Pemerintah Harus Fokus Berikan Pemahaman Hak-hak Politik pada Masyarakat
Sabtu, 25 Mei 2019 - 07:04 WIB
Pemerintah Harus Fokus Berikan Pemahaman Hak-hak Politik pada Masyarakat
A
A
A
SEMARANG - Kebebasan dalam berpolitik, mengeluarkan pendapat dan kebebasan berbicara yang menjadi agenda reformasi harus diapresiasi sebagaimana mestinya. Hal tersebut merupakan harapan Indonesia bisa lebih maju dan bermartabat salah satunya melalui perwujudan hak-hak politik.
Peryataan tersebut diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Achmad Rofai dalam sambutannya pada acara Best Practice Dialog Politik dan Pendidikan Politik yang digelar oleh Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, di Gets Hotel Semarang, Jumat (24/5/2019).
Menurutnya, pasca pemilu serentak, Bangsa Indonesia harus tetap fokus dan berkomitmen terhadap pembangunan politik dan tetap berkomitmen mempersiapkan diri sebagai bangsa yang besar dengan berbagai aktivitas yang berorientasi pada berbagai realitas politik, ekonomi, sosial dan budaya sebagai aktualisasi dari wujud pembangunan politik.
Maka dari itu, tujuan kegiatan Best Practice Dialog Politik dan Pendidikan Politik guna meningkatkan peran dan partisipasi politik bagi masyarkat dalam menyongsong pembangunan pasca pemilu serentak 2019. "Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk menjaga konsistensi pembangunan politik itu sendiri dengan didasari memberikan pemahaman politik kepada segenap elemen masyarakat, ujar Rofai melalui pesan elektronik yang diterima SINDOnews, Jumat (24/5/2019).
Kasubdit Fasilitasi Pendidikan Etika dan Budaya Politik, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri Cahyo Ariawan menambahkan bahwa Pemerintah saat ini terus berjuang, untuk mewujudkan tatanan politik yang lebih inklusif, lebih demokratis, dan lebih berkeadaban.
Menurutnya, tatanan politik yang ingin kita bangun, adalah tatanan politik yang mendukung jalannya program pembangunan nasional, menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.
Cahyo berharap masyarakat bisa semakin cerdas dalam bersikap serta dapat menjadi agen-agen perubahan yang memberikan cerminan keteladanan dalam memelihara, dan menyuburkan perilaku politik yang cerdas, bersih, toleran dan santun, serta ikut berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan demokrasi.
Peryataan tersebut diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Achmad Rofai dalam sambutannya pada acara Best Practice Dialog Politik dan Pendidikan Politik yang digelar oleh Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, di Gets Hotel Semarang, Jumat (24/5/2019).
Menurutnya, pasca pemilu serentak, Bangsa Indonesia harus tetap fokus dan berkomitmen terhadap pembangunan politik dan tetap berkomitmen mempersiapkan diri sebagai bangsa yang besar dengan berbagai aktivitas yang berorientasi pada berbagai realitas politik, ekonomi, sosial dan budaya sebagai aktualisasi dari wujud pembangunan politik.
Maka dari itu, tujuan kegiatan Best Practice Dialog Politik dan Pendidikan Politik guna meningkatkan peran dan partisipasi politik bagi masyarkat dalam menyongsong pembangunan pasca pemilu serentak 2019. "Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk menjaga konsistensi pembangunan politik itu sendiri dengan didasari memberikan pemahaman politik kepada segenap elemen masyarakat, ujar Rofai melalui pesan elektronik yang diterima SINDOnews, Jumat (24/5/2019).
Kasubdit Fasilitasi Pendidikan Etika dan Budaya Politik, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri Cahyo Ariawan menambahkan bahwa Pemerintah saat ini terus berjuang, untuk mewujudkan tatanan politik yang lebih inklusif, lebih demokratis, dan lebih berkeadaban.
Menurutnya, tatanan politik yang ingin kita bangun, adalah tatanan politik yang mendukung jalannya program pembangunan nasional, menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.
Cahyo berharap masyarakat bisa semakin cerdas dalam bersikap serta dapat menjadi agen-agen perubahan yang memberikan cerminan keteladanan dalam memelihara, dan menyuburkan perilaku politik yang cerdas, bersih, toleran dan santun, serta ikut berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan demokrasi.
(pur)
