Perampingan Lembaga Dinilai Efektif Agar Anggaran Negara Tak Mubazir
Kamis, 16 Juli 2020 - 07:35 WIB
loading...
Analis sosial politik asal UIN Jakarta, Adi Prayitno menganggap, perampingan lembaga efektif untuk mengakselerasi kerja-kerja pemerintah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bakal terus merampingkan struktur pemerintahan. Dalam waktu dekat 18 lembaga nonstruktural bakal dirampingkan untuk meringankan beban keuangan negara. Niat Jokowi itu pun menuai respons positif di masyarakat.
Analis sosial politik asal UIN Jakarta, Adi Prayitno menganggap, perampingan lembaga efektif untuk mengakselerasi kerja-kerja pemerintah. "Selama ini banyak sekali lembaga nonstruktural yang jadi benalu negara, nyusun anggaran tapi tak produktif kerjanya, nyaris tak pernah ada," ujar Adi saat dihubungi SINDOnews, Kamis (16/7/2020). (Baca juga: DPR Minta Menpan RB Bikin Daftar Lembaga Negara yang Akan Dibubarkan)
Adi melanjutkan, momentum pandemi virus Corona saat ini dinilai waktu yang pas untuk mengevaluasi kelembagaan, apakah lembaga itu sudah memiliki kontribusi yang nyata atau tidak. Bahkan bila perlu, Presiden Jokowi juga harus merampingkan kelembagaan di lingkaran Istana seperti keberadaan staf milenial dan staf khusus presiden yang lainnya.
"Perampingan ini langkah jitu mempercepat kerja pemerintah sekaligus anggaran negara tak mubazir," kata pria yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini. (Rakhmat)
Analis sosial politik asal UIN Jakarta, Adi Prayitno menganggap, perampingan lembaga efektif untuk mengakselerasi kerja-kerja pemerintah. "Selama ini banyak sekali lembaga nonstruktural yang jadi benalu negara, nyusun anggaran tapi tak produktif kerjanya, nyaris tak pernah ada," ujar Adi saat dihubungi SINDOnews, Kamis (16/7/2020). (Baca juga: DPR Minta Menpan RB Bikin Daftar Lembaga Negara yang Akan Dibubarkan)
Adi melanjutkan, momentum pandemi virus Corona saat ini dinilai waktu yang pas untuk mengevaluasi kelembagaan, apakah lembaga itu sudah memiliki kontribusi yang nyata atau tidak. Bahkan bila perlu, Presiden Jokowi juga harus merampingkan kelembagaan di lingkaran Istana seperti keberadaan staf milenial dan staf khusus presiden yang lainnya.
"Perampingan ini langkah jitu mempercepat kerja pemerintah sekaligus anggaran negara tak mubazir," kata pria yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini. (Rakhmat)
(cip)
