Dewas KPK Beri 571 Izin Penyadapan, Penggeledahan hingga Penyitaan
Kamis, 07 Januari 2021 - 16:30 WIB
loading...
Selama tahun 2020 Dewan Pengawas KPK telah memberikan sebanyak 571 izin penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan terkait tindak pidana korupsi. Foto/Dewas KPK/SINDOnews/Eko Purwanto
A
A
A
JAKARTA - Selama tahun 2020 Dewan Pengawas ( Dewas ) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah memberikan sebanyak 571 izin penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan terkait tindak pidana korupsi.
(Baca juga: Snowden Menang, Penyadapan Massal NSA Dinyatakan Melanggar Hukum)
Anggota Dewas KPK , Albertina Ho mengungkapkan, dari 571 izin yang diberikan, 132 terkait izin penyadapan, 62 izin terkait penggeledahan dan 377 izin terkait penyitaan.
(Baca juga: Usul 4 Poin dalam RUU Kejaksaan, Kejagung Ingin Punya Wewenang Penyadapan)
"Dewas bisa memberikan izin atau tidak memberikan izin. Memberikan izin atau tidak memberikan izin pasti akan dijawab oleh Dewas dalam bentuk tertulis terhadap permohonan yang diajukan," ujar Albertina dalam jumpa pers di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (7/1/2021).
(Baca juga: Bertemu Pimpinan dan Dewas KPK, Komisi III DPR Bahas soal Penyadapan)
Seluruh permohonan dimaksud diberikan izin oleh Dewan Pengawas KPK dalam rentang waktu kurang dari 24 jam. Pada umumnya proses pemberian izin oleh Dewan Pengawas hanya berlangsung sekitar 4-6 jam.
(Baca juga: Snowden Menang, Penyadapan Massal NSA Dinyatakan Melanggar Hukum)
Anggota Dewas KPK , Albertina Ho mengungkapkan, dari 571 izin yang diberikan, 132 terkait izin penyadapan, 62 izin terkait penggeledahan dan 377 izin terkait penyitaan.
(Baca juga: Usul 4 Poin dalam RUU Kejaksaan, Kejagung Ingin Punya Wewenang Penyadapan)
"Dewas bisa memberikan izin atau tidak memberikan izin. Memberikan izin atau tidak memberikan izin pasti akan dijawab oleh Dewas dalam bentuk tertulis terhadap permohonan yang diajukan," ujar Albertina dalam jumpa pers di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (7/1/2021).
(Baca juga: Bertemu Pimpinan dan Dewas KPK, Komisi III DPR Bahas soal Penyadapan)
Seluruh permohonan dimaksud diberikan izin oleh Dewan Pengawas KPK dalam rentang waktu kurang dari 24 jam. Pada umumnya proses pemberian izin oleh Dewan Pengawas hanya berlangsung sekitar 4-6 jam.
Lihat Juga :
