Ibu Kota Baru, Persiapkan SDM Lokal
Rabu, 15 Mei 2019 - 08:31 WIB
Ibu Kota Baru, Persiapkan SDM Lokal
A
A
A
Heni Yulianti
Mahasiswa Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
PEMINDAHAN ibu kota negara ke luar pulau Jawa bukan semata hanya ingin merealisasikan ide lampau dari penggagas Indonesia, namun karena melihat kondisi Jakarta yang semakin lama kian menua dalam menanggung beban sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis. Tidak hanya usia Jakarta yang kian menua sehingga bebannya makin berat, akan tetapi ada tiga masalah besar yang harus ditanggung oleh Jakarta.
Pertama, kondisi Jakarta dalam waktu 10 tahun belakangan telah mengalami penurunan lahan sebesar 50% sehingga mengakibatkan Jakarta menjadi daerah yang rawan banjir. Kedua, polusi udara Jakarta yang kian mengkhawatirkan akibat banyaknya kendaraan. Ketiga, kepadatan yang kian menjadi semenjak Jakarta menjadi kota urbanisasi.
Namun, tentu memindahka ibu kota perlu perencanaan matang dengan melakukan kajian yang mendalam. Menurut Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan, Institusi Teknologi Bandung (ITB) Wilmar A Salim, pemindahan ibu kota setidaknya memerhatikan empat hal utama. Pertama, daerah yang dijadikan ibu kota baru memiliki lahan yang luas karena pusat pemerintahan memerlukan tempat yang cukup luas. Kedua, wilayah yang dijadikan pusat pemerintah harus memiliki lahan atas milik negara bukan milik masyarakat. Ini penting untuk meminimalkan proses penggantian lahan nantinya. Ketiga, wilayah tersebut harus tidak rawan bencana. Keempat, didukung oleh keberadaan penduduk, yakni harus memiliki jumlah penduduk yang tidak melampaui maksimum dari kapasitas wilayah tersebut. Ini perlu diperhatikan karena kesemrawutan Jakarta bisa saja terulang jika masalah kependudukan tidak jadi perhatian sejak awal.
Seperti petani, setiap menanam sesuatu pasti akan ada yang dituai. Demikian pula pemerintah. Setiap keputusan dan kebijakan tidak luput dari efek samping, termasuk pemindahan ibu kota. Dampak pemindahan ini juga perlu diantisipasi. Beberapa hal yang menjadi kekhawatiran bagi daerah yang ditunjuk menjadi ibu kota baru yakni angka kriminalitas yang berpotensi menjadi tinggi, terjadi penurunan lahan, tergerusnya budaya lokal akibat masuknya urbanisasi, serta kemacetan lalu lintas yang parah.
Atas sejumlah kekhawatiran itu pemerintah harus memiliki solusi dan cara-cara strategis. Beberapa hal yang bisa dilakuka antara lain melakukan pelatihan sumber daya manusia (SDM) penduduk lokal, pembatasan penggunaan kendaraan milik pribadi, serta melebarkan jalan-jalan protokol.
Jika seluruh hal ini diantisipasi jauh hari maka problem yang dialami Jakarta saat ini bisa dihindarkan.
Namun, terlepas dari rasa khawatir di atas, bagi masyarakat Indonesia di manapun ibu kota baru berdiri nanti, sepanjang alasan pemindahan tersebut tetap berlandaskan pada upaya pemerataan demi kesejahteraan rakyat Indonesia, maka kebijakan ini patut didukung.
Mahasiswa Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
PEMINDAHAN ibu kota negara ke luar pulau Jawa bukan semata hanya ingin merealisasikan ide lampau dari penggagas Indonesia, namun karena melihat kondisi Jakarta yang semakin lama kian menua dalam menanggung beban sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis. Tidak hanya usia Jakarta yang kian menua sehingga bebannya makin berat, akan tetapi ada tiga masalah besar yang harus ditanggung oleh Jakarta.
Pertama, kondisi Jakarta dalam waktu 10 tahun belakangan telah mengalami penurunan lahan sebesar 50% sehingga mengakibatkan Jakarta menjadi daerah yang rawan banjir. Kedua, polusi udara Jakarta yang kian mengkhawatirkan akibat banyaknya kendaraan. Ketiga, kepadatan yang kian menjadi semenjak Jakarta menjadi kota urbanisasi.
Namun, tentu memindahka ibu kota perlu perencanaan matang dengan melakukan kajian yang mendalam. Menurut Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan, Institusi Teknologi Bandung (ITB) Wilmar A Salim, pemindahan ibu kota setidaknya memerhatikan empat hal utama. Pertama, daerah yang dijadikan ibu kota baru memiliki lahan yang luas karena pusat pemerintahan memerlukan tempat yang cukup luas. Kedua, wilayah yang dijadikan pusat pemerintah harus memiliki lahan atas milik negara bukan milik masyarakat. Ini penting untuk meminimalkan proses penggantian lahan nantinya. Ketiga, wilayah tersebut harus tidak rawan bencana. Keempat, didukung oleh keberadaan penduduk, yakni harus memiliki jumlah penduduk yang tidak melampaui maksimum dari kapasitas wilayah tersebut. Ini perlu diperhatikan karena kesemrawutan Jakarta bisa saja terulang jika masalah kependudukan tidak jadi perhatian sejak awal.
Seperti petani, setiap menanam sesuatu pasti akan ada yang dituai. Demikian pula pemerintah. Setiap keputusan dan kebijakan tidak luput dari efek samping, termasuk pemindahan ibu kota. Dampak pemindahan ini juga perlu diantisipasi. Beberapa hal yang menjadi kekhawatiran bagi daerah yang ditunjuk menjadi ibu kota baru yakni angka kriminalitas yang berpotensi menjadi tinggi, terjadi penurunan lahan, tergerusnya budaya lokal akibat masuknya urbanisasi, serta kemacetan lalu lintas yang parah.
Atas sejumlah kekhawatiran itu pemerintah harus memiliki solusi dan cara-cara strategis. Beberapa hal yang bisa dilakuka antara lain melakukan pelatihan sumber daya manusia (SDM) penduduk lokal, pembatasan penggunaan kendaraan milik pribadi, serta melebarkan jalan-jalan protokol.
Jika seluruh hal ini diantisipasi jauh hari maka problem yang dialami Jakarta saat ini bisa dihindarkan.
Namun, terlepas dari rasa khawatir di atas, bagi masyarakat Indonesia di manapun ibu kota baru berdiri nanti, sepanjang alasan pemindahan tersebut tetap berlandaskan pada upaya pemerataan demi kesejahteraan rakyat Indonesia, maka kebijakan ini patut didukung.
(nfl)
