Komnas HAM Terima 525 Laporan Masyarakat, Terbanyak Laporkan Kepolisian
Selasa, 16 Juli 2019 - 14:32 WIB
Komnas HAM Terima 525 Laporan Masyarakat, Terbanyak Laporkan Kepolisian
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan selama Januari hingga April 2019 telah menerima laporan sebanyak 525 kasus yang diadukan oleh berbagai elemen masyarakat.
"Dari jumlah kasus tersebut yang ditindak lanjuti sebanyak 213 Kasus dan 312 di antaranya tidak ditindaklanjuti dengan dasar bukan merupakan kasus pelanggaran HAM, berkas tidak lengkap, dan hanya merupakan surat tembusan," ujar Komisioner Komnas HAM, Amiruddin di kantor Komnas HAM, Selasa (16/7/2019).
Terkait jumlah pengaduan yang masuk ke Komnas HAM, Amiruddin menyebut jika kepolisian menempati urutan pertama, diikuti korporasi dan pemerintahan daerah terkait pengaduan dari masyarakat.
"Pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat berturut-turut adalah Kepolisian 60 kasus, Korporasi 29 kasus, dan Pemerintahan Daerah 29 kasus dengan sebaran wilayah terbanyak berturut-turut di DKI Jakarta 67 kasus, Sumatera Utara 30 kasus, dan Kalimantan Barat 27 kasus," ungkapnya.
Berdasarkan laporan yang masuk pada caturwulan 1 tahun 2019 tersebut, Komnas HAM memprediksi jika pada caturwulan 2 tahun 2019 nanti persoalan-persoalan hak asasi manusia yang dilaporkan masyarakat kepada Komnas HAM tidak akan jauh berbeda dengan persoalan yang muncul di caturwulan 1 tahun 2019.
"Komnas HAM memprediksi akan terus menerima pengaduan masyarakat tentang dugaan penggunaan tindak kekerasan dan juga pelayanan publik oleh pihak Kepolisian,"
"Persoalan kepatuhan perusahaan dalam pemenuhan dan perlindungan HAM dalam kegiatan operasionalnya diprediksi juga masih akan tetap marak dilaporkan kepada Komnas HAM RI khususnya terkait dengan isu dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ketenagakerjaan," tuturnya.
"Dari jumlah kasus tersebut yang ditindak lanjuti sebanyak 213 Kasus dan 312 di antaranya tidak ditindaklanjuti dengan dasar bukan merupakan kasus pelanggaran HAM, berkas tidak lengkap, dan hanya merupakan surat tembusan," ujar Komisioner Komnas HAM, Amiruddin di kantor Komnas HAM, Selasa (16/7/2019).
Terkait jumlah pengaduan yang masuk ke Komnas HAM, Amiruddin menyebut jika kepolisian menempati urutan pertama, diikuti korporasi dan pemerintahan daerah terkait pengaduan dari masyarakat.
"Pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat berturut-turut adalah Kepolisian 60 kasus, Korporasi 29 kasus, dan Pemerintahan Daerah 29 kasus dengan sebaran wilayah terbanyak berturut-turut di DKI Jakarta 67 kasus, Sumatera Utara 30 kasus, dan Kalimantan Barat 27 kasus," ungkapnya.
Berdasarkan laporan yang masuk pada caturwulan 1 tahun 2019 tersebut, Komnas HAM memprediksi jika pada caturwulan 2 tahun 2019 nanti persoalan-persoalan hak asasi manusia yang dilaporkan masyarakat kepada Komnas HAM tidak akan jauh berbeda dengan persoalan yang muncul di caturwulan 1 tahun 2019.
"Komnas HAM memprediksi akan terus menerima pengaduan masyarakat tentang dugaan penggunaan tindak kekerasan dan juga pelayanan publik oleh pihak Kepolisian,"
"Persoalan kepatuhan perusahaan dalam pemenuhan dan perlindungan HAM dalam kegiatan operasionalnya diprediksi juga masih akan tetap marak dilaporkan kepada Komnas HAM RI khususnya terkait dengan isu dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ketenagakerjaan," tuturnya.
(pur)
