Ini Rekomendasi Komnas HAM Terkait RUU Penyadapan
Selasa, 09 Juli 2019 - 14:59 WIB
Ini Rekomendasi Komnas HAM Terkait RUU Penyadapan
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan beberapa rekomendasi agar muatan RUU Penyadapan dapat bersinergi dengan hak asasi manusia.
"Pertama dan utama adalah penyadapan itu sendiri pada prinsipnya bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang diatur di dalam konvenan dan UU 39 Tahun 1999. Namun demikian, dalam konteks pelaksanannya tentu dimungkinkan dilakukan proses lebih lanjut dalam UU sebagaimana diatur di dalam UUD 1945," ujar Wakil Ketua Komnas HAM, Hairansyah di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Hariansyah menjelaskan, semua lembaga penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan mulai dari BIN, BNN, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, termasuk KY yang berkaitan dengan etik. Namun, UU Penyadapan secara tunggal belum dibuat.
"Kalau kita lihat dari rancangan yang sudah ada ini, beberapa hal menjadi perhatian kita semua, terutama dari kita Komnas HAM untuk melakukan pencermatan terhadap beberapa bagian dari UU ini," tambahnya.
Hariansyah menyebut, jangka waktu penyadapan di antara lembaga itu berbeda-beda. Untuk itu, masalah waktu diharapkan dapat lebih dispesifikan. Menurut dia, terlalu banyak lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan. "Ini juga menjadi persoalan dalam konteks implementasi, kalau tidak dilakukan secara profesional dan berintegritas," jelasnya.
Rekomendasi keempat, penyampaian hasil dari penyadapan sebaiknya disampaikan secara terbuka dan menjadi informasi umum. Sebab, dalam beberapa kesempatan dilakukan secara tertutup. Rekomendasi yang kelima, ada perlindungan bagi privasi sebagai mekanisme pemulihan yang efektif. Hal ini untuk meminimalisasi upaya komplain dan pemulihan jika hasil penyadapan terbukti seseorang tidak melakukan tindakan pidana.
"Terakhir adalah soal pengawasan, ini menjadi bagian penting kalau di UU ini dilaporkan ke Presiden,bagaimana posisi Presiden sebagai eksekutif dan di sisi lain juga ada yudikatif, dalam hal ini MA. Selain soal bentuk pengawasan, lembaga pengawasan juga bagian penting," tuturnya.
"Pertama dan utama adalah penyadapan itu sendiri pada prinsipnya bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang diatur di dalam konvenan dan UU 39 Tahun 1999. Namun demikian, dalam konteks pelaksanannya tentu dimungkinkan dilakukan proses lebih lanjut dalam UU sebagaimana diatur di dalam UUD 1945," ujar Wakil Ketua Komnas HAM, Hairansyah di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Hariansyah menjelaskan, semua lembaga penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan mulai dari BIN, BNN, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, termasuk KY yang berkaitan dengan etik. Namun, UU Penyadapan secara tunggal belum dibuat.
"Kalau kita lihat dari rancangan yang sudah ada ini, beberapa hal menjadi perhatian kita semua, terutama dari kita Komnas HAM untuk melakukan pencermatan terhadap beberapa bagian dari UU ini," tambahnya.
Hariansyah menyebut, jangka waktu penyadapan di antara lembaga itu berbeda-beda. Untuk itu, masalah waktu diharapkan dapat lebih dispesifikan. Menurut dia, terlalu banyak lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan. "Ini juga menjadi persoalan dalam konteks implementasi, kalau tidak dilakukan secara profesional dan berintegritas," jelasnya.
Rekomendasi keempat, penyampaian hasil dari penyadapan sebaiknya disampaikan secara terbuka dan menjadi informasi umum. Sebab, dalam beberapa kesempatan dilakukan secara tertutup. Rekomendasi yang kelima, ada perlindungan bagi privasi sebagai mekanisme pemulihan yang efektif. Hal ini untuk meminimalisasi upaya komplain dan pemulihan jika hasil penyadapan terbukti seseorang tidak melakukan tindakan pidana.
"Terakhir adalah soal pengawasan, ini menjadi bagian penting kalau di UU ini dilaporkan ke Presiden,bagaimana posisi Presiden sebagai eksekutif dan di sisi lain juga ada yudikatif, dalam hal ini MA. Selain soal bentuk pengawasan, lembaga pengawasan juga bagian penting," tuturnya.
(cip)
