Cegah Corona, Sahroni: Perlu Ada Sentralisasi Medis di Barat dan Timur

JAKARTA - Meski pemerintah menyatakan Indonesia masih terbebas dari Virus Corona (Covid – 19), namun parlemen mendorong perlunya antisipasi khusus terhadap penyebaran virus mematikan asal China tersebut. Kesiapan tim medis dan pusat kesehatan tersentralisasi di wilayah Barat dan Timur Indonesia dipandang perlu direalisasikan pemerintah. (Baca juga: PKS Minta Presiden Nyatakan Indonesia Terbebas Virus Corona)

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan penyebaran penyakit ini semakin meluas hingga lebih dari 50 negara di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memaparkan sembilan negara yang melaporkan kasus pertama virus tersebut yaitu, Brasil, Denmark, Estonia, Georgia, Yunani, Norwegia, Pakistan, Rumania, dan Makedonia Utara.

“Pemerintah menyatakan Indonesia masih terbebas dari Virus Corona, tapi bukan berarti kita terlena. Tindakan preventif harus dilakukan mengantisipasi kemungkinan terburuk atas penyebaran virus mematikan ini,” pesan Sahroni, Senin (2/3.2020).

Politisi Nasdem ini juga menekankan pentingnya sosialisasi penyebaran virus corona oleh pemerintah. Mulai dari penanganan WNI yang dievakuasi kembali ke Indonesia dan dikarantina di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu hingga klarifikasi atas berbagai informasi yang beredar. (Baca juga: PKS Minta Pemerintah Cermat Menghadapi Virus Corona)

“Informasi penanganan pemerintah harus nyata dan terlihat. Ada atau tidaknya WNI dikarantina yang dinyatakan terinfeksi sangat penting disampaikan. Kepulauan Sebaru Kecil memang disterilisasi khusus untuk karantina tapi bukan berarti keran informasi atas penanganan yang diperkuat visual dan kondisi terbaru tak bisa disampaikan,” ujar Sahroni.

Menurut anggota MPR ini, keran informasi harus terus terbuka untuk mencegah kecemasan masyarakat akibat kabar zona kuning. ”Jangan sampai dibiarkan terlalu lama hingga berdampak disinformasi berujung kepanikan,” ucapnya.

Untuk itu, dirinya memandang perlu disiapkannya tim dokter khusus beserta tim medis di bawah kendali pemerintah pusat yang siap diterjunkan ketika kondisi terburuk terjadi. “Tim dokter harus dipusatkan dan siap terjun beserta bala medis. Sentralisasi tim medis dibagi per wilayah Barat dan Timur Indonesia untuk mempercepat penanganan terhadap pasien berpotensi terpapar virus corona,” pesannya.

Sahroni juga meminta Polri selaku mitra kerjanya di Komisi III dan TNI melakukan pengamanan secara nyata terkait dampak virus corona. Dua instansi ini dinilai memiliki peran vital terkait antisipasi dampak penyebaran virus corona. "Polri misalnya, melakukan patroli cyber atas penyebaran hoaks penyebaran virus corona, melakukan sosialisasi pencegahan hingga penindakan terhadap mereka yang berupaya melakukan pelanggaran hukum seperti penimbunan masker, ataupun penyelundupan, khususnya dari negara yang telah dinyatakan terdampak,” jelas Sahroni.

Sementara TNI, selain membantu upaya pemulangan WNI dari negara lain yang terdampak virus corona juga harus gencar melakukan patroli di perbatasan. Jangan sampai ada imigran yang melintasi negara-negara terdampak masuk ke wilayah NKRI. Selain itu, perlu dimasukannya penanganan penyakit menular sebagai kewenangan kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Penyakit seperti virus corona telah terbukti menjadi bencana di China hingga negara lain di penjuru dunia. Patut dipertimbangkan adanya kerja tambahan BNPB untuk penanganan penyakit khusus yang ditetapkan pemerintah karena dapat memunculkan korban dalam jumlah besar,” tandasnya.