Dilema Zero Sum Game Pascapilpres

Sahara

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, FEM-IPB dan Associate Professor Adelaide University

PEMILIHAN presiden (pilpres) yang di­ikuti dua calon presiden baru saja selesai diselenggarakan di Indo­nesia. Pesta demokrasi tersebut telah menguras sum­ber daya mo­dal dan tenaga kerja yang be­sar serta telah me­masuki tahap­an peng­hitungan suara yang di­lakukan Komisi Pemilih­an Umum (KPU). Siapa pun pemenangnya diharapkan bisa membawa per­tumbuhan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik dan bisa memberikan keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat, terlepas dari per­bedaan pilihan ketika pemilu berlangsung. Namun ada se­bagi­an kalangan yang meng­khawatirkan bahwa setelah pemilu selesai dise­leng­g­arakan, fenomena zero sum game akan terjadi dan hanya akan meng­­untungkan masya­ra­kat pen­­dukung presiden terpilih.

Zero Sum Game

Dalam game theory, per­main­an zero sum game meng­acu pada suatu kondisi di mana ke­un­tung­an yang diperoleh satu orang (satu kelompok) menye­babkan kerugian untuk orang lain (kelompok lain) dalam jum­lah yang sama. Efek bersih atau total untuk semua orang yang terlibat dalam per­mainan ada­lah nol. Permainan poker me­rupa­kan salah satu contoh dari zero sum game di mana uang taruhan yang diper­oleh oleh si pemenang bersum­ber dari pihak yang kalah. Con­toh lainnya adalah pertan­ding­an olahraga, adanya juara me­nunjukkan adanya pihak yang telah dikalahkan.

Dalam konteks yang luas, zero sum game juga berlaku di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi politik. Dalam konteks ini politik dan eko­no­mi diibaratkan sebuah pertan­ding­­an di mana suatu kelom­pok hanya bisa mendapat keme­nang­an bila ada kelompok lain yang kalah. Bagi kelompok yang menang, mereka merasa memiliki akses yang lebih baik dalam melakukan negosiasi dengan penguasa bila diban­dingkan dengan kelompok yang kalah. Bagi kelompok yang kalah, mereka akan men­jadi pengkritik sejati di mana apa pun yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada satu pun yang benar di mata mereka.

Pada kondisi zero sum game, tidak ada ruang untuk kepen­tingan bersama. Dalam kon­teks berbangsa, pengelom­pok­an pemenang dan pecundang tentu saja akan merugikan ne­gara secara keseluruhan. Alih-alih melakukan kerja sama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, kedua kelompok masyarakat malah sibuk mencurahkan energinya untuk mencapai kepentingan kelompok masing-masing.

Strategi Win-Win Solution

Kekalahan dan kemenang­an calon presiden seyogianya bisa diterima dengan legawa oleh kedua kelompok masya­rakat. Pascapilpres, presiden te­rpilih memiliki kewajiban untuk memobilisasi kedua kelompok tersebut terlepas dari perbedaan pilihan mereka sebelum pemilu dilaksanakan. Presiden terpilih harus bisa menempatkan dirinya sebagai presiden semua lapisan masya­rakat Indonesia, bukan hanya presiden kelompok masya­ra­kat yang menjadi pendukung presiden terpilih tersebut, te­tapi juga presiden bagi masya­rakat yang tidak memilih. Demikian juga bagi pihak yang kalah, baik di level elite maupun akar rumput, harus bisa legawa dengan menerima kenyataan bahwa presiden terpilih adalah pemimpin mereka yang tentu saja harus diberi kesempatan untuk memimpin bangsa Indo­nesia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasio­nal kita adalah meng­upayakan pertumbuhan eko­nomi yang positif sehingga penyerapan tenaga kerja dapat dilakukan lebih optimal dan terjangkaunya harga-harga kebutuhan pokok. Kita bangsa Indonesia menginginkan stan­d­ar kehidupan yang lebih baik, tidak hanya di masa sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Bagi presiden ter­pilih, kemenangan harus di­jadi­kan sebagai peluang untuk memegang kendali dan men­dorong bangsa Indonesia un­tuk mencapai tujuan pem­bangunan nasional tersebut.

Bagaimana agar kedua ke­lom­pok masyarakat tidak harus merasa menjadi bagian kelom­pok menang-kalah? Presi­den terpilih harus bisa melepaskan atribut-atribut yang menciri­kan kedua kelom­pok masya­ra­kat tersebut. Ke­tika presiden ter­pilih resmi dilantik, tim sukses dan suka­relawan dari kedua kubu semuanya harus di­bubarkan sehingga masyarakat tidak lagi dikotak-kotakkan ke dalam dua kubu.

Ketika tidak ada lagi peng­otak-ngotakan tersebut, ke­bijakan-kebijakan ekonomi bisa dilakukan tanpa meng­untungkan partai dan kelom­pok masyarakat tertentu. Ke­bijakan ekonomi yang diambil Presiden dan jajarannya harus berdasarkan profesionalitas, tidak hanya menguntungkan tim sukses dan relawannya. Misalnya kebijakan kuota impor pangan, tentu saja harus diberikan kepada pihak yang memang memiliki kapasitas mengimpor pangan secara efisien dengan harga jual di dalam negeri yang kompetitif. Contoh lain adalah di bidang pembangunan infrastruktur (bendungan, jembatan, jalan, dll) yang harus dialokasikan kepada daerah-daerah yang memang membutuhkan, bu­kan dibangun di daerah-daerah kantong pendukung presiden terpilih.

Namun penting juga untuk dicatat, walaupun pengotakan masyarakat telah tiada, ke­bijak­an yang dilakukan peme­rintah kemungkinan besar tetap menimbulkan trade off, yaitu adanya pihak yang menang dan kalah. Dengan kata lain zero sum game masih bisa berlaku. Hanya saja pihak yang menang (memperoleh manfaat positif) dari adanya kebijakan tersebut tidak harus selalu merupakan pihak pen­dukung presiden terpilih dan pihak yang kalah (mendapat manfaat negatif) atau tidak selalu berasal dari kelompok yang kalah.

Pada konteks inilah peran pemerintah diperlukan, yaitu sebagai pihak yang bisa me­minimalkan kerugian yang dialami kelompok yang men­dapatkan manfaat negatif dari pemberlakuan suatu kebijak­an. Misalnya pemberian izin pem­bangunan kawasan pe­rumahan oleh pengusaha tentu saja akan men­guntung­kan perusahaan perumahan tersebut, tetapi bisa berdampak negatif bagi lingkungan masyarakat sekitar perumahan, yaitu berkurang­nya daerah serapan air. Dalam hal ini pemerintah bisa me­wajibkan perusahaan untuk menjaga daerah resapan air atau menyediakan sumber mata air yang bersih bagi masyarakat yang terdampak dari pem­ba­ngunan tersebut. Dengan demi­kian dampak negatif tersebut bisa diminimalkan.

Sudah menjadi kewajiban presiden terpilih untuk mem­bawa masyarakat Indonesia men­capai pertumbuhan eko­nomi yang lebih baik. Lagipula dalam game theory juga berlaku non-zero sum game, yaitu win-win solution dan lose-lose solution. Strategi win-win solution di mana semua elemen bangsa di bawah komando presiden ter­pilih be­kerja sama untuk meng­hasilkan pertumbuhan ekono­mi yang lebih baik adalah stra­tegi yang sangat dianjurkan.