Didukung Komisi III DPR, Baiq Nuril Menangis

Rabu, 24 Juli 2019 - 19:39 WIB
Didukung Komisi III...
Didukung Komisi III DPR, Baiq Nuril Menangis
A A A
JAKARTA - Terdakwa kasus pelanggaran ITE sekaligus korban pelecehan seksual Baiq Nuril mengucap syukur dan tangisannya pecah, setelah Komisi III DPR menyampaikan persetujuannya terhadap pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas permohonan amnesti dirinya.

Hal itu dikatakan Baiq Nuril yang juga menyaksikan Rapat Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Dia berharap, keputusan Komisi III akan disahkan di paripurna.

"Alhamdulillah. Mungkin tunggu besok ya, 25 Juli untuk pembacaan di sidang paripurna. Mudah-mudahan (disetujui dan disahkan). Alhamdulillah," kata Baiq Nuril.

Baiq juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantunya sampai saat ini. "Saya hanya bisa bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih," ucap Baiq lalu tangisannya pecah.

Rasa terima kasih juga disampaikan Baiq kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. "Terima kasih (pada Presiden dan Menkumham). Itu saja. Terima kasih," ujar Baiq yang air matanya terus mengalir itu.

Sementara itu, Kuasa Hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi mengaku sangat lega setelah mendengar pertimbangan persetujuan dari Komisi III DPR. Dan lagi, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Muslim Ayub juga meminta agar mantan Kepala Sekolah Baiq Nuril yang telah melakukan pelecehan, Muslim juga ditindaklanjuti kasus hukumnya.

"Kami juga sekarang juga sedang mencoba menjalin komunikasi dengan istri Muslim yang ditelantarkan kabarnya. Tapi ini adalah hal yang cukup luar biasa," ucapnya.

"Perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan akhirnya ada hasil yang luar biasa. Dan mudah-mudahan momentum ini bisa jadi momen perlindungan terhadap perempuan khususnya dalam kekerasan seksual," tandasnya.
(maf)
Berita Terkait
Pemerintah Pastikan...
Pemerintah Pastikan Tak Intervensi Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Revisi UU ITE Harus...
Revisi UU ITE Harus Selaraskan Aspek HAM, Ketertiban Sosial, dan Keadilan
Tim Kajian UU ITE Bakal...
Tim Kajian UU ITE Bakal Undang Terlapor hingga Komnas HAM
Komnas HAM Pertanyakan...
Komnas HAM Pertanyakan Dasar Pemerintah Lakukan Revisi Terbatas UU ITE
Jamin Kebebasan Berpendapat,...
Jamin Kebebasan Berpendapat, Ini Rekomendasi Komnas HAM Atas Revisi UU ITE
Tanpa Komnas HAM dan...
Tanpa Komnas HAM dan Komnas Perempuan, Sulit Berharap Pada Tim Kajian UU ITE
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
Ini Rincian Gaji Anggota...
Ini Rincian Gaji Anggota DPR Jadi Rp65,5 Juta usai Pemangkasan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved