Cegah Korupsi, Mendagri Minta Daerah Gunakan ADM

Jum'at, 31 Januari 2020 - 16:27 WIB
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Minta Daerah Gunakan ADM
A A A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beraharap daerah menggunakan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur 2020 dan Launching Anjungan Dukcapil Mandiri Provinsi Jawa Timur “Jatim Smart Province” di Grand City Surabaya Jawa Timur.

"Harapan kita tentunya ini bisa digunakan dan didorong agar kepala daerah masing-masing supaya memiliki mesin ini, jadi jangan khawatir ini mainannya Kemendagri karena ini sudah menggunakan e-katalog, silakan berhubungan dengan e-katalog nya tanpa berhubungan dengan Kemendagri," katanya melalui siaran pers yang diterima SINDOnews, Jumat (31/1/2020).

Dia mengatakan ADM memiliki fungsi strategis dalam mencegah korupsi. Pasalnya ADM akan meminimalisasi adanya sentuhan antara petugas dan masyarakat. Dengan begitu indikasi pungutan liar (pungli) maupun korupsi menjadi berkurang.

"Hilangnya sentuhan antara manusia, masyarakat dan petugas itu sudah memperoleh peluang, karena yang disentuh mesin, mesin tidak mungkin minta amplop, kecuali ada tulisan 'amplop dulu dong'. Nah ini saya kira role model bagi sistem yang lain terutama yang dianggap strategis merah rawan korupsi, sehingga peluangnya menjadi berkurang," ujarnya.

Tito juga mengatakan ADM akan mempermudah pelayanan kepada masyarakar. Adanya ADM memungkinkan masyarakat bisa mencetak berbagai kartu identitas yang dikeluarkan Dukcapil secara mandiri. "Nah ini akan mempermudah semuanya, akan memotong birokrasi yang sulit-sulit, yang kadang dihadapi masyarakat selama ini," ungkapnya.

Mantan Kapolri itu mengapresiasi langkah Provinsi Jawa Timur yang telah menerapkan ADM mandiri. Dia berharap langkah tersebut akan diikuti oleh Pemda lainnya untuk mempermudah layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

“Jatim ini provinsi pertama, dan Magetan itu yang pertama kali mengajukan, tapi akhirnya ada empat yang serempak, Magetan, Sidoarjo, Jombang, ada empat dan semuanya di Jatim. Kadang-kadang saya hormat dengan otoritas di Jatim ya, karena selalu mengambil inisiatif, kreatif, inovatif yang sangat cepat sekali, apalagi dibantu oleh Ibu Gubernur Khofifah juga memberikan subsidi kepada mereka,” katanya.
(cip)
Berita Terkait
Kepala Badan Litbang...
Kepala Badan Litbang Kemendagri Apresiasi Semangat Inovasi Pemprov Aceh
BSKDN Tekankan Kualitas...
BSKDN Tekankan Kualitas Kepemimpinan Kepala Daerah Menentukan Kesejahteraan Masyarakat
Kepala BSKDN Beberkan...
Kepala BSKDN Beberkan 4 Fungsi Penting Command Center
Kemendagri Libatkan...
Kemendagri Libatkan Pakar Analisis Variabel dan Indikator Penilaian Kota Bersih
Dirjen Kemendagri Bertemu...
Dirjen Kemendagri Bertemu CIRDAP, Apa yang Dibahas?
Litbang Kemendagri Berubah...
Litbang Kemendagri Berubah Jadi BSKDN, Eko: Kita Harus Berkolaborasi
Berita Terkini
Pigai Usul Jabatan Utama...
Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil, Sahroni: Urusin HAM Saja
Revisi UU Polri: Batas...
Revisi UU Polri: Batas Usia dan Syarat Anggota Kompolnas Diusulkan Lebih Fleksibel
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved