FKUB Berperan Penting Jaga Stabilitas Sosial Politik Jelang Pemilu 2024
Selasa, 10 Januari 2023 - 16:01 WIB
loading...
Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri Bahtiar dalam webinar bertajuk Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Mendukung Sukses Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Aman, Damai, dan Harmoni. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Pemilu berkualitas, dari sisi proses maupun hasil, membutuhkan ekosistem yang baik. Karena itu, perkembangan tahapan pemilu harus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dengan harapan setelah mengetahui, mereka menjadi peduli dan berpartisipasi dalam setiap tahapannya.
Hal ini disampaikan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Bahtiar dalam webinar bertajuk Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mendukung Sukses Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Aman, Damai, dan Harmoni, Senin (9/1/2023).
Webinar menghadirkan narasumber Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Setjen Kementerian Agama Wawan Junaidi; Ketua Bawaslu Rahmat Bagja; Ketua KPU Hasyim Asy'ari; Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekososbud) Ditjen Politik dan PUM Kemendagri La Ode Ahmad. Hadir dalam webinar ini Sekda Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
"Bagaimana menyiapkan masyarakat untuk kembali memiliki kepedulian dan berpatisipasi dalam seluruh tahapan Pemilu 2024. Bentuk partisipasinya dari waktu ke waktu diharapkan lebih baik menghadirkan kondisi yang aman dalam prosesnya, bergembira, riang, damai, dan harmoni," kata Bahtiar dalam keterangan tertulis dikutip, Selasa (10/1/2023).
Melalui Direktorat Ekososbud, kata Bachtiar, pihaknya berkomitmen terus menjalankan tugas-tugas negara dalam menyelenggarakan urusan di bidang politik dan pemerintahaan umum. Bentuk komitmen itu salah satunya mendukung agenda nasional yakni menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang tahapannya telah berjalan.
Saat ini sedang berlangsung tahapan rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi daerah provinsi yang diatur dalam konstitusi maupun undang-undang pelaksanaan dan penyelenggara Pemilu 2024. Menurut Bachtiar, potensi kerawanan pemilu harus dilihat sebagai tantangan yang harus diatasi bersama.
Sebab, masalah-masalah kepemiluan bukan hanya soal elektoral tetapi justru banyak di luar jangkauan penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bachtiar memaparkan tantangan terbesar hari ini adalah era baru yang disebut teknologi digital.
Hal ini disampaikan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Bahtiar dalam webinar bertajuk Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mendukung Sukses Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Aman, Damai, dan Harmoni, Senin (9/1/2023).
Webinar menghadirkan narasumber Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Setjen Kementerian Agama Wawan Junaidi; Ketua Bawaslu Rahmat Bagja; Ketua KPU Hasyim Asy'ari; Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekososbud) Ditjen Politik dan PUM Kemendagri La Ode Ahmad. Hadir dalam webinar ini Sekda Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
"Bagaimana menyiapkan masyarakat untuk kembali memiliki kepedulian dan berpatisipasi dalam seluruh tahapan Pemilu 2024. Bentuk partisipasinya dari waktu ke waktu diharapkan lebih baik menghadirkan kondisi yang aman dalam prosesnya, bergembira, riang, damai, dan harmoni," kata Bahtiar dalam keterangan tertulis dikutip, Selasa (10/1/2023).
Melalui Direktorat Ekososbud, kata Bachtiar, pihaknya berkomitmen terus menjalankan tugas-tugas negara dalam menyelenggarakan urusan di bidang politik dan pemerintahaan umum. Bentuk komitmen itu salah satunya mendukung agenda nasional yakni menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang tahapannya telah berjalan.
Saat ini sedang berlangsung tahapan rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi daerah provinsi yang diatur dalam konstitusi maupun undang-undang pelaksanaan dan penyelenggara Pemilu 2024. Menurut Bachtiar, potensi kerawanan pemilu harus dilihat sebagai tantangan yang harus diatasi bersama.
Sebab, masalah-masalah kepemiluan bukan hanya soal elektoral tetapi justru banyak di luar jangkauan penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bachtiar memaparkan tantangan terbesar hari ini adalah era baru yang disebut teknologi digital.
Lihat Juga :
