DPR Dorong Kampus Identifikasi Semua Penerima KIP Kuliah
loading...
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian buka suara menanggapi adanya mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang bergaya hidup hedon atau bermewah-mewahan di media sosial. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian buka suara menanggapi adanya mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang bergaya hidup hedon atau bermewah-mewahan di media sosial. Dari segi persyaratan, kata Hetifah, penerima KIP Kuliah secara umum merupakan mahasiswa/i yang memiliki akademik bagus namun memiliki keterbatasan ekonomi.
“Oleh karena itu, gaya hidup yang terkesan berlebih-lebihan dari siswa/i tersebut perlu menjadi perhatian. Pihak kampus perlu melakukan identifikasi terhadap seluruh penerima KIP Kuliah agar sesuai persyaratan yang telah ditentukan oleh Kemendikbudristek,” kata Hetifah kepada SINDOnews, Minggu (5/5/2024).
Dia menuturkan, apabila ditemukan ada penerima yang tidak sesuai, maka pihak Kampus bisa mengusulkan mahasiswa/i tersebut untuk dibatalkan sebagai penerima. Selain pihak kampus, lanjut dia, masyarakat secara umum dapat menyampaikan pengaduan kepada pihak kampus, atau kepada Kemendikbud atau dapat juga menyampaikannya Komisi X DPR.
“Dalam hal ini, jika ditemukan ada permasalahan sebagaimana viral di media, maka Komisi X DPR RI akan melakukan rapat dengan Kemendikbudristek untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujar politikus Partai Golkar ini.
Harapannya, lanjut dia, penerima KIP kuliah sesuai kriteria atau tepat sasaran. “Agar dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk dapat menempuh pendidikan tinggi,” pungkasnya.
“Oleh karena itu, gaya hidup yang terkesan berlebih-lebihan dari siswa/i tersebut perlu menjadi perhatian. Pihak kampus perlu melakukan identifikasi terhadap seluruh penerima KIP Kuliah agar sesuai persyaratan yang telah ditentukan oleh Kemendikbudristek,” kata Hetifah kepada SINDOnews, Minggu (5/5/2024).
Dia menuturkan, apabila ditemukan ada penerima yang tidak sesuai, maka pihak Kampus bisa mengusulkan mahasiswa/i tersebut untuk dibatalkan sebagai penerima. Selain pihak kampus, lanjut dia, masyarakat secara umum dapat menyampaikan pengaduan kepada pihak kampus, atau kepada Kemendikbud atau dapat juga menyampaikannya Komisi X DPR.
“Dalam hal ini, jika ditemukan ada permasalahan sebagaimana viral di media, maka Komisi X DPR RI akan melakukan rapat dengan Kemendikbudristek untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujar politikus Partai Golkar ini.
Harapannya, lanjut dia, penerima KIP kuliah sesuai kriteria atau tepat sasaran. “Agar dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk dapat menempuh pendidikan tinggi,” pungkasnya.
(rca)
Explore More