Chatib Basri di Ajang Perang Ideologi Ekonomi
Senin, 08 Juni 2026 - 13:35 WIB
loading...
Ichsanuddin Noorsy, Ekonom dan Pengamat Ekonomi. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
Ichsanuddin Noorsy
Ekonom dan Pengamat Ekonomi
M Arief Pranoto
Pengamat Geopolitik
LEBIH dari lima belas tahun lalu di pelbagai forum publik, ekonom Chatib Basri pernah menyampaikan sejumlah pernyataan yang bagi sebagian orang terdengar realistis dan modern, namun juga kontroversial. Dan jika dicermati lebih dalam, pernyataan-pernyataan tersebut memperlihatkan cara pandang yang cenderung mengerdilkan nasionalisme, menyingkirkan moralitas dari ekonomi, dan melemahkan kepercayaan terhadap diri (bangsa)-nya sendiri.
Suatu cara pandang yang mengagumi pasar akan mencari keseimbangannya sendiri, pasar adalah penawaran permintaan yang bebas dari nilai dan moral.
Pernyataan pertama paling kontroversial adalah: "Kantongi nasionalisme-mu". Ini disampaikan oleh Basri di salah satu TV saat off air dalam debat bersama Faisal Basri dan Ichsanuddin Noorsy. Kalimat ini mengandung asumsi, bahwa nasionalisme adalah hambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Padahal sejarah menunjukkan hal sebaliknya.
Hampir semua negara yang berhasil menjadi kekuatan ekonomi dunia melakukannya dengan semangat nasionalisme yang kuat. AS contohnya, ia melindungi industrinya selama puluhan tahun. Jepang membangun industri nasionalnya dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan negara. Korea Selatan mendorong konglomerasi nasional untuk menjadi pemain global.
Tidak ada satu pun dari mereka yang "mengantongi nasionalisme" ketika menentukan arah pembangunan. Pernyataan Chatib Basri ini pernah disampaikan Prof Sri Edi Swasono dan Kwik Kian Gie melalui surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum Dede ---panggilan Chatib Basri--- menggantikan Sri Mulyani karena kasus Bank Century.
Dalam konteks Indonesia, nasionalisme ekonomi merupakan amanat konstitusi. Itu jelas. Pembukaan dan pasal 33 ayat (1, 2, 3) UUD 1945 menegaskan tentang peranan negara yang dilarang diminimalkan oleh kekuatan korporasi.
Penyusunan ekonomi, pengaturan dan pendayagunaan sumberdaya serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus dikuasai negara. Tatanan sistematis struktural perekonomian dari hulu ke hilir itu digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Karenanya, menganggap nasionalisme sebagai gangguan dalam ekonomi sesungguhnya bertentangan dengan semangat dasar konstitusi.
“Kita tidak mungkin kembali ke era merkantilisme,” katanya meyakinkan.
Menariknya, kaum neolib termasuk Chatib Basri berjuang terus menerus menerapkan prinsip liberalisme perekonomian, di tengah geliat AS karena neoliberalnya dikalahkan China dengan kapitalisme negara, BUMN.
Jika kini membaca koran Wall Street Jounal dan media Bloomberg pekan lalu, kapitalisme bingung menghadapi perekonomian global yang "memaksa” negara melakukan intervensi dari sumberdaya hingga ke harga komoditas.
Kapitalisme dipaksa tunduk pada kepentingan nasional sebagaimana Trump menunjukkan saat menetapkan tarif dan membawa 18 petinggi korporasi ke Beijing pada 13-15 Mei 2026. Ia secara vulgar memperjuangkan kepentingan nasionalisme AS tanpa peduli siapa yang dihadapinya.
Bahkan saat frasa American First dikemukakan, orang mengatakan, jargon itu sebenarnya sudah dimulai sejak era Reagan. Hal ini menandakan bahwa pergulatan “corporate versus state”, “market versus country” sudah lama berjalan.
Bahkan jika mundur ke abad pertengahan, itulah perebutan pengaruh antara orang kaya dengan gereja dan negara. Orang kaya yang direpresentasikan dengan korporasi kapitalisme telah memenangkan pergumulan itu sejak fiat money menjadi kata kuncinya dan mereka kuasai. Maka sistem riba pun mulai mendominasi.
Pernyataan kedua bahkan lebih problematis: "Jangan bicara moral dalam ekonomi." Jika moral dipisahkan dari ekonomi, maka apa yang tersisa selain perhitungan untung-rugi? Dengan logika seperti itu, eksploitasi sumber daya alam, penggusuran rakyat kecil, monopoli korporasi, hingga ketimpangan ekstrem dapat dianggap wajar selama menghasilkan efisiensi ekonomi.
Ekonom dan Pengamat Ekonomi
M Arief Pranoto
Pengamat Geopolitik
LEBIH dari lima belas tahun lalu di pelbagai forum publik, ekonom Chatib Basri pernah menyampaikan sejumlah pernyataan yang bagi sebagian orang terdengar realistis dan modern, namun juga kontroversial. Dan jika dicermati lebih dalam, pernyataan-pernyataan tersebut memperlihatkan cara pandang yang cenderung mengerdilkan nasionalisme, menyingkirkan moralitas dari ekonomi, dan melemahkan kepercayaan terhadap diri (bangsa)-nya sendiri.
Suatu cara pandang yang mengagumi pasar akan mencari keseimbangannya sendiri, pasar adalah penawaran permintaan yang bebas dari nilai dan moral.
Kantongi Nasionalisme-mu
Pernyataan pertama paling kontroversial adalah: "Kantongi nasionalisme-mu". Ini disampaikan oleh Basri di salah satu TV saat off air dalam debat bersama Faisal Basri dan Ichsanuddin Noorsy. Kalimat ini mengandung asumsi, bahwa nasionalisme adalah hambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Padahal sejarah menunjukkan hal sebaliknya.
Hampir semua negara yang berhasil menjadi kekuatan ekonomi dunia melakukannya dengan semangat nasionalisme yang kuat. AS contohnya, ia melindungi industrinya selama puluhan tahun. Jepang membangun industri nasionalnya dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan negara. Korea Selatan mendorong konglomerasi nasional untuk menjadi pemain global.
Tidak ada satu pun dari mereka yang "mengantongi nasionalisme" ketika menentukan arah pembangunan. Pernyataan Chatib Basri ini pernah disampaikan Prof Sri Edi Swasono dan Kwik Kian Gie melalui surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum Dede ---panggilan Chatib Basri--- menggantikan Sri Mulyani karena kasus Bank Century.
Dalam konteks Indonesia, nasionalisme ekonomi merupakan amanat konstitusi. Itu jelas. Pembukaan dan pasal 33 ayat (1, 2, 3) UUD 1945 menegaskan tentang peranan negara yang dilarang diminimalkan oleh kekuatan korporasi.
Penyusunan ekonomi, pengaturan dan pendayagunaan sumberdaya serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus dikuasai negara. Tatanan sistematis struktural perekonomian dari hulu ke hilir itu digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Karenanya, menganggap nasionalisme sebagai gangguan dalam ekonomi sesungguhnya bertentangan dengan semangat dasar konstitusi.
“Kita tidak mungkin kembali ke era merkantilisme,” katanya meyakinkan.
Menariknya, kaum neolib termasuk Chatib Basri berjuang terus menerus menerapkan prinsip liberalisme perekonomian, di tengah geliat AS karena neoliberalnya dikalahkan China dengan kapitalisme negara, BUMN.
Jika kini membaca koran Wall Street Jounal dan media Bloomberg pekan lalu, kapitalisme bingung menghadapi perekonomian global yang "memaksa” negara melakukan intervensi dari sumberdaya hingga ke harga komoditas.
Kapitalisme dipaksa tunduk pada kepentingan nasional sebagaimana Trump menunjukkan saat menetapkan tarif dan membawa 18 petinggi korporasi ke Beijing pada 13-15 Mei 2026. Ia secara vulgar memperjuangkan kepentingan nasionalisme AS tanpa peduli siapa yang dihadapinya.
Bahkan saat frasa American First dikemukakan, orang mengatakan, jargon itu sebenarnya sudah dimulai sejak era Reagan. Hal ini menandakan bahwa pergulatan “corporate versus state”, “market versus country” sudah lama berjalan.
Bahkan jika mundur ke abad pertengahan, itulah perebutan pengaruh antara orang kaya dengan gereja dan negara. Orang kaya yang direpresentasikan dengan korporasi kapitalisme telah memenangkan pergumulan itu sejak fiat money menjadi kata kuncinya dan mereka kuasai. Maka sistem riba pun mulai mendominasi.
Jangan Bicara Moral dalam Ekonomi
Pernyataan kedua bahkan lebih problematis: "Jangan bicara moral dalam ekonomi." Jika moral dipisahkan dari ekonomi, maka apa yang tersisa selain perhitungan untung-rugi? Dengan logika seperti itu, eksploitasi sumber daya alam, penggusuran rakyat kecil, monopoli korporasi, hingga ketimpangan ekstrem dapat dianggap wajar selama menghasilkan efisiensi ekonomi.
Lihat Juga :
