Stabilitas Politik dan Demokrasi Digital

loading...
Stabilitas Politik dan Demokrasi Digital
Stabilitas Politik dan Demokrasi Digital
A+ A-
M Alfan Alfian Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

dan Pengurus Pusat HIPIIS

PADA 8 Oktober 2019, berbagai media massa arus utama memberitakan pascakerusuhan yang memicu banyaknya pengungsi, kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah dan perkantoran di Wamena, Papua, mulai pulih. Aktivitas ekonomi juga semakin membaik. Negara hadir melalui jaminan keamanan dan ketertiban.

Pemberitaan-pemberitaan demikian cukup memberikan optimisme ketimbang silang sengkarutnya di media sosial yang sering kali tak terkontrol dan fatal. Tak terkontrol yang dimaksud ialah karena begitu banyaknya orang mengunggah sesuatu dan mengomentarinya sehingga yang sering timbul ialah pesta pora hoaks merunyamkan keadaan. Hoaks kini telah menjadi pemicu kerusuhan paling efektif.



Dari perspektif pembangunan politik (political development), fenomena pemulihan keadaan di Wamena tersebut mencerminkan tercegahnya suatu kondisi kemerosotan (political decay). Samuel P Huntington dalam bukunya yang telah menjadi klasik Political Order in Changing Societies (1968) memberi pesan pentingnya stabilitas politik di negara-negara berkembang. Sekian tahun kemudian, Francis Fukuyama mengingatkan kembali gagasan Huntington itu dalam Political Order and Political Decay (2014) sebagai hal yang masih demikian relevan untuk abad kita. Tatanan politik yang stabil demokratis itulah seharusnya diikhtiarkan.

Hal menarik untuk kita garis bawahi ialah buku Huntington dipakai ketika partisipasi masyarakat dalam demokrasi belum melibatkan peranti telepon pintar (smartphone) yang dimiliki oleh hampir semua orang saat ini. Pola partisipasi politik, kini sudah jauh bergeser dari pola mobilisasi yang bisa berlangsung secara supercepat. Kajian-kajian mengenai sosial media sebagai media penggalang solidaritas digital lantas menggerakkan suatu "revolusi" yang menggerakkan massa "emosional" telah banyak dilakukan. Fenomena musim semi Arab dalam satu dekade belakangan, barang kali paling banyak mengaitkannya dengan konteks revolusi digital. Apa yang terjadi di Hong Kong belakangan ini ketika demonstrasi besar-besaran terjadi dan belum sepenuhnya mereda, juga sangat terkait dengan media sosial.

Bagaimana semua itu dikaitkan dengan konteks Huntington dan Fukuyama yang cenderung memperkuat pendekatan kelembagaan? Sistem berjalan mana kala lembaga-lembaga fungsional dan berperan dalam mekanisme interaksional yang demokratis. Stabilitas barang kali bisa juga ditegakkan dalam sistem politik otoriter, tetapi tentu yang sedemikian itu menyimpang dari jalan demokrasi dan tidak bisa awet. Fukuyama, antara lain mempersyaratkan pentingnya peran negara, penegakan hukum (rule of law), dan akuntabilitas demokrasi dalam penguatan tatanan politik. Negara punya tanggung jawab utama dalam mewujudkan tatanan politik, tetapi itu semua dilakukan dalam koridor penegakan hukum dan pertanggung jawaban demokrasi. Karenanya, negara tak boleh sewenang-wenang pula, kecuali memakai pendekatan yang memang seharusnya.



Negara bukan entitas jangka pendek pemulih keadaan setelah terjadi kerusuhan di daerah. Negara merupakan entitas yang langgeng, karena itu perannya diharapkan juga harus optimal dalam memastikan tatanan politik berlangsung secara demokratis. Pemahaman tentang "secara demokratis" paling luas ialah mengelaborasi dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi substansial. Sedangkan paling minimal ialah sekadar memastikan demokrasi prosedural berjalan.
halaman ke-1 dari 2
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top