Soal PAN Minta Jatah Pimpinan Parlemen, TKN: Kita Akan Mengikuti Aturan Main
Soal PAN Minta Jatah Pimpinan Parlemen, TKN: Kita Akan Mengikuti Aturan Main
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding ikut mengungkap soal langkah Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Ketua Umum mereka, Zulkifli Hasan saat menemui Presiden Jokowi di Istana. Karding mengaku dapat informasi dari Istana bahwa PAN meminta jatah pimpinan MPR atau DPR ke Jokowi.
Menanggapi komunikasi yang dilakukan PAN terhadap Jokowi, Sekretaris TKN 01 Hasto Kristiyanto menilai konfigurasi politik ke depan bagaimana menciptakan pemerintahan yang efektif dan kuat. Menurutnya, terhadap keinginan PAN tersebut akan disesuaikan dengan proses komunikasi dan konfigurasi politik yang baru.
"Di mana koalisi indonesia kerja mendapatkan 60,7 persen kursi di DPR, itu nanti akan dilakukan proses penjajakan dialog (Koalisi Indonesia Kerja)," ujar Hasto di Jalan Taman Patra, Kuningan, Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Dalam hal ini, Hasto menegaskan pertemuan antara Zulkifli dengan Presiden Jokowi berlangsung baik. Dia meyakini komunikasi yang dilakukan tokoh bangsa untuk kebaikan bangsa.
Terhadap isu jatah pimpinan MPR atau DPR yang dimintakan PAN, Sekjen DPP PDIP itu menilai akan mengikuti undang-undang yang berlaku seperti UU MD3.
"Demikian pula untuk MPR itu kan akan dipilih pimpinan MPR. Tentu saja karena di situ melibatkan DPD. Jangan dilupakan. Dengan demikian kita akan mengikuti seluruh aturan main yang ada," pungkasnya.
Menanggapi komunikasi yang dilakukan PAN terhadap Jokowi, Sekretaris TKN 01 Hasto Kristiyanto menilai konfigurasi politik ke depan bagaimana menciptakan pemerintahan yang efektif dan kuat. Menurutnya, terhadap keinginan PAN tersebut akan disesuaikan dengan proses komunikasi dan konfigurasi politik yang baru.
"Di mana koalisi indonesia kerja mendapatkan 60,7 persen kursi di DPR, itu nanti akan dilakukan proses penjajakan dialog (Koalisi Indonesia Kerja)," ujar Hasto di Jalan Taman Patra, Kuningan, Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Dalam hal ini, Hasto menegaskan pertemuan antara Zulkifli dengan Presiden Jokowi berlangsung baik. Dia meyakini komunikasi yang dilakukan tokoh bangsa untuk kebaikan bangsa.
Terhadap isu jatah pimpinan MPR atau DPR yang dimintakan PAN, Sekjen DPP PDIP itu menilai akan mengikuti undang-undang yang berlaku seperti UU MD3.
"Demikian pula untuk MPR itu kan akan dipilih pimpinan MPR. Tentu saja karena di situ melibatkan DPD. Jangan dilupakan. Dengan demikian kita akan mengikuti seluruh aturan main yang ada," pungkasnya.
(kri)
Explore More