Gerindra: Wajar Kalau Menteri Prabowo-Gibran Bukan Hanya dari KIM
loading...
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai wajar kalau nantinya menteri kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bukan hanya anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ia menegaskan, penyusunan kabinet dilakukan oleh Prabowo dengan pertimbangan aspirasi yang masuk.
"Wajar juga kalau menteri beliau kelak bukan hanya dari anggota KIM. Apakah Nasdem dan PKB dapat? Nanti akan ditentukan oleh Pak Prabowo setelah menyerap aspirasi elemen-elemen bangsa," katanya saat dihubungi, Minggu (5/5/2024).
Dia pun buka suara merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut partai KIM telah membahas jatah kursi kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran. Habiburokhman mengaku tak mengetahui persis pembagian jatah menteri.
Pasalnya, pembicaraan itu hanya dilakukan oleh para ketua umum partai politik (parpol) koalisi. "Saya tidak tahu persis karena yang tahu persis isi pembicaraan para ketum tentu para ketum sendiri," ujar Habiburokhman.
Kendati demikian, dia merasa masuk akal bila format dan komposisi menteri sudah dibahas oleh para pimpinan parpol. Apalagi, katanya, sengketa hasil Pilpres 2024 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tapi masuk akal kalau format dan komposisi kabinet mulai dibahas dalam pembicaraan para ketum, karena proses MK sudah selesai. Pak Prabowo punya kelegaan waktu untuk menyusun kabinetnya, sekitar 5 bulan ke depan," pungkasnya.
"Wajar juga kalau menteri beliau kelak bukan hanya dari anggota KIM. Apakah Nasdem dan PKB dapat? Nanti akan ditentukan oleh Pak Prabowo setelah menyerap aspirasi elemen-elemen bangsa," katanya saat dihubungi, Minggu (5/5/2024).
Dia pun buka suara merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut partai KIM telah membahas jatah kursi kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran. Habiburokhman mengaku tak mengetahui persis pembagian jatah menteri.
Pasalnya, pembicaraan itu hanya dilakukan oleh para ketua umum partai politik (parpol) koalisi. "Saya tidak tahu persis karena yang tahu persis isi pembicaraan para ketum tentu para ketum sendiri," ujar Habiburokhman.
Kendati demikian, dia merasa masuk akal bila format dan komposisi menteri sudah dibahas oleh para pimpinan parpol. Apalagi, katanya, sengketa hasil Pilpres 2024 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tapi masuk akal kalau format dan komposisi kabinet mulai dibahas dalam pembicaraan para ketum, karena proses MK sudah selesai. Pak Prabowo punya kelegaan waktu untuk menyusun kabinetnya, sekitar 5 bulan ke depan," pungkasnya.
(rca)