Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara Tak Produktif Patut Didukung
Kamis, 18 Juli 2019 - 09:52 WIB
Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara Tak Produktif Patut Didukung
A
A
A
JAKARTA - Presiden Jokowi sempat mengancam akan membubarkan lembaga negara yang dipandang tidak produktif dan membebani keuangan negara. Ancaman Jokowi sebagai Presiden terpilih disampaikan pada saat Pidato 'Visi Indonesia' di Sentul beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengaku pihaknya mendukung langkah Jokowi tersebut.
"Ya saya kira saya sangat setuju ya, kepada rencana Pak Jokowi untuk melakukan telaah dan sekaligus evaluasi terhadap semua lembaga-lembaga yang di bawah pemerintahan beliau yang dinilai tidak produktif atau tidak bermanfaat atau cenderung merugikan," kata Karding saat dihubungi SINDOnews, Kamis (18/7/2019).
Karding menilai, lembaga-lembaga ini memang harus dipangkas atau harus dipotong agar terjadi efesiensi. "Dan yang kedua agar terbangun tradisi kerja yang bagus yang profesional," imbuh Politikus PKB itu.
Karding menuturkan, lembaga-lembaga yang misalnya membutuhkan anggaran yang besar, namun tidak memberikan manfaat yang langsung atau tidak langsung kepada masyarakat ini yang harus dipotong dan harus dihilangkan.
Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan otomatis tidak akan menjadi beban negara, terlebih lembaga itu dinilai tidak produktif. Dengan kata lain, kata Karding yang dinginkan Jokowi sebenarnya ke depan agar lembaga-lembaga itu miskin struktur namun kaya fungsi.
"Artinya strukturnya tidak terlalu besar, tetapi fungsinya besar. Artinya apa, kebutuhannya adalah aparat atau ASN atau pelaku-pelaku yang memiliki kapasitas yang lebih baik yang memiliki kemampuan kerja yang sangat baik, itu yang kita inginkan ke depan," pungkasnya.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengaku pihaknya mendukung langkah Jokowi tersebut.
"Ya saya kira saya sangat setuju ya, kepada rencana Pak Jokowi untuk melakukan telaah dan sekaligus evaluasi terhadap semua lembaga-lembaga yang di bawah pemerintahan beliau yang dinilai tidak produktif atau tidak bermanfaat atau cenderung merugikan," kata Karding saat dihubungi SINDOnews, Kamis (18/7/2019).
Karding menilai, lembaga-lembaga ini memang harus dipangkas atau harus dipotong agar terjadi efesiensi. "Dan yang kedua agar terbangun tradisi kerja yang bagus yang profesional," imbuh Politikus PKB itu.
Karding menuturkan, lembaga-lembaga yang misalnya membutuhkan anggaran yang besar, namun tidak memberikan manfaat yang langsung atau tidak langsung kepada masyarakat ini yang harus dipotong dan harus dihilangkan.
Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan otomatis tidak akan menjadi beban negara, terlebih lembaga itu dinilai tidak produktif. Dengan kata lain, kata Karding yang dinginkan Jokowi sebenarnya ke depan agar lembaga-lembaga itu miskin struktur namun kaya fungsi.
"Artinya strukturnya tidak terlalu besar, tetapi fungsinya besar. Artinya apa, kebutuhannya adalah aparat atau ASN atau pelaku-pelaku yang memiliki kapasitas yang lebih baik yang memiliki kemampuan kerja yang sangat baik, itu yang kita inginkan ke depan," pungkasnya.
(maf)
