KPU dan Bawaslu Optimalisasi Persiapan Hari Pemungutan Suara
Selasa, 16 April 2019 - 19:53 WIB
KPU dan Bawaslu Optimalisasi Persiapan Hari Pemungutan Suara
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan persiapan yang optimal dalam menghadapi puncak pemilu 2019 yaitu hari pemungutan suara.
Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan, persiapan menjelang Pemilu 2019 untuk calon presiden dan legislatif sudah rampung, kebutuhan pencoblosan juga sudah dikirim dari kota/kabupaten ke masing-masing kecamatan.
"Termasuk penggantian surat suara yang rusak, sudah kami kirim, tinggal kami pastikan logistik sampai sebelum 17 April," ucap Ubaid di Gedung KPU Jakarta, Selasa (16/4/2019).
Dia optimistis segala kebutuhan dihari pencoblosan sudah siap semua dan tidak ada lagi hambatan. "Kami berharap permasalahan dari segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.
Begitupun dengan Komisoner KPU Ilham Saputra yang mengatakan, KPU telah meminta bantuan ke TNI untuk membantu pendistribusian logistik di daerah dengan medan sulit.
"Saat ini masih ada sejumlah daerah yang membutuhkan tambahan logistik. "Memang daerah-daerah yang sulit kami jangkau, kami minta bantuan dari TNI,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menyatakan pihaknya melakukan video conference dengan jajaran Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia terkait hasil patroli pengawasan sebelum memasuki masa pemilihan pada 17 April 2019.
Dia menanyakan soal distribusi buku saksi untuk partai politik, kesiapan anggaran, serta hasil patroli pengawasan sebelum melakukan pemilihan.
"Sebagian Bawaslu Provinsi menyebut distribusi buku saksi telah didistribusikan dengan baik. Misalnya di Provinsi Kalimatan Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat dan beberapa wilayah lainnya," ucapnya.
Dia juga menegaskan kepada seluruh anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota agar tidak ragu menindak jika ditemukan politik uang. Pasalnya, dalam video conference tersebut beberapa Bawaslu Provinsi melaporkan temuan mereka terhadap maraknya politik uang.
"Seperti Bawaslu Provinsi Lampung melaporkan hasil pengawasan jajarannya ditemukan beberapa pelanggaran politik uang. Lampung jangan ragu dalam memberantas politik uang," jelasnya.
Gunawan juga mengimbau seluruh jajaran Bawaslu Propinvi hingga tingkat bawah melakukan doa bersama sebelum Pemilu dilakukan besok. Tujuannya, pelaksanaan pencoblosan Pemilu hingga proses penghitungan berjalan dengan baik, lancar, dan aman.
Komisioner Bawaslu Rahmat Bagdja menyatakan, bawaslu turut serta melakukan langkah antisipatif dalam mencegah adanya praktik pelanggaran Pemilu. Seperti kegiatan patroli pengawasan guna mencegah praktik politik uang di masa tenang Pemilu yang berlangsung pada 14-16 April 2019.
Bagja pun mengungkapkan, beberapa tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu kali ini. Di antaranya: terkait hak pilih, masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), masalah hak suara, kampanye, logistik Pemilu. Baginya, masalah yang cukup mengkhawatirkan, yakni beredarnya fitnah berkaitan dengan suku agama dan ras (SARA) yang disebarkan di media sosial.
"Kami telah melakukan pencegahannya, melakukan MoU dengan Kemenkominfo, KPU dan beberapa platform media, Facebook, Google untuk me-take down jika ada kampanye di media sosial berbau fitnah suku agama ras dan berita hoaks. Ini sudah dilakukan," pungkasnya.
Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan, persiapan menjelang Pemilu 2019 untuk calon presiden dan legislatif sudah rampung, kebutuhan pencoblosan juga sudah dikirim dari kota/kabupaten ke masing-masing kecamatan.
"Termasuk penggantian surat suara yang rusak, sudah kami kirim, tinggal kami pastikan logistik sampai sebelum 17 April," ucap Ubaid di Gedung KPU Jakarta, Selasa (16/4/2019).
Dia optimistis segala kebutuhan dihari pencoblosan sudah siap semua dan tidak ada lagi hambatan. "Kami berharap permasalahan dari segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.
Begitupun dengan Komisoner KPU Ilham Saputra yang mengatakan, KPU telah meminta bantuan ke TNI untuk membantu pendistribusian logistik di daerah dengan medan sulit.
"Saat ini masih ada sejumlah daerah yang membutuhkan tambahan logistik. "Memang daerah-daerah yang sulit kami jangkau, kami minta bantuan dari TNI,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menyatakan pihaknya melakukan video conference dengan jajaran Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia terkait hasil patroli pengawasan sebelum memasuki masa pemilihan pada 17 April 2019.
Dia menanyakan soal distribusi buku saksi untuk partai politik, kesiapan anggaran, serta hasil patroli pengawasan sebelum melakukan pemilihan.
"Sebagian Bawaslu Provinsi menyebut distribusi buku saksi telah didistribusikan dengan baik. Misalnya di Provinsi Kalimatan Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat dan beberapa wilayah lainnya," ucapnya.
Dia juga menegaskan kepada seluruh anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota agar tidak ragu menindak jika ditemukan politik uang. Pasalnya, dalam video conference tersebut beberapa Bawaslu Provinsi melaporkan temuan mereka terhadap maraknya politik uang.
"Seperti Bawaslu Provinsi Lampung melaporkan hasil pengawasan jajarannya ditemukan beberapa pelanggaran politik uang. Lampung jangan ragu dalam memberantas politik uang," jelasnya.
Gunawan juga mengimbau seluruh jajaran Bawaslu Propinvi hingga tingkat bawah melakukan doa bersama sebelum Pemilu dilakukan besok. Tujuannya, pelaksanaan pencoblosan Pemilu hingga proses penghitungan berjalan dengan baik, lancar, dan aman.
Komisioner Bawaslu Rahmat Bagdja menyatakan, bawaslu turut serta melakukan langkah antisipatif dalam mencegah adanya praktik pelanggaran Pemilu. Seperti kegiatan patroli pengawasan guna mencegah praktik politik uang di masa tenang Pemilu yang berlangsung pada 14-16 April 2019.
Bagja pun mengungkapkan, beberapa tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu kali ini. Di antaranya: terkait hak pilih, masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), masalah hak suara, kampanye, logistik Pemilu. Baginya, masalah yang cukup mengkhawatirkan, yakni beredarnya fitnah berkaitan dengan suku agama dan ras (SARA) yang disebarkan di media sosial.
"Kami telah melakukan pencegahannya, melakukan MoU dengan Kemenkominfo, KPU dan beberapa platform media, Facebook, Google untuk me-take down jika ada kampanye di media sosial berbau fitnah suku agama ras dan berita hoaks. Ini sudah dilakukan," pungkasnya.
(pur)
