Mudik dan Ekonomi Pascalebaran
Mudik dan Ekonomi Pascalebaran
A
A
A
Jojo
Mahasiswa Doktoral Ilmu Ekonomi Pertanian IPB
RAMADHAN dan Idul Fitri 1440 H telah berlalu. Pekan pertama pasca-Lebaran, mayoritas masyarakat hanyut menikmati suasana mudik Lebaran. Momentum musiman ini erat terkait dengan perayaan Idul Fitri. Kerinduan pulang kampung halaman menetralisasi kerepotan, macet-macetan, desak-desakan, bahkan melambungnya biaya transportasi yang dikeluarkan. Hal tersebut seakan jadi bumbu kemenangan.
Mudik Lebaran seolah menjadi ritus budaya, yang begitu kental dalam tradisi masyarakat Indonesia. Dari segi ritus budaya, mudik ditandai dua komponen. Pertama, mudik menjadi kebutuhan primer tahunan masyarakat urban. Kedua, meskipun memiliki korelasi waktu dengan Idul Fitri sebagai ritual Islam, mudik juga melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga nonmuslim.
Secara sosioekonomi, mudik sebuah momentum di mana terjadi pergerakan jutaan orang dari pusat kota menuju daerah perdesaan dan kota-kota kecil dalam tempo relatif bersamaan karena perayaan religi. Mobilisasi manusia tersebut akan diikuti dengan pergerakan uang. Hingga terjadi transfer pendapatan dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu individu ke individu lain.
Tingkat perputaran uang yang besar dan cepat (velocity of money ) akan mendorong laju produksi dan konsumsi barang/jasa, terutama sektor riil. Demikian, aliran uang yang dibawa para pemudik ke berbagai daerah akan berdampak pada stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena itu, momentum mudik Lebaran menjadi krusial dalam perekonomian Indonesia.
Fenomena tersebut sejalan dengan teori Kotler (1995) yang mengatakan faktor-faktor sosial, budaya, pribadi, dan psikologis memengaruhi perilaku konsumen. Antusiasme masyarakat selama Ramadan dan aktivitas mudik Lebaran mencakup empat faktor yang dimaksud dalam teori Kotler.
Animo pemudik meningkat tiap tahun. Hal tersebut didorong tingkat pertumbuhan penduduk. Di samping perbaikan tingkat pendapatan. Kementerian Pariwisata memperkirakan total pemudik 2019 sekitar 20 juta orang. Jumlah uang dibawa sebesar Rp200 triliun.
Sementara, menurut penelitian Badan Litbang Kementerian Perhubungan (2019), dana yang mengalir ke lokasi mudik tahun lalu diprediksi Rp10,3 triliun. Dari jumlah tersebut, paling banyak digelontorkan di Jawa Tengah. Jumlahnya mencapai Rp3,8 triliun. Jawa Barat Rp2,05 triliun, Jawa Timur Rp1,3 triliun, dan daerah lainnya. Pada mudik 2019 ini diperkirakan sekitar 20,9% pemudik akan menghabiskan dana di lokasi mudik sebanyak Rp500.000-1,5 juta dan 20,1% menghabiskan dana sekitar Rp1,5 juta- Rp2,5 juta.
Sisi lain, hasil kajian Indonesia Development dan Islamic Studies (IDEAS) menghasilkan angka lebih besar di kisaran 33 juta pemudik pada 2018. Data IDEAS juga menyebut, pada kurun waktu sama diperkirakan jumlah perputaran uang mudik mencapai sekitar Rp197 triliun yang berasal dari pengeluaran selama mudik sebesar Rp138 triliun serta remitansi Rp59 triliun. Angka ini sangat fantastis, mengingat waktu relatif singkat. Jumlah tersebut sebanding 1,3% PDB Indonesia atau 9% APBN 2018. Kementerian Perhubungan memperkirakan pemudik pada 2019 sejumlah 23 juta orang.
Geliat Ekonomi Daerah
Perputaran uang pemudik akan mendorong geliat ekonomi daerah. Setidaknya ada beberapa indikator pendukung: Pertama , laju ekonomi bisa tumbuh di kampung, desa, kelurahan, kecamatan, dan kota yang disinggahi pemudik. Demikian, terjadi pemerataan ekonomi. Melalui mudik Lebaran, ekonomi terdistribusi di tempat pemudik pulang. Pemerataan ekonomi terjadi karena pemudik membawa sejumlah uang untuk zakat, infak, dan sedakah. Selain itu, peningkatan konsumsi belanja keperluan makan, minum selama mudik, dan perjalanan. Penjual makanan/minuman "kagetan" pinggir jalan merasakan manisnya dampak momentum mudik.
Kedua , pemesanan hotel/penginapan di kampung halaman pemudik ramai karena banyak yang memilih hotel/penginapan untuk tempat istirahat. Hal demikian memberi efek ekonomi positif bagi daerah. Ketiga , sektor pariwisata menggeliat saat mudik Lebaran. Pemudik mencari wahana hiburan selama mudik Lebaran. Aktivitas bepergian (travelling ) tersebut menjadi daya gedor sektor jasa/transportasi. Mereka akan membelanjakan uang untuk menikmati pesona alam di tempat liburan selama di kampung halaman. Pemudik ingin memaksimalkan libur dan cuti Lebaran sekitar 10 hari tahun ini.
Keempat , bisnis kuliner (restoran/tempat makan) makin semarak karena pemudik rindu aneka makanan daerahnya. Mengajak hangout makan sanak keluarga atau reuni teman sekolah sekadar nostalgia, restoran biasanya menjadi tempat favorit. Aktivitas-aktivitas tersebut penting dalam mendorong sektor leisure economy kita, yang telah berkontribusi sebesar 32,91% agregat PDB (triwulan I/2019).
Problem Pemerataan
Pemerataan ekonomi masih menyisakan masalah. Menurut data, sekitar 60% jumlah pemudik berasal dari Jabodetabek. Aktivitas ekonomi hanya terpusat di sekitar Ibu Kota. Perputaran uang terpusat juga. Ada 80% uang di Jawa, 70%-nya beredar di Jakarta. Ini permasalahan pembangunan yang perlu serius dicarikan solusinya. Bahkan, isu pemindahan ibu kota santer digulirkan belakangan ini, diharapkan ketimpangan ekonomi di Indonesia bisa teratasi. Problem pemerataan belum banyak mengalami perubahan signifikan kurun 20 tahun terakhir. Pasalnya, 59% perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Pulau Jawa.
Secara teori, pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi jika tanpa dibarengi pemerataan hasil pembangunan juga bukan berita menyenangkan. Justru akan menghasilkan struktur perekonomian yang lemah, polutif, eksploitatif, dan ekstratif sumber daya semata yang jauh dari kesejahteraan yang didambakan. Ekonomi modern (kapitalis) memahami pertumbuhan (growth ) harus lebih diperhatikan ketimbang pemerataan. Mereka beranggapan bahwa pemerataan akan terjadi setelah ada pertumbuhan ekonomi.
Merujuk pendapat Kuznets (1963) yang menyatakan, sejalan berjalannya waktu ketidakmerataan (inequality ) akan meningkat dan kemudian akan menurun karena ada penetesan ke bawah (trickle down effect ) sehingga kurva akan berbentuk seperti huruf U terbalik (Inverted U ). Akan tetapi, faktanya penetesan ke bawah dimaksud tidak terjadi sehingga jurang kesenjangan kaya dan miskin semakin lebar.
Ketimpangan ekonomi menjadi masalah bersama. Data Bank Dunia menyebut Indeks Gini Indonesia meningkat dari 0,30 pada dekade 1990-an menjadi 0,39 pada 2017. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat gini ratio pada September 2018 sebesar 0,384, turun dari September 2017 yang sebesar 0,391. Itu menurun dibanding Maret 2018 yang sebesar 0,389 atau turun tipis 0,005 poin. Semakin kecil indeks gini ratio , maka jurang ketimpangan ekonomi semakin menyempit.
Membaca laporan Oxfarm dan INFID (2017) membuat kita tercengang. Empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih besar dibanding dengan kekayaan 100 juta orang miskin Indonesia. Demikian diperlukan instrumen kebijakan yang tepat dalam upaya pemerataan. Berbeda dengan kebijakan pengentasan kemiskinan, kebijakan pemerataan akan ada kontroversi, bahkan penolakan masyarakat kelompok "berkantong tebal". Karena itu, orientasi kebijakan pemerataan harus dibuat seinovatif mungkin, kreatif, dan komprehensif sehingga diterima luas oleh masyarakat.
Secara konseptual,setidaknya upaya pemerataan dapat ditempuh melalui cara: Pertama , melakukan redistribusi kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Kedua , mendorong perkembangan kelas menengah (kelompok 50%-80%) untuk naik kelas. Indeks Gini sangat sensitif terhadap perubahan di kelas menengah. Ketiga , pertumbuhan inklusif kelompok masyarakat miskin harus didorong tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan percepatan kelompok kaya.
Stimulus ekonomi mudik dan pasca-Lebaran diharapkan berdampak positif bila didukung semua pihak. Tujuannya agar masyarakat di daerah bisa merasakan pemerataan kue pembangunan. Angka urbanisasi juga relatif akan menurun. Syaratnya, percepatan inklusif pembangunan di daerah, penyediaan lapangan kerja perdesaan, dan pertumbuhan ekonomi harus tinggi. Dengan demikian, pemerataan bisa dirasakan semua lapisan masyarakat. Itu semua perlu dukungan stabilitas yang kondusif. Memang tidak mudah. Perlu keseriusan kita semua, terutama pemangku kebijakan.
Mahasiswa Doktoral Ilmu Ekonomi Pertanian IPB
RAMADHAN dan Idul Fitri 1440 H telah berlalu. Pekan pertama pasca-Lebaran, mayoritas masyarakat hanyut menikmati suasana mudik Lebaran. Momentum musiman ini erat terkait dengan perayaan Idul Fitri. Kerinduan pulang kampung halaman menetralisasi kerepotan, macet-macetan, desak-desakan, bahkan melambungnya biaya transportasi yang dikeluarkan. Hal tersebut seakan jadi bumbu kemenangan.
Mudik Lebaran seolah menjadi ritus budaya, yang begitu kental dalam tradisi masyarakat Indonesia. Dari segi ritus budaya, mudik ditandai dua komponen. Pertama, mudik menjadi kebutuhan primer tahunan masyarakat urban. Kedua, meskipun memiliki korelasi waktu dengan Idul Fitri sebagai ritual Islam, mudik juga melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga nonmuslim.
Secara sosioekonomi, mudik sebuah momentum di mana terjadi pergerakan jutaan orang dari pusat kota menuju daerah perdesaan dan kota-kota kecil dalam tempo relatif bersamaan karena perayaan religi. Mobilisasi manusia tersebut akan diikuti dengan pergerakan uang. Hingga terjadi transfer pendapatan dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu individu ke individu lain.
Tingkat perputaran uang yang besar dan cepat (velocity of money ) akan mendorong laju produksi dan konsumsi barang/jasa, terutama sektor riil. Demikian, aliran uang yang dibawa para pemudik ke berbagai daerah akan berdampak pada stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena itu, momentum mudik Lebaran menjadi krusial dalam perekonomian Indonesia.
Fenomena tersebut sejalan dengan teori Kotler (1995) yang mengatakan faktor-faktor sosial, budaya, pribadi, dan psikologis memengaruhi perilaku konsumen. Antusiasme masyarakat selama Ramadan dan aktivitas mudik Lebaran mencakup empat faktor yang dimaksud dalam teori Kotler.
Animo pemudik meningkat tiap tahun. Hal tersebut didorong tingkat pertumbuhan penduduk. Di samping perbaikan tingkat pendapatan. Kementerian Pariwisata memperkirakan total pemudik 2019 sekitar 20 juta orang. Jumlah uang dibawa sebesar Rp200 triliun.
Sementara, menurut penelitian Badan Litbang Kementerian Perhubungan (2019), dana yang mengalir ke lokasi mudik tahun lalu diprediksi Rp10,3 triliun. Dari jumlah tersebut, paling banyak digelontorkan di Jawa Tengah. Jumlahnya mencapai Rp3,8 triliun. Jawa Barat Rp2,05 triliun, Jawa Timur Rp1,3 triliun, dan daerah lainnya. Pada mudik 2019 ini diperkirakan sekitar 20,9% pemudik akan menghabiskan dana di lokasi mudik sebanyak Rp500.000-1,5 juta dan 20,1% menghabiskan dana sekitar Rp1,5 juta- Rp2,5 juta.
Sisi lain, hasil kajian Indonesia Development dan Islamic Studies (IDEAS) menghasilkan angka lebih besar di kisaran 33 juta pemudik pada 2018. Data IDEAS juga menyebut, pada kurun waktu sama diperkirakan jumlah perputaran uang mudik mencapai sekitar Rp197 triliun yang berasal dari pengeluaran selama mudik sebesar Rp138 triliun serta remitansi Rp59 triliun. Angka ini sangat fantastis, mengingat waktu relatif singkat. Jumlah tersebut sebanding 1,3% PDB Indonesia atau 9% APBN 2018. Kementerian Perhubungan memperkirakan pemudik pada 2019 sejumlah 23 juta orang.
Geliat Ekonomi Daerah
Perputaran uang pemudik akan mendorong geliat ekonomi daerah. Setidaknya ada beberapa indikator pendukung: Pertama , laju ekonomi bisa tumbuh di kampung, desa, kelurahan, kecamatan, dan kota yang disinggahi pemudik. Demikian, terjadi pemerataan ekonomi. Melalui mudik Lebaran, ekonomi terdistribusi di tempat pemudik pulang. Pemerataan ekonomi terjadi karena pemudik membawa sejumlah uang untuk zakat, infak, dan sedakah. Selain itu, peningkatan konsumsi belanja keperluan makan, minum selama mudik, dan perjalanan. Penjual makanan/minuman "kagetan" pinggir jalan merasakan manisnya dampak momentum mudik.
Kedua , pemesanan hotel/penginapan di kampung halaman pemudik ramai karena banyak yang memilih hotel/penginapan untuk tempat istirahat. Hal demikian memberi efek ekonomi positif bagi daerah. Ketiga , sektor pariwisata menggeliat saat mudik Lebaran. Pemudik mencari wahana hiburan selama mudik Lebaran. Aktivitas bepergian (travelling ) tersebut menjadi daya gedor sektor jasa/transportasi. Mereka akan membelanjakan uang untuk menikmati pesona alam di tempat liburan selama di kampung halaman. Pemudik ingin memaksimalkan libur dan cuti Lebaran sekitar 10 hari tahun ini.
Keempat , bisnis kuliner (restoran/tempat makan) makin semarak karena pemudik rindu aneka makanan daerahnya. Mengajak hangout makan sanak keluarga atau reuni teman sekolah sekadar nostalgia, restoran biasanya menjadi tempat favorit. Aktivitas-aktivitas tersebut penting dalam mendorong sektor leisure economy kita, yang telah berkontribusi sebesar 32,91% agregat PDB (triwulan I/2019).
Problem Pemerataan
Pemerataan ekonomi masih menyisakan masalah. Menurut data, sekitar 60% jumlah pemudik berasal dari Jabodetabek. Aktivitas ekonomi hanya terpusat di sekitar Ibu Kota. Perputaran uang terpusat juga. Ada 80% uang di Jawa, 70%-nya beredar di Jakarta. Ini permasalahan pembangunan yang perlu serius dicarikan solusinya. Bahkan, isu pemindahan ibu kota santer digulirkan belakangan ini, diharapkan ketimpangan ekonomi di Indonesia bisa teratasi. Problem pemerataan belum banyak mengalami perubahan signifikan kurun 20 tahun terakhir. Pasalnya, 59% perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Pulau Jawa.
Secara teori, pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi jika tanpa dibarengi pemerataan hasil pembangunan juga bukan berita menyenangkan. Justru akan menghasilkan struktur perekonomian yang lemah, polutif, eksploitatif, dan ekstratif sumber daya semata yang jauh dari kesejahteraan yang didambakan. Ekonomi modern (kapitalis) memahami pertumbuhan (growth ) harus lebih diperhatikan ketimbang pemerataan. Mereka beranggapan bahwa pemerataan akan terjadi setelah ada pertumbuhan ekonomi.
Merujuk pendapat Kuznets (1963) yang menyatakan, sejalan berjalannya waktu ketidakmerataan (inequality ) akan meningkat dan kemudian akan menurun karena ada penetesan ke bawah (trickle down effect ) sehingga kurva akan berbentuk seperti huruf U terbalik (Inverted U ). Akan tetapi, faktanya penetesan ke bawah dimaksud tidak terjadi sehingga jurang kesenjangan kaya dan miskin semakin lebar.
Ketimpangan ekonomi menjadi masalah bersama. Data Bank Dunia menyebut Indeks Gini Indonesia meningkat dari 0,30 pada dekade 1990-an menjadi 0,39 pada 2017. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat gini ratio pada September 2018 sebesar 0,384, turun dari September 2017 yang sebesar 0,391. Itu menurun dibanding Maret 2018 yang sebesar 0,389 atau turun tipis 0,005 poin. Semakin kecil indeks gini ratio , maka jurang ketimpangan ekonomi semakin menyempit.
Membaca laporan Oxfarm dan INFID (2017) membuat kita tercengang. Empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih besar dibanding dengan kekayaan 100 juta orang miskin Indonesia. Demikian diperlukan instrumen kebijakan yang tepat dalam upaya pemerataan. Berbeda dengan kebijakan pengentasan kemiskinan, kebijakan pemerataan akan ada kontroversi, bahkan penolakan masyarakat kelompok "berkantong tebal". Karena itu, orientasi kebijakan pemerataan harus dibuat seinovatif mungkin, kreatif, dan komprehensif sehingga diterima luas oleh masyarakat.
Secara konseptual,setidaknya upaya pemerataan dapat ditempuh melalui cara: Pertama , melakukan redistribusi kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Kedua , mendorong perkembangan kelas menengah (kelompok 50%-80%) untuk naik kelas. Indeks Gini sangat sensitif terhadap perubahan di kelas menengah. Ketiga , pertumbuhan inklusif kelompok masyarakat miskin harus didorong tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan percepatan kelompok kaya.
Stimulus ekonomi mudik dan pasca-Lebaran diharapkan berdampak positif bila didukung semua pihak. Tujuannya agar masyarakat di daerah bisa merasakan pemerataan kue pembangunan. Angka urbanisasi juga relatif akan menurun. Syaratnya, percepatan inklusif pembangunan di daerah, penyediaan lapangan kerja perdesaan, dan pertumbuhan ekonomi harus tinggi. Dengan demikian, pemerataan bisa dirasakan semua lapisan masyarakat. Itu semua perlu dukungan stabilitas yang kondusif. Memang tidak mudah. Perlu keseriusan kita semua, terutama pemangku kebijakan.
(maf)
Explore More