PR Besar Menteri ESDM

Kamis, 24 Oktober 2019 - 16:15 WIB
PR Besar Menteri ESDM
PR Besar Menteri ESDM
A A A
Bisman Bhaktiar
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Energi Pertambangan (PUSHEP) Jakarta

ARIFIN Tasrif resmi menjabat sebagai menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Pengumuman dan pelantikan telah dilakukan secara resmi di Istana Negara bersama menteri kabinet Indonesia Maju. Munculnya nama Arifin Tasrif cukup mengejutkan, mengingat selama ini nama Arifin Tasrif relatif jarang disebut sebagai kandidat Menteri ESDM.

Sebagaimana menteri ESDM sebelumnya, Presiden Jokowi lebih memilih kalangan profesional untuk menduduki kursi Menteri ESDM. Arifin Tasrif sementara ini juga dinilai relatif independen dan tidak mempunyai kedekatan khusus dengan kekuatan politik serta kekuatan ekonomi tertentu.

Sosok Arifin Tasrif bukan dari kalangan energi dan sumber daya mineral, sehingga tentunya Menteri Arifin Tasrif harus cepat belajar atas masalah-masalah di Kementerian ESDM.

PR di Bidang Legislasi
Pekerjaan Rumah (PR) besar menanti Menteri Arifin Tasrif, terutama masalah hukum sektor energi dan sumber daya mineral. Pusat Studi Hukum Dan Energi Pertambangan (PUSHEP) mencatat, paling tidak ada 4 Rancangan Undang-undang (RUU) sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi tanggungjawab Menteri ESDM bersama DPR RI untuk diselesaikan.

Pertama, RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). RUU Minerba ini merupakan salah satu RUU yang menjadi isu tuntutan aksi demo oleh ribuan mahasiswa di DPR beberapa waktu lalu. Masyarakat menilai DPR RI dan Pemerintah saat itu akan memaksakan pembahasan RUU Minerba diselesaikan secara instan, padahal banyak masalah dengan RUU Minerba.



Masalah tersebut di antaranya tidak mengakomodir hak-hak masyarakat dalam usaha pertambangan dan diduga bahwa RUU Minerba merupakan titipan kepentingan kelompok usaha tertentu untuk melanggengkan usahanya di sektor pertambangan. Selain itu, tidak kompaknya antar kementerian terhadap DIM RUU Minerba, yaitu belum selarasnya pandangan Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM tentang masalah hilirisasi pertambangan.

Hal ini tentunya tugas berat bagi Menteri ESDM, sehingga banyak hal yang harus dievaluasi dari substansi RUU Minerba. Diharapkan Menteri Arifin Tasrif membuka ruang partisipasi publik dan mengembalikan RUU Minerba pada koridor konstitusi dan kepentingan nasional.

Kedua, RUU Minyak dan Gas Bumi (Migas). RUU ini sudah hampir 10 tahun masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2010, namun hingga kini tidak jelas nasib penyelesaiannya. Terakhir DPR RI telah menyusun draf RUU Migas namun Pemerintah tidak siap dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sehingga pembahasan tidak kunjung dapat dilaksanakan.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1501 seconds (11.252#12.26)