Mendagri Usulkan Ada Parliamentary Threshold bagi DPRD

Selasa, 13 Agustus 2019 - 08:02 WIB
Mendagri Usulkan Ada...
Mendagri Usulkan Ada Parliamentary Threshold bagi DPRD
A A A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut adanya parliamentary threshold (PT) bagi DPRD provinsi maupun kabupaten/kota agar perwakilan partai merata di semua komisi. Pasalnya saat ini masih ditemukan keterwakilan partai di DPRD belum merata.

“Enggak ada PT. Satu partai masih ada yang satu atau dua orang,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Tjahjo menyebut setidaknya minimal empat komisi yang ada di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Akan lebih baik setiap partai bisa menempatkan perwakilannya di setiap komisi.

“DPRD itu kan minimal ada komisi A, B, C, D. Kalau perwakilan anggota DPRD satu orang, itu bagaimana?” tuturnya.

Meski begitu, Tjahjo mengungkapkan bahwa hal tersebut masih sekadar usulan. Dia menambahkan akan mengkaji usulan tersebut jika memang ada usulan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Pemilu.
(kri)
Berita Terkait
Komisi II DPR Klaim...
Komisi II DPR Klaim Revisi UU Pemilu Kali Ini Bersifat Kontinu
DPR dan Pemerintah Sepakat...
DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Ditunda Sampai Desember 2020
Kemendagri Beri Akses...
Kemendagri Beri Akses Data ke Pinjol, DPR: Belum Ada Regulasi Perlindungan Data
Diharapkan Bisa Terus...
Diharapkan Bisa Terus Turunkan Kasus Corona, DPR Dukung PPKM Skala Mikro
Sikap DPR yang Tak Sejalan...
Sikap DPR yang Tak Sejalan dengan Aspirasi Publik Terkait Revisi UU Pemilu
Permasalahan Akan Muncul...
Permasalahan Akan Muncul dengan Keluarnya Revisi UU Pemilu dari Prolegnas
Berita Terkini
7 Terdakwa Kasus Suap...
7 Terdakwa Kasus Suap Sertifikasi K3 Kemnaker Dihukum 4 hingga 6,5 Tahun Penjara
Survei Poltracking:...
Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold
Dukung Naniek S Deyang...
Dukung Naniek S Deyang Pimpin BGN, Arus Bawah Prabowo Minta Program MBG Dibenahi
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
2 Pengusaha Divonis...
2 Pengusaha Divonis 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: PT KEM Korban Sistem di Kemnaker
Silmy Karim Jadi Tersangka...
Silmy Karim Jadi Tersangka KPK, Mensesneg: Kita Perang Melawan Korupsi
Infografis
Jakarta Beri Diskon...
Jakarta Beri Diskon BPHTB 50 Persen bagi Pembeli Rumah Pertama
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved