Memahami Makna Merdeka Belajar

ANIS MASYKHUR
Dosen Alhikmah Islamic Institute,
ASN Kementerian Agama

PADA masa 100 hari Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, berulang kali ia mengejutkan publik dengan menyampaikan pentingnya "merdeka", baik dalam belajar maupun mengajar. Bahkan, secara khusus itu telah diluncurkan menjadi program, bahkan menjadi paradigma program, dan yang terakhir adalah peluncuran "merdeka belajar" di perguruan tinggi (24/01). Sebenarnya jargon merdeka mengajar merupakan kritik atas pelaksanaan pembelajaran yang selama ini cenderung kurang memerdekakan, baik bagi pendidik maupun peserta didik. Proses pendidikan tidak bisa melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif.

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan merdeka belajar? Saya khawatir masyarakat memahami istilah tersebut dengan makna semaunya. Merdeka mengajar dimaknai dengan mengajar sesuai dengan kemauannya dan bebas kapan mengajar serta kapan tidak mengajar. Begitu pula dengan merdeka belajar, berarti peserta didik bisa kapan saja mau belajar atau tidak.

Bagi penulis, kritik ini dikemukakan karena hasil evaluasi PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2018 yang jika dibandingkan dengan rilis PISA tahun 2000 tidak meningkat signifikan. Dalam publikasinya, Indonesia berada di titik yang tidak membahagiakan. Kemampuan di bidang matematika, sains, dan literasi membaca, berada lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, bahkan lebih rendah dari Vietnam. Dalam penilaian beberapa pengamat pendidikan, salah satu sebabnya adalah "kegemaran" pemerintah mengubah-ubah kebijakan pendidikan yang tidak esensial. Seperti halnya sering mengubah kurikulum, tapi tidak menyentuh aspek substansial, seperti nama kurikulum atau simbol lainnya. Itu artinya, model pendidikan yang dilaksanakan selama 20 tahun tidak meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sebenarnya ketika ditelusuri model kritik atas anomali pendidikan status quo pernah dilakukan oleh Paulo Freire melalui karya akademisnya yang berjudul "Pedagogy of the Ppressed" (Pendidikan Kaum Tertindas). Ia banyak menyelenggarakan model pendidikan pembebasan. Membaca karya Freire akan membantu memahami kritik di atas. Model pendidikan modern memang diserang habis-habisan. Ada yang menuduhnya dengan menyamakan dengan pabrik (karena model penyeragamannya), model bank (karena peserta didik hanya menerima cekokan dan doktrin), terlalu bercirikan laki-laki (karena cenderung mementingkan transformasi satu arah), dan lain sebagainya.

Treatment pendidikan seperti di atas menghasilkan peserta didik yang tidak inovatif dan kreatif. Sebutan ini sebenarnya bukan barang baru. Model pendidikan modern cenderung "memperdaya" peserta didik. Padahal tujuan pendidikan seharusnya menjadikan mereka agar lebih berdaya. Dalam bahasa agama sering disebut dengan istilah ‘insan kamil’ (manusia sempurna).

Hal yang dimaksud "memperdaya" adalah bagaimana peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan malah tidak lebih kreatif dan inovatif. Tidak lebih cerdas dari balita. Mereka lebih suka menjadi konsumen tinimbang produsen, lebih suka ‘melamar’ kerja daripada ‘mencipta’ pekerjaan, lebih suka menjadi pegawai yang necis (meski bergaji kecil) daripada pekerja lapangan (meski berpendapatan besar), dan seterusnya.

Disorientasi Pendidikan
Peluncuran "merdeka mengajar" adalah gagasan yang menarik dengan basis paradigma pendidikan kritis. Namun, dalam menerjemahkan ke dalam bahasa kebijakan yang lebih operasional akan ditemukan banyak kesulitan. Sebab, hampir sebagian besar pemangku kebijakan menggunakan paradigma berbeda. Maka itu, jika pelaku dan penerjemah kebijakan adalah orang yang lama hidup dan dibesarkan dengan paradigma positivisme dan pragmatisme, saya yakin, konsep merdeka mengajar akan mengalami disorientasi (salah arah).

Kebijakan pendidikan mengalami disorientasi karena tidak paralel dengan paradigma yang menyertainya. Sebagai contoh adalah gagasan menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Namun, yang ada bukan RPP yang sederhana, justru RPP dengan font yang lebih kecil. Ada juga memperpendek masa studi pada jenjang tertentu dan ada juga menggelindingkan gagasan kuliah tanpa skripsi serta lain sebagainya.

Perlu daya imajinasi tinggi untuk menyatukan dua paradigma yang berseberangan tersebut dalam sebuah kebijakan. Para ahli harus dipertemukan dengan mengesampingkan egoisme intelektualnya. Kita semua berharap jalan keluar yang dipilih betul-betul sesuai dengan harapan kita semua.