Kubu Bamsoet Ancam Bikin Munas Golkar Sendiri
Senin, 25 November 2019 - 15:57 WIB
Kubu Bamsoet Ancam Bikin Munas Golkar Sendiri
A
A
A
JAKARTA - Dinamika yang terjadi di internal Partai Golkar menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) pada 3-6 mendatang kian menghangat.
Kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai persiapan Munas 2019 semakin tidak kondusif. Hal ini akibat adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam pelaksanaan munas.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar yang juga anggota Tim 9 Penggalangan Opini dan Media Massa kubu Bamsoet, Viktus Murin mengajak seluruh DPD Partai Golkar (DPD I dan DPD II) di Indonesia, dan seluruh stakeholders Partai Golkar untuk berinisiatif sekaligus proaktif untuk melakukan penyelamatan tata kelola partai agar Partai Golkar tidak semakin terpuruk.
”Apabila berbagai bentuk pelanggaran AD/ART serta ketentuan peraturan organisasi dan konvensi dalam hal tata kelola partai tetap dilakukan oleh rezim Airlangga Hartarto maka kami pastikan bahwa pengurus DPP Partai Golkar yang berada di barisan pendukung Bamsoet, siap melaksanakan atau menggelar munas yang sesuai dan atau tidak bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar,” ujar Viktus Murin kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/11/2019).
Viktus mengatakan, menjelang Munas, banyak tahapan dan proses persiapan pelaksanaannya mengalami banyak anomali atau keanehan yang melenceng dari substansi ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
”Kami menyaksikan dan merasakan adanya intrik-intrik politik yang tidak elok dari rezim Ketua Umum Airlangga Hartarto yang bertendensi memanipulasi makna musyawarah untuk mufakat sebagai aklamasi dan atau calon tunggal,” katanya.
Hal ini, lanjut Viktus, tampak jelas dalam skenario pemandangan umum DPD I, organisasi sayap, dan Hasta Karya pada forum Rapimnas Partai Golkar yang telah berlangsung di Jakarta pada 14 November 2019.
”Indikasi rekayasa dukungan DPD I kepada Saudara Airlangga Hartarto pun terbukti setelah Rapimnas usai, yakni munculnya reaksi penolakan dari DPD-DPD II (kabupaten/kota) terhadap klaim dukungan ketua DPD I (provinsi) dalam forum Rapimnas,” katanya.
Anggota Tim 9 yang juga anggota Badan Kajian Strategis dan Intelijen DPP Golkar, Cyrillus Kerong mengatakan saat ini masih menunggu respons dari kubu Airlangga.
Jika tetap tidak mengindahkan peringatan agar melaksanakan munas sesuai dengan AD/ART partai maka pihaknya akan menggelar Munas sendiri yang sesuai AD/ART partai.
”Kami tidak menggunakan terminologi Munas tandingan, itu bahasanya teman-teman media. Kami menyebutnya munas yang sesuai AD/ART. Kalau munas tidak sesuai AD/ART, buat apa diikuti,” katanya.
Kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai persiapan Munas 2019 semakin tidak kondusif. Hal ini akibat adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam pelaksanaan munas.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar yang juga anggota Tim 9 Penggalangan Opini dan Media Massa kubu Bamsoet, Viktus Murin mengajak seluruh DPD Partai Golkar (DPD I dan DPD II) di Indonesia, dan seluruh stakeholders Partai Golkar untuk berinisiatif sekaligus proaktif untuk melakukan penyelamatan tata kelola partai agar Partai Golkar tidak semakin terpuruk.
”Apabila berbagai bentuk pelanggaran AD/ART serta ketentuan peraturan organisasi dan konvensi dalam hal tata kelola partai tetap dilakukan oleh rezim Airlangga Hartarto maka kami pastikan bahwa pengurus DPP Partai Golkar yang berada di barisan pendukung Bamsoet, siap melaksanakan atau menggelar munas yang sesuai dan atau tidak bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar,” ujar Viktus Murin kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/11/2019).
Viktus mengatakan, menjelang Munas, banyak tahapan dan proses persiapan pelaksanaannya mengalami banyak anomali atau keanehan yang melenceng dari substansi ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
”Kami menyaksikan dan merasakan adanya intrik-intrik politik yang tidak elok dari rezim Ketua Umum Airlangga Hartarto yang bertendensi memanipulasi makna musyawarah untuk mufakat sebagai aklamasi dan atau calon tunggal,” katanya.
Hal ini, lanjut Viktus, tampak jelas dalam skenario pemandangan umum DPD I, organisasi sayap, dan Hasta Karya pada forum Rapimnas Partai Golkar yang telah berlangsung di Jakarta pada 14 November 2019.
”Indikasi rekayasa dukungan DPD I kepada Saudara Airlangga Hartarto pun terbukti setelah Rapimnas usai, yakni munculnya reaksi penolakan dari DPD-DPD II (kabupaten/kota) terhadap klaim dukungan ketua DPD I (provinsi) dalam forum Rapimnas,” katanya.
Anggota Tim 9 yang juga anggota Badan Kajian Strategis dan Intelijen DPP Golkar, Cyrillus Kerong mengatakan saat ini masih menunggu respons dari kubu Airlangga.
Jika tetap tidak mengindahkan peringatan agar melaksanakan munas sesuai dengan AD/ART partai maka pihaknya akan menggelar Munas sendiri yang sesuai AD/ART partai.
”Kami tidak menggunakan terminologi Munas tandingan, itu bahasanya teman-teman media. Kami menyebutnya munas yang sesuai AD/ART. Kalau munas tidak sesuai AD/ART, buat apa diikuti,” katanya.
(dam)
