Dinilai Tumpang Tindih, KNPI Dukung Jokowi Bubarkan Lembaga Negara
loading...
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengapresiasi pernyataan Jokowi membubarkan lembaga negara yang dinilai hanya memboroskan keuangan negara. FotoSINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ancaman perombakan atau reshuffle kabinet tiba-tiba diutarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).
Hal itu dikatakan Jokowi saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2020. Namun, pernyataan tersebut baru diupload di akun YouTube Sekretariat Presiden, pada Minggu, 28 Juni 2020. Dalam pernyataannya, Jokowi akan mengambil langkah extraordinary untuk mencegah krisis ekonomi yang semakin meluas di tengah pandemi. Salah satunya membubarkan lembaga negara.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama mengapresiasi pernyataan Jokowi membubarkan lembaga negara yang dinilai hanya memboroskan keuangan negara. "Pemerintah membentuk sejumlah lembaga negara baru yang sebenarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu memperkuat kontrol publik terhadap lembaga negara yang lebih dulu ada," kata Haris, Senin (29/6/2020). (Baca juga: Analis Politik ke Jokowi: Tak Cukup Menegur, jika Perlu Reshuffle Menteri)
Namun seiring perjalanan, kata Haris ada lembaga negara yang tidak berjalan, tidak efektif dan efisien. Banyak persoalan yang membuat lembaga negara ini tidak bekerja secara optimal. "KNPI meminta Presiden Jokowi membubarkan lembaga negara yang memboroskan anggaran dan tumpang tindih dengan lembaga sebelumnya,“ ujar Haris, Senin (29/6/2020).
Politikus Partai Golkar ini juga mendukung penuh Jokowi untuk mengevaluasi sejumlah menteri yang dinilai tidak bekerja secara profesional. "KNPI mendukung penuh langkah Presiden Jokowi memberikan peringatan keras kepada menterinya yang bekerja tidak becus. Hal ini untuk melecut para menteri agar bekerja lebih keras di tengah pandemi. Kalau dievaluasi belum ada perubahan, Jokowi harus segera melakukan pergantian kabinet secepatnya," tegas Haris.
Hal itu dikatakan Jokowi saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2020. Namun, pernyataan tersebut baru diupload di akun YouTube Sekretariat Presiden, pada Minggu, 28 Juni 2020. Dalam pernyataannya, Jokowi akan mengambil langkah extraordinary untuk mencegah krisis ekonomi yang semakin meluas di tengah pandemi. Salah satunya membubarkan lembaga negara.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama mengapresiasi pernyataan Jokowi membubarkan lembaga negara yang dinilai hanya memboroskan keuangan negara. "Pemerintah membentuk sejumlah lembaga negara baru yang sebenarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu memperkuat kontrol publik terhadap lembaga negara yang lebih dulu ada," kata Haris, Senin (29/6/2020). (Baca juga: Analis Politik ke Jokowi: Tak Cukup Menegur, jika Perlu Reshuffle Menteri)
Namun seiring perjalanan, kata Haris ada lembaga negara yang tidak berjalan, tidak efektif dan efisien. Banyak persoalan yang membuat lembaga negara ini tidak bekerja secara optimal. "KNPI meminta Presiden Jokowi membubarkan lembaga negara yang memboroskan anggaran dan tumpang tindih dengan lembaga sebelumnya,“ ujar Haris, Senin (29/6/2020).
Politikus Partai Golkar ini juga mendukung penuh Jokowi untuk mengevaluasi sejumlah menteri yang dinilai tidak bekerja secara profesional. "KNPI mendukung penuh langkah Presiden Jokowi memberikan peringatan keras kepada menterinya yang bekerja tidak becus. Hal ini untuk melecut para menteri agar bekerja lebih keras di tengah pandemi. Kalau dievaluasi belum ada perubahan, Jokowi harus segera melakukan pergantian kabinet secepatnya," tegas Haris.
(cip)
