Perkuat Pos Lintas Batas Negara, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp24,3 T
Perkuat Pos Lintas Batas Negara, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp24,3 T
A
A
A
JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pengawasan wilayah perbatasan pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membenahi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia. (Baca juga: Mahfud MD: Tidak Boleh Sejengkal Tanah Lepas dari NKRI)
“Saya informasikan, sekarang itu negara mempunyai anggaran untuk itu di APBN itu besar sekali, Rp24,3 triliun anggaran untuk empat hal ini. Kalau ini dikoordinasikan dengan baik, diintegrasikan pelaksanaan dan implementasinya, kan itu hebat sekali,” ungkap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Hotel Pullman, Jakarta (11/3/2020).
Dalam hal ini, Mahfud mendorong adanya koordinasi antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan kementerian/lembaga terkait lain. “Sinergi antara pusat dan daerah ini penting dalam membenahi PLBN,” tegas Mahfud. (Baca juga: Tito Tegaskan Masalah Perbatasan Indonesia Belum Selesai)
Untuk penguatan PLBN, ada empat langkah yang ditempuh pemerintah. Pertama menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan dan menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan. Kedua menetapkan rencana kebutuhan anggaran. Ketiga, mengoordinasikan pelaksanaan dan keempat, melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
Selain itu, Mahfud mengingatkan untuk pembenahan PLBN harus dikerjakan oleh beberapa sektor kementerian ataupun lembaga. “Pembangunan PLBN itu harus dikeroyok, pelabuhan di sini, sentra perdagangannya di sini. Pendidikan bikin sekolah sekolah di sana, perindustriannya di sana, bangun. Sehingga terlihat itu tumbuh, bukan sendiri sendiri,” katanya.
Mahfud meminta baik pusat maupun daerah bersinergi untuk bisa memaksimalkan anggaran dana yang sudah diberikan. Dia berharap anggaran itu dapat digunakan secara efektif agar tidak terjadi seperti di Papua dimana anggaran yang diberikan besar tapi implementasi tidak efektif karena kurang adanya sinergi baik pusat maupun daerah.
“Saudara bisa bayangkan anggaran negara untuk Papua, per kepala orang Papua itu 12 kali lebih besar daripada per kepala orang Jawa, dana yang disediakan oleh negara. Tapi seakan akan ndak terasa karena masing-masing sektor banyak program sendiri-sendiri,” kata Mahfud.
“Saya informasikan, sekarang itu negara mempunyai anggaran untuk itu di APBN itu besar sekali, Rp24,3 triliun anggaran untuk empat hal ini. Kalau ini dikoordinasikan dengan baik, diintegrasikan pelaksanaan dan implementasinya, kan itu hebat sekali,” ungkap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Hotel Pullman, Jakarta (11/3/2020).
Dalam hal ini, Mahfud mendorong adanya koordinasi antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan kementerian/lembaga terkait lain. “Sinergi antara pusat dan daerah ini penting dalam membenahi PLBN,” tegas Mahfud. (Baca juga: Tito Tegaskan Masalah Perbatasan Indonesia Belum Selesai)
Untuk penguatan PLBN, ada empat langkah yang ditempuh pemerintah. Pertama menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan dan menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan. Kedua menetapkan rencana kebutuhan anggaran. Ketiga, mengoordinasikan pelaksanaan dan keempat, melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
Selain itu, Mahfud mengingatkan untuk pembenahan PLBN harus dikerjakan oleh beberapa sektor kementerian ataupun lembaga. “Pembangunan PLBN itu harus dikeroyok, pelabuhan di sini, sentra perdagangannya di sini. Pendidikan bikin sekolah sekolah di sana, perindustriannya di sana, bangun. Sehingga terlihat itu tumbuh, bukan sendiri sendiri,” katanya.
Mahfud meminta baik pusat maupun daerah bersinergi untuk bisa memaksimalkan anggaran dana yang sudah diberikan. Dia berharap anggaran itu dapat digunakan secara efektif agar tidak terjadi seperti di Papua dimana anggaran yang diberikan besar tapi implementasi tidak efektif karena kurang adanya sinergi baik pusat maupun daerah.
“Saudara bisa bayangkan anggaran negara untuk Papua, per kepala orang Papua itu 12 kali lebih besar daripada per kepala orang Jawa, dana yang disediakan oleh negara. Tapi seakan akan ndak terasa karena masing-masing sektor banyak program sendiri-sendiri,” kata Mahfud.
(cip)
Explore More