Tahun Terjal Demokrasi Anak Muda Indonesia

dr. Taufan Tuarita, Sekjen PB HMI Periode 2018-2020

BERAKHIRNYA 2019 mengisahkan peristiwa-peristiwa yang mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan Indonesia. Bagi saya, tahun 2019 merupakan momentum terbesar dari kemajuan demokrasi Indonesia. Yaitu, diadakannya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 17 April 2019. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten secara bersamaan.

Sebuah catatan sejarah kepemiluan di Indonesia karena untuk pertama kalinya Pemilu secara serentak diadakan. Tentu, keberhasilan dari pelaksanaan Pemilu serentak pertama ini menjadi tolak ukur dan evaluasi pelaksanaan Pemilu selanjutnya.

Tahun 2019 adalah tahun informasi bertebaran dengan banyak, luas dan tak terbendung. Masyarakat dihadapkan dengan informasi hoaks yang sulit di interpretasi kebenarannya. Era digital telah mengantarkan pesta demokrasi 2019 menjadi perang informasi antar kubu.

Angkatan muda yaitu generasi Milenial sebagai lapisan masyarakat yang mengerti digital dan media sosial digadang-gadang menjadi pioner demokrasi. Mengingat, 40% dari total keseluruhan pemilih adalah kelompok Milenial.
Segmentasi pemilih Milenilal disematkan sebagai pemilih cerdas yang mampu mengelola informasi dengan baik.

Terkhususnya, kampanye dari dua kubu calon presiden menjadikan isu Milenial menjadi isu utama dibandingkan pada isu lainnya. Dua kesimpulan yang bisa saya ambil dari proses tersebut mengingat besaran dari jumlah kelompok Milenial.

Pertama sebagai kelompok dominan dari keseluruhan pemilih yaitu 40%, kelompok Milenial adalah kekuatan penentu dari sebuah kemenangan atau kekalahan. Karena, 40% Milenial adalah segmentasi terbesar dari kelompok lainnya.

Kedua, penetrasi internet mampu menembus setengah pemilih dari setiap Provinsi. Artinya, menggunakan kekuatan Milenial yang melek internet adalah kemenangan awal dari kepercayaan publik melalui penyebaran informasi di media sosial jaringan internet.

Revolusi 4.0 adalah sebuah proses yang tidak bisa dihindari. Indonesia, terkhususnya pemerintahan dan anak mudanya dihadapkan pada tantangan, mampu atau tidak bertranformasi digital? Era 4.0 adalah era digitalisasi yang menawarkan efesiensi dan kecepatan informasi.

Pengelolaan birokrasi dihadapkan pada tantangan kemajuan, dengan konsep sederhana melalui digitalisasi yaitu memberikan efesiensi. Bisnis-bisnis start-up berkembang dengan pesat. Anak-anak muda melakukan inovasi-inovasi. Ihwal, saya melihat pemerintah kesulitan melakukan regulasi pada ekonomi digital.

Di beberapa seminar, banyak orang yang mengritik digitalisasi adalah sebuah proses kemajuan yang tidak baik. Mengingat, banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang sudah berdiri puluhan tahun kewalahan menghadapi percepatan ekonomi yang dikelola oleh sebagian kelompok kecil orang namun menjanjikan dan menghasilkan.

Alhasil, semua menrongrong kepada pemerintah agar penguatan regulasi diperketat. Orang-orang yang berada di perusahaan lama kebingungan menghadapi kemajuan ekonomi secara pesat. Tim pakar ahlipun sulit menganalisa dari perkembangan teknologi yang menghasilkan perubahan ekonomi yang cepat. Kebingungan inilah yang disebut dengan Disrupsi.

Fenomena Disrupsi tidak hanya terjadi pada kelompok pengusaha di sektor ekonomi. Di beberapa negara, proses digitalisasi telah terbukti memberikan efesiensi luar biasa terhadap proses organisasi/kelembagaan. Semua informasi tersedia dengan mudah melalui website jaringan internet. Waktu kerja jauh lebih sedikit dan tenaga kerja tidak terkuras lebih.

Bonus Demografi juga menjadi poin penting dari syarat kemajuan Indonesia. Pada 2030 indonesia diprediksi sudah mengalami masa bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif yaitu berusia 15-64 tahun lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif yaitu berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia, sebesar 297 juta jiwa.

Jumlah yang besar harus diiiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang hebat. Dari 64% angka bonus Demografi tetap didominasi oleh kelompok Milenial. Prediksi dari banyak pengamat ekonomi mengatakan Indonesia akan berada pada posisi nomor empat secara global. Negara-negara eropa di dunia akan dilampaui oleh Indonesia pada 2030. Namun, semua itu tetaplah sebuah pekerjaan berat.

Pembangunan sumber daya manusia terus digulirkan dan strategi pembangunan sumber daya manusia terus di uji dan diperdebatkan mulai dari warung-warung kopi sampai forum ilmiah.

Beberapa kementerian berpacu menggagas strategi menuju sumber daya manusia unggul seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi. Kementerian Tenaga Kerja terus meningkatkan kualitas pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) sedangkan pembangunan infrastruktur digenjot benar-benar merata. Anggaran Dana Desa di jadikan kekuatan pembangunan dari pinggir.

Menariknya, dari sekian banyak perdebatan dari lembaga terkait yang menjurus kepada capaian sumber daya manusia unggul tetap mengerucut kepada satu lembaga yaitu Kementrian Pendidikan. Lantas seperti apa strategi yang digunakan oleh Menteri Pendidikan yang baru menghadapi tantangan era digital dengan bonus Demografi yang sangat besar.

Pidato Menteri Pendidikan Nadiem Makariem banyak menuai pro dan kontra. Dalam naskah pidatonya yang akan disampaikan pada saat peringatan Hari Guru. Poinnya, Nadiem sangat menyanyangkan waktu guru banyak terkuras mengurusi hal administrasi dari pada peningkatan kapasitas anak didik. Tidak hanya itu, terobosan Nadiem yang juga menjadi isu setiap tahunnya di kalangan pendidik ialah penghapusan Ujian Nasional.

Nadiem, mewacanakan pergantian sistem Ujian Nasional menggunakan Assessmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Penggantian sistem Ujian nasional tersebut merupakan bagian dari kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” yang digagas Nadiem.

Nadiem menguraikan masalahnya, “bahwa ujian nasional terlalu fokus pada kemampuan menghapal dan membebani siswa, orang tua dan guru”. Selain itu Ujian nasional dianggap tidak menyentuh kemampuan kognitif dan karakter siswa.

Sekilas, kita melihat nadiem benar-benar memahami kebutuhan dari pendidikan generasi hari ini menghadapi tantangan era digital. Penilaian dititikberatkan kepada literasi dan numerasi yang mencakup seluruh bagian pelajaran diringkas dengan efektif. Dan, sistem yang baru tersebut akan diterapkan pada tahun 2021. Sebuah wacana yang selalu menjadi perdebatan setiap tahun pelajaran.

Tahun 2019 mengisahkan mengantarkan Indonesia pada gerbang-gerbang pembuka kemajuan sekaligus pekerjaan rumah yang berat. Demokrasi Indonesia terus diuji. Semenjak Reformasi, perdebatan dari tatanan berdemokrasi terus mengalami ujian. Wacana-wacana baru maupun yang sudah pernah ada dan dilaksanakanpun datang kembali. Sederhana, sistem yang baru tidak benar-benar sukses sesuai yang dicitakan. Wacana pengembalian pemilihan Presiden di parlemenpun mencuat ke publik. Dari itu semua, perjalanan demokrasi Indonesia benar benar di uji.

Bonus Demografi adalah peluang kemajuan sekaligus boomerang untuk Indonesia. Besarnya angkatan produktif jika tidak diimbangi oleh kualitas yang baik maka tidak akan berarti. Secara tidak langsung, pemerintah benar-benar di uji untuk melahirkan terobosan. Strategi yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan efektif. Mengingat, momentum bonus Demografi benar-benar sudah dekat, ibarat bom waktu, dia hanya menunggu waktu saja untuk meledak.