Hindari Kesimpangsiuran, Pemerintah Diminta Rajin Update Informasi Corona

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetyani mendesak pemerintah untuk menyampaikan informasi terkait penanganan virus Corona secara reguler kepada masyarakat. Hal ini diperlukan agar informasi yang beredar di publik tak simpang siur. Apalagi setelah pemerintah mengkonfirmasi adanya dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang terinfeksi Corona di dalam negeri.

Netty menyebutkan kalau selama ini masyarakat mencari informasi sendiri-sendiri dari berbagai sumber yang belum tentu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kondisi seperti ini, semestinya pemerintah tampil ke depan agar situasi tak semakin kacau. (Baca juga: Komisi I DPR Usul Moratorium Kunjungan Negara-negara Sumber Corona )

"Informasi bisa disampaikan melalui berbagai platform agar informasi yang diterima publik benar, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Netty kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Politisi PKS ini juga mengingatkan agar informasi yang disampaikan komprehensif. Misalnya, sampai di mana posisi pasien atau warga negara yang terjangkit Corona ini dan langkah apa saja yang dilakukan pemerintah baik dalam pencegahan dan penanganan.

"Ini kan akan membungkam informasi yang tidak benar. Jadi sampaikan juga kesiapan pemerintah dalam menangani kasus ini," ucap dia.

Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, pemerintah saat ini punya 100 rumah sakit rujukan se-Indonesia dengan 38 di antaranya memiliki ruang bertekanan negatif. SDM di rumah sakit ini pun punya keterampilan untuk menangani pasien dengan infeksi mengingat Indonesia punya pengalaman menangani virus serupa seperti SARS dan MERS.

"Seperti inilah yang disampaikan. Kalau ada yang ingin dilaporkan, hubungi hotline ini misalnya. Dengan cara begini masyarakat akan punya pedoman kalau informasi yang valid dari pemerintah," jelasnya. (Baca juga: Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Tegas Penimbun Masker )

Nantinya seusai reses, Komisi IX akan membahas langkah penanganan dengan Kementerian Kesehatan. Fraksi PKS juga sudah diinstruksikan untuk mendatangi Dinas Kesehatan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk memberi informasi jika terjadi kasus Corona di daerahnya.