Pesan di Balik Jokowi Ancam Bubarkan Lembaga hingga Reshuffle Kabinet

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak jengkel dengan kinerja para menteri dalam penanganan krisis pandemi virus Corona (Covid-19). Bahkan dia menyebut bisa saja membubarkan lembaga ataupun melakukan reshuffle jika memang diperlukan untuk penanganan Covid-19.

Dalam merespons sikap Jokowi ini, pengamat politik dari Parameter Research Consultant, Edison Lapalelo menilai, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, karena itu apapun wacananya sepanjang dia tidak mengambil tindakan reshuffle tentunya itu hanya sebatas wacana.

"Bagi saya Pak Presiden juga tidak akan terburu- buru dalam reshuffle walaupun kita ketahui kinerja para menterinya itu bervariasi, ada yang baik tapi ada juga yang memble," kata Edison, Minggu (28/6/2020). (Baca juga: Semprot Menteri Soal Kinerja, Jokowi Ancam Bubarkan Lembaga Sampai Reshuffle)

Edison menjelaskan, tetapi diketahui bersama bahwa ini masih bisa dimaklumi karena pandemi Corona menjadi alasan kenapa para menteri juga mengalami kesulitan untuk bekerja maksimal dengan konsentrasi penuh pada penanganan Corona.

"Tetapi ini juga jangan dijadikan alasan utama para menteri sehingga tidak menunjukkan kualitas kerjanya karena ada menteri yang kita amati sangat baik kualitas kinerjanya di masa pandemi," jelasnya. (Baca juga: Update Kasus Covid-19: Positif 54.010 Orang, 22.936 Sembuh dan 2.754 Meninggal)

Sedangkan nada yang tinggi Jokowi dalam Rapat Kabinet dimana Presiden memberi pesan bahwa akan membubarkan lembaga atau me-reshuffle, Edison menuturkan, itu adalah pesan seorang Jokowi kepada menterinya bahwa Presiden Jokowi memberi kesempatan kepada menterinya untuk bekerja dan menunjukkan kualitas kerja bagi rakyat Indonesia.

"Kalau tidak maka Anda (menteri) suka atau tidak suka saya (Jokowi) reshuffle. Itu bisa dibuktikan dengan Jokowi memberi pesan bahwa ada pesan tindakan Extraordinary yang bisa dilakukan oleh para menteri bila dibutuhkan untuk menggenjot kerja bahkan menaikkan kualitas kinerja para menteri demi kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Sementara menurut Edison, kalau terjadi reshuffle dalam waktu dekat, diharapkan Jokowi harus memperhatikan porsi keterwakilan baik itu dari partai politik, perwakilan daerah, tim sukses dan para profesional. Artinya bahwa porsi profesional harus lebih diutamakan bahkan keterwakilan partai, daerah dan tim sukses pun sebaiknya memenuhi standar profesionalisme.

"Yang paling penting adalah Pak Jokowi harus lebih teliti dalam memperhatikan figur yang benar-benar bersih atau yang tidak punya masalah dalam persoalan hukum. Saya percaya bahwa Pak Jokowi akan sangat teliti dan bijaksana untuk melakukan tindakan reshuffle dalam situasi pandemi Corona seperti ini untuk kestabilan semua aspek demi kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkasnya.