Pemerintah Tak Netral di Munas Golkar, Bisa Jadi Bumerang Buat Presiden Jokowi

JAKARTA - Sejumlah pihak dari kalangan istana atau 'Tangan Istana' disebut-sebut ikut bermain dalam pertarungan calon ketua umum di Munas Golkar. Sejumlah menteri Jokowi bahkan disebut mempengaruhi pemilik suara di Munas untuk memilih Airlangga Hartarto.

Direktur Indonesia Public Institute Karyono Wibowo mengatakan, seharusnya pemerintah dalam hal ini netral. Dan ini idealnya.

Pasalnya, masih kata dia, jika tidak netral, maka bisa saja menimbulkan kekecewaan kepada faksi yang ada di tubuh partai berlambang pohon beringin itu. Di mana, saat ini seluruh kader Golkar menaruh kepercayaan kepada Presiden Jokowi.

"Memang sebaiknya dan idealnya Presiden mestinya netral. Karena jangan sampai kemudian kekecewaan dari faksi yang ada di dalam Golkar," kata Karyono kepada wartawan, Senin (2/12/2019).

Dia pun menuturkan, jika sudah ada yang kecewa, maka bisa menyebabkan gejolak politik. "Kalau ada yang kecewa, bisa menimbulkan gejolak politik. Meskipun, tidak terlalu besar. Ini menimbulkan kegaduhan politik, kebisingan politik, kegaduhan publik," tukasnya.

Bahkan, masih kata dia, jika rasa kekecewaan akibat manuver para menteri dan Jokowi dalam mendukung salah satu pasangan calon, kemudian menimbulkan perpecahan, maka yang jelas dirugikan adalah pemerintah. Dalam hal ini Jokowi sendiri.

"Secara tidak langsung Presiden dirugikan, karena Golkar adalah partai pendukung pemerintahan," pungkasnya.

Sebelumnya, menteri Jokowi disebut turun tangan untuk memastikan kemenangan Airlangga Hartarto dalam Munas Golkar. Empat menteri Jokowi itu adalah Luhut Pandjaitan, Agus Gumiwang Kartasasmita, Pramono Anung dan Pratikno.

Mereka disebut-sebut berperan mengumpulkan para DPD I Partai Golkar. Para pemilik suara di Munas itu dikumpulkan di Hotel Keraton, Jalan MH Thamrin, Jakarta belum lama ini. 34 DPD I Golkar dikabarkan hadir.