Ada Dewan Pengawas, KPK Dinilai Bisa Gigit Lawan Politik Penguasa

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bisa menjadi alat penguasa untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya, dengan adanya dewan pengawas. Pasalnya, dewan pengawas ditunjuk oleh presiden.

Sehingga, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai bisa saja ada titipan kasus tertentu dari pihak Istana Kepresidenan kepada dewan pengawas KPK. "Sepanjang kewenangannya diangkat oleh presiden, potensinya sangat besar," ujar Fickar usai diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk Babak Baru KPK di Hotel Ibis, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2019).

Dia menilai mungkin nantinya tidak ada persoalan pada dewan pengawas KPK saat ini karena Presiden Jokowi adalah orang baik. "Kalau presidennya nanti siapa gitu, itu lah yang saya bilang, KPK bisa menjadi alat penggigit lawan politik, seperti yang di China, di China itu hukumannya mati, tapi yang mati itu lawan politik semua," ungkapnya.

Sementara, koalisi pemerintah nantinya dinilai akan dilindungi KPK. Diketahui, Presiden Jokowi telah menunjuk Tumpak Hatorangan Panggabean, Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, dan Syamsuddin Haris sebagai dewan pengawas KPK. (Baca juga: Politikus PKS Nilai Dewan Pengawas KPK Berpotensi Bermasalah )

Di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin, mereka diambil sumpahnya. Adapun Ketuanya adalah Tumpak Hatorangan Panggabean.