Andai Prabowo-Jokowi Berkoalisi

Adi Prayitno
Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia

PUBLIK sedang digelayuti rasa ingin tahu (curiosity) soal ke mana arah politik Prabowo Subianto setelah berjumpa Joko Widodo (Jokowi) di Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus, Sabtu pagi lalu. Teka-teki terus bergelinding liar seiring gosip politik yang berembus kencang tak menentu. Apalagi, dalam banyak kesempatan pernyataan politik Prabowo bersayap. Satu sisi siap menjadi oposisi yang memberikan checks and balances dari luar, namun pada saat bersamaan siap pula membantu pemerintah jika dibutuhkan.

Tafsir soal "siap membantu pemerintah" menjadi objek diskursus politik yang paling banyak dibicarakan publik belakangan ini. Tafsir normatifnya, Prabowo siap membantu merealisasikan semua janji politik Jokowi tanpa pamrih. Tak ada power sharing, bukan pula konsesi politik lainnya. Kesan sederhana yang bisa diringkus, Prabowo tulus ikhlas apa adanya memobilisasi semua sumber daya politiknya turut serta membangun Indonesia adil makmur.

Tapi, politik tidak melulu menyangkut hal normatif yang tampak di permukaan. Ada aspek taktis pragmatis yang alamiah inheren melekat pada urusan kontestasi elektoral, yakni mengakumulasi kekuasaan politik dengan cara apa pun. Ilmuwan politik Harold Laswell secara eksplisit selalu mengingatkan bahwa politik hanya soal bagaimana mendapatkan kekuasaan, kapan, di mana, dan dengan cara apa. Ya, politik sesimpel itu saja, soal perebutan kekuasaan semata. Tidak lebih.

Wajar jika publik terus berspekulasi tentang kemungkinan Prabowo merapat ke Jokowi. Indikatornya terang benderang. Minimal yang bisa diukur ialah tiadanya pernyataan tegas apakah mantap beroposisi atau berkoalisi. Beda dengan kondisi pada 2014, sesaat setelah dinyatakan kalah pilpres, Prabowo langsung mengambil alih komando oposisi membentengi semua parpol pengusung agar tak "masuk angin". Upaya itu terbukti efektif memberikan perlawanan dari luar. Awal tahun berkuasa Jokowi sibuk berjibaku meladeni manuver politisi Senayan yang mayoritas dikendalikan Prabowo.

Beda dengan Pilpres 2019 kali ini. Sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan kecurangan pemilu, Prabowo langsung membubarkan koalisi. Satu sinyalemen yang bisa ditangkap bahwa Prabowo terlihat enggan memegang kendali oposisi kembali. Dari sinilah kemudian spekulasi tentang kemungkinan Prabowo berkongsi dengan Jokowi kian tebal. Apalagi, setelah pertemuan di MRT, narasi politik elite Gerindra mulai lunak, tidak ganas seperti biasanya.

Empat Kemungkinan
Setidaknya ada empat kemungkinan yang bisa terjadi andai Prabowo mantap berkoalisi dengan Jokowi. Pertama, akan muncul banyak kesimpulan bahwa pilpres sebatas sandiwara politik, main-main, dan tak serius. Pembelahan yang salah satunya disimbolisasi pada sosok Prabowo hanya pemanis pemilu. Konfrontasi yang terjadi sepanjang masa kampanye tak lebih sekadar konsumsi politik elektoral. Rakyat hanya dijadikan "kayu bakar politik" elite untuk kepentingan politik pragmatis jangka pendek. Implikasi buruknya ialah apatisme publik untuk ikut pemilu kembali.

Kedua, Prabowo akan ditinggalkan salah satu, mungkin juga banyak, varian pendukung politik yang selama ini menghibahkan hidup-matinya untuk memenangkan Prabowo. Salah satunya alumni 212, Persatuan Alumni (PA) 212, dan Ijtima Ulama. Varian loyalis militan yang menjadi mesin utama politik selama pilpres berlangsung. Kekecewaan itu mulai terlihat sejak Prabowo mesra bertemu Jokowi di Lebak Bulus. Penegasan kekecewaan terbaca jelas dengan nada pedih. Misalnya mereka tak lagi bersama Prabowo, good bye Gerindra, dan seterusnya. Satu ekspresi psikologi politik yang meronta karena istikamah menolak bergabung dengan Jokowi.

Ketiga, Prabowo akan dituding mengkhianati 68,6 juta suara pendukungnya yang cenderung ingin berada di luar kekuasaan. Suasana batin loyalis Prabowo akan terus menyala dengan semangat ganti presiden. Fenomena semacam ini tak bisa dianggap sepele karena dalam logika demokrasi elektoral publik yang menjadi hakim pemilu bukan lagi elite, bukan pula yang lainnya. Prabowo harus hati-hati menyikapi resistensi yang justru muncul dari dalam pemilihnya.

Keempat, terbayang akan terjadi gejolak politik internal koalisi Jokowi. Sebab, bukan perkara mudah menyatukan suasana hati dan chemistry berbeda dalam satu kolam koalisi bersama. Secara alamiah sangat potensial terjadi tabrakan visi misi, program, bahkan kepentingan. Suka tak suka Prabowo merupakan simbol oposisi yang narasi politiknya sejak awal bertabrakan dengan Jokowi. Terutama soal kebijakan impor, asing -aseng, kemandirian bangsa, ketahanan pangan, dan kebocoran anggaran.

Empat hal itulah yang terlintas sejenak andai dua jagoan bersekutu. Mungkin juga tak terjadi apa pun karena dua belah pihak berdamai tanpa friksi politik. Meski begitu, dalam politik apa pun bisa terjadi. Baik dan buruknya peristiwa politik kadang berubah dalam hitungan detik. Bergerak dinamis sukar ditangkap logika sehat.

Rekonsiliasi dengan Pendukung
Terlepas apa pun sikap final Prabowo nantinya, koalisi atau oposisi, satu hal yang pasti, rekonsiliasi dengan pendukung segera dilakukan. Banyak hal yang harus dijelaskan. Salah satunya soal alasan memilih rekonsiliasi dan berkoalisi dengan Jokowi. Ini bukan perkara mudah karena kecenderungan pendukung Prabowo tetap ingin berada di luar kekuasaan sebagai penyeimbang. Bagi mereka air dan minyak tak mungkin disatukan hingga titik akhir perjuangan.

Inilah risiko politik yang harus ditanggung karena Prabowo merupakan simbol gerakan Ganti Presiden 2019. Prabowo juga simbol oposisi yang diharapkan mampu memberikan perlawanan sebanding ke Jokowi. Bukan malah melebur menjadi bagian kubu yang dilawan. Loyalis Prabowo berpikir simpel, yakni butuh figur kredibel yang bisa dikapitalisasi menyalurkan hasrat perlawanan. Tekanan politiknya berbeda jika yang merapat PAN dan Demokrat. Sebab, dua parpol ini sejak awal tak terlampau agresif melawan Jokowi.

Tentu saja Prabowo terjebak dalam dilema serius. Memilih jalan oposisi untuk memuaskan selera politik pendukungnya atau putar haluan ekstrem memilih berkoalisi dengan alasan normatif membangun bangsa bersama. Satu alasan yang sebenarnya ngambang tidak logis karena sejatinya koalisi pasti berbasis power sharing . Pekerjaan rumah tak mudah yang harus segera dibenahi Prabowo menuju jalan kontestasi politik lanjutan yang sangat berliku dan mendaki.

Atau mungkin saja Prabowo meninggalkan pengikutnya yang masih galau tetap menolak berbaikan dengan Jokowi. Toh , Prabowo tetap menjadi veto player yang bisa menghitung risiko politik Gerindra ke depan. Apalagi, kecenderungan politik elektoral saat ini lebih banyak main di tikungan akhir. Logika publik pendek untuk mengingat peristiwa politik masa lampau. Mereka masih bisa "diolah" sesaat jelang kontestasi dengan cara instan seperti sumbangan logistik, sembako, dan hal konkret lainnya.