Drajad Wibowo Sebut Sejak Awal PAN di Luar Pemerintahan
Rabu, 23 Oktober 2019 - 15:33 WIB
Drajad Wibowo Sebut Sejak Awal PAN di Luar Pemerintahan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo mengatakan bahwa partainya sejak awal menegaskan berada di luar pemerintahan.
Maka itu, dia heran dengan beberapa elite PAN yang mempertimbangkan untuk masuk kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
"PAN memang sejak awal sudah menegaskan berada di luar pemerintahan. Berkali-kali saya sampaikan, kader PAN ikut nasihat Pak Amien. Tenan tho? Justru saya heran kenapa sebelum ini ada beberapa pihak yang menimbang-nimbang PAN masuk kabinet," ujar Drajad Wibowo dihubungi wartawan, Rabu (23/10/2019).
Adapun menteri di kabinet, dia mengakui hak prerogatif Presiden Jokowi. Dikatakannya, PAN akan melihat integritas dan kinerja para menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf.
PAN akan mengapresiasi menteri yang kinerjanya bagus. Sebaliknya, PAN akan mengkritisi secara obyektif menteri yang kinerjanya tidak bagus.
"Kalau dia menjual kekayaan negara, korupsi atau hal lain yang merugikan negara, ya kita bertindak tegas untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, termasuk melalui jalur hukum," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, demokrasi di seluruh dunia memerlukan checks and balances. Diketahui, susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf telah dilantik. Namun, tidak ada satupun perwakilan dari PAN.
"PAN mengambil peran itu agar demokrasi kita sehat, agar akuntabilitas pemerintahan terjaga dengan bagus, dan agar rakyat mendapat alternatif kebijakan yang lebih baik," pungkasnya.
Maka itu, dia heran dengan beberapa elite PAN yang mempertimbangkan untuk masuk kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
"PAN memang sejak awal sudah menegaskan berada di luar pemerintahan. Berkali-kali saya sampaikan, kader PAN ikut nasihat Pak Amien. Tenan tho? Justru saya heran kenapa sebelum ini ada beberapa pihak yang menimbang-nimbang PAN masuk kabinet," ujar Drajad Wibowo dihubungi wartawan, Rabu (23/10/2019).
Adapun menteri di kabinet, dia mengakui hak prerogatif Presiden Jokowi. Dikatakannya, PAN akan melihat integritas dan kinerja para menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf.
PAN akan mengapresiasi menteri yang kinerjanya bagus. Sebaliknya, PAN akan mengkritisi secara obyektif menteri yang kinerjanya tidak bagus.
"Kalau dia menjual kekayaan negara, korupsi atau hal lain yang merugikan negara, ya kita bertindak tegas untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, termasuk melalui jalur hukum," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, demokrasi di seluruh dunia memerlukan checks and balances. Diketahui, susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf telah dilantik. Namun, tidak ada satupun perwakilan dari PAN.
"PAN mengambil peran itu agar demokrasi kita sehat, agar akuntabilitas pemerintahan terjaga dengan bagus, dan agar rakyat mendapat alternatif kebijakan yang lebih baik," pungkasnya.
(maf)
