020). (Baca juga: Soal Larangan Mudik Lebaran 2020, Polri Tunggu Kebijakan Pemerintah)
Lebih parah lagi, juga banyak orang yang karena kantor dan sekolahnya diliburkan, mereka justru mudik. Padahal imbauan untuk bekerja dan edukasi di rumah terus disampaikan. ”Ini harus menjadi perhatian bersama," imbuhnya.
Dita berharap, Indonesia mau belajar dari kasus COVID-19 di Italia, di mana sebelum keluar kebijakan lockdown dari pemerintah di sana, sekitar 10.000 orang melakukan eksodus ke beberapa daerah di Italia. Akibatnya, penularan virus di sana massif. Italia pun dianggap negara dengan jumlah kematian terbesar di dunia.
Dita mengatakan, Pemerintah Indonesia harus memberikan kebijakan yang tegas dan tepat untuk melarang mudik dadakan terjadi di saat genting pandemi terjadi, khususnya perantau di Jakarta dan kota-kota besar lain di Pulau Jawa. Selain itu juga pemerintah harus segera memberikan bantuan sosial agar kelas pekerja informal dapat tetap terpenuhi kebutuhan pokok di saat kondisi physical distancing ini berlangsung.
Dia menyatakan, saat ini kurang lebih sebulan menjelang Ramadhan bagi umat muslim di Indonesia. Belajar dari China, awal penyebaran COVID-19 di Wuhan, pada saat itu juga sedang persiapan Tahun Baru Imlek. Pemerintah China tegas melarang warga Wuhan dan bahkan provinsi-provinsi di sekitarnya untuk mudik. Pemerintah China efektif memberlakukan pelarangan migrasi lokal ini.
"PKPI meyakini bahwa Pemerintah Indonesia telah memperhitungkan segala hal dengan matang, termasuk mempertimbangkan untuk membuat contingency plan, apabila dalam satu bulan mendatang pandemi ini belum dapat teratasi. Tugas kita sebagai warga negara, adalah mematuhi imbauan pemerintah," tuturnya.
Memang berat untuk berbagai pihak tidak dapat pulang kampung, dan bertemu dengan keluarga di saat seperti ini. ”Tapi jangan membunuh keluarga kita di rumah di daerah dengan mudik dadakan," tandasnya. (Rakhmat
Ketua Departemen Komunitas Kesehatan DPN PKPI, Dita Eka Sartika menduga, kondisi ini yang membuat para perantau itu mudik dadakan atau mudik lebih awal dari jadwal Lebaran seperti biasanya. Sementara ada imbauan pemerintah agar masyarakat tanpa terkecuali tetap tinggal di rumah, dan menjaga jarak fisik dengan yang lain. (Baca juga: Larangan Mudik Solusi Tepat untuk Antisipasi Sebaran Virus Corona)
"Bukan pulang mudik. Kita tidak tahu Apakah dalam perjalanan pulang Atau sebelumnya, pemudik tersebut terpapar virus Corona dan akhirnya menularkan kepada keluarganya di daerah. Ini kan gawat," kata Dita, Jumat (27/3/2020). (Baca juga: Soal Larangan Mudik Lebaran 2020, Polri Tunggu Kebijakan Pemerintah)
Lebih parah lagi, juga banyak orang yang karena kantor dan sekolahnya diliburkan, mereka justru mudik. Padahal imbauan untuk bekerja dan edukasi di rumah terus disampaikan. ”Ini harus menjadi perhatian bersama," imbuhnya.
Dita berharap, Indonesia mau belajar dari kasus COVID-19 di Italia, di mana sebelum keluar kebijakan lockdown dari pemerintah di sana, sekitar 10.000 orang melakukan eksodus ke beberapa daerah di Italia. Akibatnya, penularan virus di sana massif. Italia pun dianggap negara dengan jumlah kematian terbesar di dunia.
Dita mengatakan, Pemerintah Indonesia harus memberikan kebijakan yang tegas dan tepat untuk melarang mudik dadakan terjadi di saat genting pandemi terjadi, khususnya perantau di Jakarta dan kota-kota besar lain di Pulau Jawa. Selain itu juga pemerintah harus segera memberikan bantuan sosial agar kelas pekerja informal dapat tetap terpenuhi kebutuhan pokok di saat kondisi physical distancing ini berlangsung.
Dia menyatakan, saat ini kurang lebih sebulan menjelang Ramadhan bagi umat muslim di Indonesia. Belajar dari China, awal penyebaran COVID-19 di Wuhan, pada saat itu juga sedang persiapan Tahun Baru Imlek. Pemerintah China tegas melarang warga Wuhan dan bahkan provinsi-provinsi di sekitarnya untuk mudik. Pemerintah China efektif memberlakukan pelarangan migrasi lokal ini.
"PKPI meyakini bahwa Pemerintah Indonesia telah memperhitungkan segala hal dengan matang, termasuk mempertimbangkan untuk membuat contingency plan, apabila dalam satu bulan mendatang pandemi ini belum dapat teratasi. Tugas kita sebagai warga negara, adalah mematuhi imbauan pemerintah," tuturnya.
Memang berat untuk berbagai pihak tidak dapat pulang kampung, dan bertemu dengan keluarga di saat seperti ini. ”Tapi jangan membunuh keluarga kita di rumah di daerah dengan mudik dadakan," tandasnya. (Rakhmat
(cip)
